Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA BENGKULU Lestarika, Dwi Putri
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 2 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jkutei.v21i2.26606

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Bengkulu. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa yang seharusnya dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Bengkulu. Berdasarkan permasalahan dan analisis pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut: kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bengkulu berdasarkan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah membantu kepala daerah mengkoordinasikan penataan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kota bengkulu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat yaitu Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yaitu: Berdasarkan acuan pada beberapa daerah di atas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu hendaknya membuat kebijakan dan menambahkan program kerja dalam susunan rencana kerja sebagai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Bengkulu diantaranya sebagai berikut: Pembentukan wadah pelayanan terpadu khusus untuk siswa disetiap sekolah dan pemberdayaan wadah berbasis Gender di setiap kelurahan.

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PENITENSIER INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI (A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND SINGAPOREAN PENITENTIARY SYSTEMS IN HANDLING CORRUPTION CASES) Alprillila, Tilalral Raltheliltal; Anggela, Delia Nur; Fitriani, Uul; Lolita, Agnes; Darmawan, Muhammad Ari; Lestarika, Dwi Putri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i2.5706

This study compares the Indonesian and Singaporean penitentiary systems in dealing with corruption. The legal issue is the deterrent effect and prevention of the penitentiary system. The method is normative juridical with comparative law. Secondary data are regulations, documents, books, journals, and articles. The results show significant differences between the two countries' penitentiary systems. Singapore is more assertive, effective, and efficient with one independent institution CPIB. Indonesia is more complex, slow, and prone to political intervention with three institutions, the Police, the Attorney General's Office, and the KPK. The recommendation is for Indonesia to emulate Singapore's penitentiary system with one independent corruption eradication agency.Keywords: penitentiary system, corruption, Indonesia, Singapore, comparative LAW.Penelitian ini membandingkan sistem penitensier Indonesia dan Singapura dalam menangani korupsi. Isu hukumnya adalah efek jera dan pencegahan dari sistem penitensier. Metodenya adalah yuridis normatif dengan perbandingan hukum. Data sekunder berupa peraturan, dokumen, buku, jurnal, dan artikel. Hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan antara sistem penitensier kedua negara. Singapura lebih tegas, efektif, dan efisien dengan satu lembaga independen CPIB. Indonesia lebih kompleks, lambat, dan rentan intervensi politik dengan tiga lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Rekomendasinya adalah Indonesia meniru sistem penitensier Singapura dengan satu lembaga independen pemberantasan korupsi.Kata kunci: sistem penitensier, korupsi, Indonesia, Singapura, perbandingan hukum.

Hak atas Informasi bagi Konsumen terhadap Labelisasi Halal dan Non Halal pada Industri Kuliner Usmi, Vironika; Nagara, Sendy Herlina; Majestica, Aurora; Sukmawati, Sry; Lestarika, Dwi Putri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3173

Penelitian ini membahas hak konsumen terhadap informasi dalam konteks labelisasi halal dan non halal pada industri kuliner. Industri kuliner, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, menghadirkan tantangan signifikan terkait kejelasan dan keakuratan informasi mengenai status kehalalan produk. Konsumen memiliki hak untuk memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka, yang tercermin dalam label halal. Namun, kompleksitas dalam proses sertifikasi halal, variasi standar di antara negara dan lembaga, serta praktik labelisasi yang tidak jujur sering kali membingungkan konsumen dan menimbulkan kekhawatiran. Penelitian ini mengeksplorasi peran pemerintah dalam memfasilitasi labelisasi halal yang efektif, termasuk pengaturan yang jelas, infrastruktur yang memadai, dan pengawasan yang ketat terhadap praktik industri. Studi kasus dari Indonesia mengilustrasikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Implikasi hukum dan etika dalam labelisasi halal juga dibahas, menekankan pentingnya kejujuran dalam proses sertifikasi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana perlindungan hak konsumen terhadap informasi dalam labelisasi halal dan non halal dapat meningkatkan integritas industri kuliner secara keseluruhan, mempromosikan lingkungan bisnis yang adil dan bertanggung jawab, serta memenuhi kebutuhan spiritual dan praktis dari semua konsumen.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Redaksi Pers Dalam Kasus Berita Hoaks menurut Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Sulistyono, Puji; Lestarika, Dwi Putri; Agusalim, Agusalim
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i2.5610

Penelitian ini membahas tentang sistem pertanggungjawaban pidana dalam bidang pers terkait penyebaran berita bohong (hoaks) di Indonesia, dengan fokus pada pengaturan hukum yang berlaku dan proses penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dengan ancaman pidana hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Namun, dalam konteks pers, pertanggungjawaban pidana seringkali diatur dengan sistem berjenjang, di mana tanggung jawab atas isi pemberitaan dapat dialihkan dari pimpinan redaksi kepada anggota redaksi lainnya atau penulis berita tersebut. Kendati demikian, masih terdapat kekosongan hukum mengenai siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas penyebaran berita bohong, apakah individu wartawan atau pimpinan redaksi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan pidana terkait pers yang menyebarkan berita bohong.

Delik Pidana dalam Jurnalistik Berdasarkan Tanggung Jawab Hukum Wartawan dan Media Fitriani, Elia; Lestarika, Dwi Putri
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i1.28415

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum wartawan dan media dalam konteks delik pidana yang berkaitan dengan praktik jurnalistik di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delik pers, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat jaminan kebebasan pers, wartawan tetap berisiko menghadapi tuntutan hukum terkait pencemaran nama baik dan penghinaan. Kasus-kasus terkini, seperti vonis terhadap jurnalis Muhammad Asrul, menyoroti tantangan yang dihadapi wartawan dalam menjalankan tugasnya, di mana penyelesaian sengketa pers seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten terhadap ketentuan yang ada, serta perlindungan yang lebih kuat bagi wartawan untuk menjaga kebebasan berekspresi dan integritas media di era digital.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERANG DI PALESTINA Sari, Shela Rianda; Lestarika, Dwi Putri; Sary, Wevy Efticha
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i11.12528

Abstract The enforcement of international law against war crimes in Palestine by the International Criminal Court (ICC) faces complex juridical and political challenges. This study examines ICC's authority under the 1998 Rome Statute, particularly Article 12(3), to investigate war crimes in Palestinian territories, which became a State Party in 2015. Using a normative juridical method, the research identifies key obstacles, including Israel's non-member status, global political pressures (especially from the US), and operational constraints in conflict zones. Findings reveal that despite ICC's strong legal basis through territorial jurisdiction and complementarity principles, its effectiveness is hindered by non-state party cooperation gaps and politicization in the UN Security Council. The study underscores the need for multilateral support to strengthen ICC's independence in delivering justice for victims of the Israel-Palestine conflict. Keywords: War crimes, ICC, Rome Statute, Palestine, international jurisdiction. Abstrak Penegakan hukum internasional terhadap kejahatan perang di Palestina oleh International Criminal Court (ICC) menghadapi tantangan kompleks, baik secara yuridis maupun politis. Penelitian ini menganalisis kewenangan ICC berdasarkan Statuta Roma 1998, khususnya Pasal 12 ayat (3), dalam menyelidiki kejahatan perang di wilayah Palestina yang telah menjadi Negara Pihak sejak 2015. Metode penelitian yuridis normatif mengkaji hambatan utama, termasuk penolakan Israel (non-anggota Statuta Roma), tekanan politik global (terutama dari AS), serta kendala operasional di wilayah konflik. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki dasar hukum yang kuat melalui prinsip territorial jurisdiction dan complementarity, efektivitasnya terhambat oleh kurangnya kerja sama negara non-pihak dan politisasi di Dewan Keamanan PBB. Penelitian ini menyoroti pentingnya dukungan multilateral untuk memperkuat independensi ICC dalam menegakkan keadilan bagi korban konflik Israel-Palestina. Kata kunci: Kejahatan perang, ICC, Statuta Roma, Palestina, yurisdiksi internasional.

PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN GENOSIDA DI NEGARA KONFLIK BERSENJATA Gunawan, M. Rizky; Lestarika, Dwi Putri; Sary, Wevy Efticha
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i2.12670

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menangani kejahatan genosida dalam situasi konflik bersenjata, dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang memfokuskan pada analisis terhadap aturan hukum internasional, praktik pengadilan, dan tantangan yang dihadapi ICC dalam menangani kasus-kasus kejahatan genosida. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, laporan internasional, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki dasar hukum yang kuat melalui Statuta Roma, penerapan yurisdiksi terhadap kejahatan genosida masih terkendala oleh sejumlah hambatan praktis, seperti ketergantungan pada kerja sama negara, masalah politis, serta keterbatasan sumber daya dan waktu. Dalam beberapa kasus, negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata menolak menyerahkan pelaku kejahatan kepada ICC, yang menghambat upaya penegakan hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama internasional, terutama antara negara-negara anggota dan Dewan Keamanan PBB, untuk mempercepat proses penuntutan. Saran dari penelitian ini adalah perlunya ratifikasi yang lebih luas terhadap Statuta Roma oleh negara-negara di seluruh dunia serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung keberhasilan ICC. Selain itu, ICC harus meningkatkan kapasitas internalnya agar dapat menyelesaikan perkara lebih efisien dan efektif.

KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERANG MENURUT STATUTA ROMA DAN HUKUM HUMANITER Putri, Mella Kartika; Lestarika, Dwi Putri; Sary, Wevy Efticha
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i5.12832

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menuntut keadilan bagi korban kejahatan perang, serta untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis hukum terhadap Statuta Roma dan praktik penegakan hukum internasional oleh ICC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC menghadapi sejumlah hambatan utama, seperti keterbatasan yurisdiksi yang terkait dengan negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, penolakan negara-negara besar untuk bekerja sama dalam penangkapan pelaku kejahatan perang, serta kendala politik internasional yang memperlemah efektivitas Mahkamah. Selain itu, ICC juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya, yang mempengaruhi kapasitasnya untuk menangani kasus kejahatan perang secara efisien dan memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti meningkatkan kerjasama internasional, memperkuat kapasitas internal ICC, serta meningkatkan mekanisme pelaksanaan keputusan dan perlindungan bagi korban. Saran yang diajukan adalah ICC perlu memperkuat diplomasi internasional untuk mendorong negara-negara non-pihak untuk bergabung dengan Statuta Roma, serta meningkatkan kapasitas ICC dalam hal pendanaan dan personel yang kompeten. Dengan langkah-langkah tersebut, ICC dapat lebih efektif dalam menuntut keadilan bagi korban kejahatan perang dan memperkuat penegakan hukum internasional.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search