Azzahra, Difla Fildzania
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI INSTRUMEN REFORMASI AGRARIA: UPAYA MEWUJUDKAN REFORMASI AGRARIA YANG BERKEADILAN Azzahra, Difla Fildzania
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i3.6006

Abstract

Redistribusi tanah merupakan instrumen kunci dalam upaya reformasi agraria di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dan implementasi program redistribusi tanah sebagai bagian dari reformasi agraria di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji kerangka hukum, perkembangan kebijakan, tantangan implementasi, dan efektivitas program redistribusi tanah. Hasil penelitian menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam kerangka hukum, namun masih terdapat celah yang perlu diatasi. Implementasi program di tingkat nasional menunjukkan hasil yang beragam, dengan tantangan utama meliputi identifikasi Tanah Objek Reforma Agraria, konflik kepentingan, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Efektivitas program dalam mewujudkan tujuan reformasi agraria masih belum optimal, terutama dalam hal peningkatan produktivitas pertanian jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih holistik, adaptif, dan berbasis konteks lokal dalam implementasi program redistribusi tanah, serta integrasi dengan program pemberdayaan yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Land redistribution is a key instrument in agrarian reform efforts in Indonesia. This research aims to analyze the juridical aspects and implementation of the land redistribution program as part of agrarian reform in Indonesia. Through a qualitative approach with a literature study method, this research examines the legal framework, policy developments, implementation challenges, and effectiveness of the land redistribution program. The results show significant progress in the legal framework, but there are still gaps that need to be addressed. Program implementation at the national level shows varied results, with major challenges including the identification of Agrarian Reform Objects, conflicts of interest, and limited institutional capacity. The effectiveness of the program in realizing agrarian reform goals is still not optimal, especially in terms of long-term agricultural productivity improvement. This study recommends a more holistic, adaptive, and locally contextualized approach in implementing the land redistribution program, as well as integration with comprehensive empowerment programs to enhance its effectiveness in promoting sustainable rural development
Analisis Keterlibatan Berbagai Aktor di luar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Proses Legislasi RUU Kesehatan Kertawirja, Zakiyah Maulida; Justiciari, Sekar Paramesti; Saputro, Wahyu Eko Bayu; Kurnia, Arif Akbar; Azzahra, Difla Fildzania

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/mjih.v11i2.1127

Abstract

Penelitian ini mengkaji kontestasi kepentingan dalam proses perancangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di luar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan penekanan pada keterlibatan aktor-aktor non-parlemen. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan yang meluas dari berbagai pihak serta terbatasnya partisipasi publik substantif dalam proses legislasi, yang berpotensi mempengaruhi kualitas dan legitimasi regulasi. Penelitian bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran dan bentuk keterlibatan aktor di luar DPR, seperti badan usaha, organisasi non-pemerintah (NGO), asosiasi profesi, pemerintah, dan akademisi dalam penyusunan RUU Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktor non-parlemen telah terlibat melalui mekanisme formal maupun informal, yang berkontribusi memperkaya diskursus legislasi. Oleh karena itu, diperlukan model legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan cara mempertimbangkan segala aspirasi dari para aktor yang terlibat dalam pembentukan RUU Kesehatan.