MISSARIYANI, MISSARIYANI
Faculty of Law Tadulako University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MISSARIYANI, MISSARIYANI
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenal semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik. Ketentuan dari pasal 1868 KUHPerdata dinyatakan “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Sekalipun notaris berwenang membuat akta, namun tidak berarti tidak ada pembatasan, dengan kata lain bahwa notaris dilarang membuat akta untuk dinnya sendin, istri, keluarga sedarah atau keluarga semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis samping sampai derajat ketiga, baik secara pribadi maupun dengan kuasa. Dikemukakan sebelurnnya fungsi utama dan akta notaris yang statusnya merupakan akta otentik adalah sebagal alat bukti tertulis, baik yang dibuat oleh notails maupun yang dibuat dihadapan notaris. Dalam melakukan profesinya sebagai notaris berbagai macam akta yang dapat dibuat oleh notaris, tergantung kebutuhan para pihak yang menghadap, namun sebagal suatu jenis alat bukti, khususnya alat bukti tertulis, masih perlu dlkaji sejauhmana akta notaris tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, sebab dalam praktek kadang terjadi seorang notaris digugat karena Ia telah membuat akta yang dipandang isinya tidak sesuai. Demikian halnya kenyataan hukum dalam berbagai putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung senng terjadi suatu akta notaris dibatalkan khususnya akta yang disebut akta para pihak (akta yang dibuat dihadapan notaris). Sebagaimana halnya dengan akta otentik lainnya bahwa akta notaris tersebut tidak mempunyal kekuatan pembuktian materil. Pada akta yang demikian ini tidak mengikat para pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut, misalnya dalam hal jual beli tanah, sehingga dengan demikian, setiap saat pihak ketiga yang dimaksud dapat menggugat keabsahan akta notaris tersebut. Kata Kunci : Kekuatan, Pembuktian, Akta Notaris
FOUNDATION RIGHTS OF UNDERGROUND BUILDING FROM HORIZONTAL SEPARATION PRINCIPLE’S PERSPECTIVE Missariyani, Missariyani
Tadulako Law Review Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses the foundation rights of underground buildings from the perspective of horizontal separation principle. The first discussion is about the foundation rights of underground buildings according to the principle of horizontal separation and legal construction in the utilization of the right to use underground space for buildings. Furthermore, it will be discussed more specifically the legal basis of state authority in land use, licensing in the construction of buildings under the basement, building rights as the object of building law, construction of underground use rights law as a new concept in national agrarian law.