<![CDATA[This study aims to analyze the role of local governments in preventing environmental damage due to illegal logging in Dompu Regency, with a focus on policy implementation through the Toffo Pajo Soromandi Forest Management Unit (BKPH). Using a descriptive qualitative approach and the Van Meter and Van Horn policy implementation model, this study evaluates six main variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, implementer characteristics, implementer attitudes, and social, economic, and political environmental conditions. The results show that local governments have implemented various preventive and repressive strategies, such as forest patrols, counseling, area rehabilitation, and the formation of Forest Police Partners. However, limited human resources and logistics, low public awareness, and geographical challenges are the main obstacles in policy implementation. Even so, cross-sector synergy and participatory approaches show great potential in strengthening forest protection. Therefore, strengthening the aspects of resources, institutional collaboration, and community economic empowerment is needed to realize sustainable forest management at the regional level. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan secara liar di Kabupaten Dompu, dengan fokus pada implementasi kebijakan melalui Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini mengevaluasi enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai strategi preventif dan represif, seperti patroli hutan, penyuluhan, rehabilitasi kawasan, dan pembentukan Mitra Polisi Kehutanan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tantangan geografis menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. Meski begitu, sinergi lintas sektor dan pendekatan partisipatif menunjukkan potensi besar dalam memperkuat perlindungan hutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek sumber daya, kolaborasi kelembagaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di tingkat daerah.]]>
