Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Rafael Ahmad Eryasafli
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MENINJAU BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019 MELALUI PANDANGAN HR BUKHARI DAN MUSLIM Rafael Ahmad Eryasafli; Tajul Arifin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 5 No. 1 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v5i1.3876

Abstract

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia pernikahan di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan hukum Islam. Dalam kaitannya dengan pandangan agama, hadits yang tercantum dalam kitab HR Bukhari dan Muslim menjadi penting untuk dipertimbangkan. Artikel ini meninjau batas usia pernikahan menurut UU tersebut dengan mempertimbangkan perspektif yang terdapat dalam hadits tersebut. Menurut UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimum pernikahan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Pandangan HR Bukhari dan Muslim menyoroti pentingnya memastikan kematangan fisik dan psikologis sebelum menikah. Hadits menggarisbawahi perlunya menjaga kesejahteraan individu dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu, batas usia pernikahan yang diatur oleh undang-undang tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hadits tersebut. Namun demikian, sejumlah argumen muncul terkait dengan implementasi UU tersebut, terutama dalam konteks budaya dan agama. Beberapa kelompok masyarakat mungkin menentangnya dengan alasan bahwa batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh Islam berbeda dari yang diatur dalam undang-undang. Namun, interpretasi yang tepat terhadap ajaran agama perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menggali perspektif hukum Islam melalui pandangan HR Bukhari dan Muslim terhadap batas usia pernikahan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Meskipun terdapat kompleksitas dalam implementasinya, penting untuk memahami bahwa regulasi tersebut mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan individu dalam konteks pernikahan, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran agama.
Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia: Analisis Mekanisme Pengaduan Internal, Mediasi LAPSPI, dan Litigasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Rafael Ahmad Eryasafli; Siti Maharani; Muhammad Faiz Zakwan
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 2 (2025): December: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/d70tgc86

Abstract

This study examines the effectiveness of dispute resolution mechanisms in Indonesia’s banking sector through three primary channels: internal complaint handling within banks, mediation facilitated by the Indonesian Alternative Dispute Resolution Institution for Banking (LAPSPI), and litigation. Using a normative juridical approach and qualitative analysis of legal frameworks, OJK regulations, academic literature, and relevant case studies, this research highlights the role of multi-layered dispute resolution in ensuring consumer protection, promoting access to justice, and maintaining financial system stability. The findings show that internal complaint mechanisms serve as a preventive legal tool, mediation offers a restorative and efficient alternative, while litigation remains the last resort due to its complexity, cost, and reputational risks. Challenges persist, particularly in public awareness, mediator capacity, and institutional readiness. This study underscores the need for stronger institutional cooperation, digitalization of dispute resolution systems, and enhanced compliance culture to achieve an effective, transparent, and equitable banking dispute resolution framework in Indonesia.  
Co-Authors Muhammad Faiz Zakwan Siti Maharani Tajul Arifin