Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Keadilan Pemilu
Marzuki, H.M. Wasikin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA SDM PENGAWAS PEMILU DAN PENTINGNYA PENGAWAS PARTISIPATIF MENGHADAPI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 Marzuki, H.M. Wasikin
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v2i1.146

Abstract

The incompatibility of the number of election supervisory personnel with a heavy workload is a human resource (HR) problem that must be addressed in the run-up to the 2024 General Elections and Simultaneous Elections. In addition, the room for evaluating the institutional governance of election organizers through the revision of the Election Law has been closed. This issue is certainly a challenge that Bawaslu must address by improving the quality of human resources and expanding the role of the community so that they are more actively participating in election supervision to create an honest, fair, and quality electoral process. Participatory supervision can be a solution to Bawaslu's problems related to the incompatibility of human resources in facing the 2024 General Elections and Simultaneous Elections.
PENEGAKAN KODE ETIK PENGAWAS PEMILU AD HOC SEBAGAI INDIKATOR PEMBINAAN SDM DALAM PELAKSANAAN PILKADA DEMOKRATIS Marzuki, H.M. Wasikin
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v1i1.157

Abstract

Tulisan ini akan melihat proses penegakan kode etik Pengawas Pemilu ad hoc Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu ad hoc. Peran Bawaslu Kabupaten/Kota ialah menjadi "hakim" sebagai bagian dari proses peradilan etik yang harus ditunjukan integritas profesinya upaya Citra "Mahkamah Etik" yang sebelumnya dilaksanakan Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap terjaga sebagai upaya penegakan demokrasi dari praktik-praktik profesi Yang menyimpang. Meskipun terbatas di ranah peradilan etika, peran yang dilakukan atau dipercayakan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menangani perkara dugaan malpraktik profesi di wilayah kerjanya dapat berdampak positif terhadap pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dalam menjaga Citra penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada Yang Demokratis.
Co-Authors