Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Keadilan Pemilu
Minan, Ahsanul
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
NETRALITAS BIROKRASI DAN ABUSE OF POWER DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Minan, Ahsanul
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v1i1.153

Abstract

Sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga Saat ini, terutama sejak diberlakukannya sistem pemilihan langsung kepala daerah, persoalan netralitas birokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan semakin mengemuka, Kehadiran norma padal 71 LILI nomor 1 tahun 2015 menjadi instrumen hukum untuk memastikan netralitas birokrasi dan mencegah abuse of power. Namun upaya penegakan hukumnya seringkali mengalami kendala karena adanya perbedaan persepsi dan penafsiran diantara para penegak hukum. Bagaimana penafsiran hukum terhadap beberapa frasa yang dipergunakan dalam pasal 71 ini? Peneliti mengkajinya dengan menggunakan pendekatan conceptual approach yang dipadu dengan Studi atas beberapa putusan pengadilan. Peneliti menemukan bahwasannya norma Pasal 71 dimaksudkan untuk menjaga marwah birokrasi agar dapat tetap mempertahankan netralitas dan professionalismenya. Penggunaan delik formil dalam memaknai frasa "menguntungkan atau merugikan " ( ayat (I) dan (3)) sangat penting untuk mencegah praktek penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik elektoral. Sedangkan ruang lingkup pemaknaan atas frasa "petahana" (ayat (2) dan (3)) sebaiknya dimaknai dalam arti luas.
Tantangan pembangunan daerah perbatasan 3t dilihat dari implementasi kebijakan Nurliani, Nurliani; Minan, Ahsanul; Said, Muhtar
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Law and Public Policy
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1513

Abstract

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, menghadapi tantangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014. Meskipun mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan nasional, kesenjangan dalam implementasinya terlihat jelas dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, dan perekonomian. Kajian ini mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi (das sollen) dan kenyataan (das sein) di Sebatik Utara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan partisipan lokal. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perbatasan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Sebatik Utara, khususnya di bidang infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan berfokus pada dimensi sosial dan ekonomi. Kesimpulannya merekomendasikan perbaikan kebijakan agar peraturan lebih selaras dengan implementasinya, dengan fokus yang lebih kuat pada pemberdayaan ekonomi lokal, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Tantangan pembangunan daerah perbatasan 3t dilihat dari implementasi kebijakan Nurliani, Nurliani; Minan, Ahsanul; Said, Muhtar
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1513

Abstract

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, menghadapi tantangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014. Meskipun mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan nasional, kesenjangan dalam implementasinya terlihat jelas dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, dan perekonomian. Kajian ini mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi (das sollen) dan kenyataan (das sein) di Sebatik Utara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan partisipan lokal. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perbatasan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Sebatik Utara, khususnya di bidang infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan berfokus pada dimensi sosial dan ekonomi. Kesimpulannya merekomendasikan perbaikan kebijakan agar peraturan lebih selaras dengan implementasinya, dengan fokus yang lebih kuat pada pemberdayaan ekonomi lokal, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Peningkatan Sumber Pendapatan Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Said, Muhtar; Minan, Ahsanul; Nugraha, Sigit Nurhadi; Lutfa, Asna; Ardiansyah, Alfan Rizki
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi Januari - Maret
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.5648

Abstract

Desa Pamegarsari merupakan desa yang berada di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor mempunyai banyak asset yang bisa dimanfaatkan guna peningkatan pendapatan Desa. Namun potensi tersebut belum dikelola secara maksimal oleh karena itu Tim Pengabdian Masyarakat Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tertarik untuk membantu memembuatkan peta dan strategi pengembangan aset-aset di Desa tersebut. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari 2025 bertempat di Kantor Kepala Desa Pamegarsari. Hasil pendampingan tersebut bermasil memtakan dan membuat strategi terkait dengan pengembangan potensi pendapat desa tersebut dengan cara memaksimalkan keberadaan Setu Lebakwangi, Outbond Sapadia dan Taman Herbal Lebak Wangi.
Pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Masa Depan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Minan, Ahsanul; Ahsanul Minan; Kartini Laras Makmur
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v6i2

Abstract

This study analyzes the institutional transformation of migrant worker protection in Indonesia through the establishment of the Ministry of Protection of Indonesian Migrant Workers (KP2MI) under Presidential Regulations No. 165 and 166 of 2024. The research applies historical institutionalism and legal institutionalism approaches to examine the interaction between the historical evolution of policies and law as a normative institution. The findings reveal that the establishment of KP2MI represents a critical juncture in Indonesia’s labor migration governance reform. The shift from an agency to a ministry signifies a transition from a coordinative to an executorial protection paradigm. However, the institution’s effectiveness remains constrained by bureaucratic path dependence, overlapping ministerial authorities, and the lack of legal and service integration. The study concludes that KP2MI’s success depends on strengthening its legal foundation, cross-sectoral coordination, and the implementation of a human-centered and accountable governance model. It recommends reforming the legal framework, digitizing protection systems, and enhancing public participation as the pillars of a just and effective institutional protection mechanism for migrant workers.
Co-Authors Ahsanul Minan Ardiansyah, Alfan Rizki Kartini Laras Makmur Lutfa, Asna Muhtar Said, Muhtar Nugraha, Sigit Nurhadi Nurliani Nurliani