Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Solum Academia Open
Faradiba, Nadya
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pendugaan Erosi di Wilayah Tengah DAS Welang Kabupaten Pasuruan Faradiba, Nadya; Purwadi, Purwadi; Maroeto, Maroeto
Jurnal Solum Vol 20, No 1 (2023)
Publisher : Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jsolum.20.1.11-19.2023

Abstract

DAS Welang dengan luasan 522.89 hektar melewati wilayah administrasi Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Sejak terjadinya banjir pada tahun 2013 akibat meluapnya sungai Welang bagian hulu, DAS Welang dimasukkan ke dalam DAS kritis dan prioritas . Faktor penyebab banjir ialah meningkatnya penduduk di area bantaran sungai Welang dan eksploitasi sumber daya alam seperti pembalakan hutan yang berakibat tanah rentan terhadap erosi dan longsor sehingga berdampak pada bagian hilir. Pendugaan besarnya nilai erosi dibutuhkan dalam upaya menekan luasan tanah ter erosi.. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah pendugaan erosi dengan menggunakan model perhitungan Universal Soil Loss Equation (USLE). Penelitian ini dilakukan di 5 satuan penggunan lahan yaitu sawah irigasi, tegalan, hutan, sawah tadah hujan, dan kebun campuran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan lahan pada wilayah tengah DAS Welang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pendugaan erosi di daerah wilayah tengah DAS Welang memiliki nilai terkecil sebesar 0.03 ton/ha/thn pada penggunaan lahan tegalan Purwodadi dan nilai terbesar sebesar 41.97 ton/ha/thn pada penggunaan lahan Kebun Campuran Purwosari. Nilai TBE dominan sangat ringan dan ringan dengan Indeks Erosi rendah.Key words : Erosi, USLE, DAS, DAS Welang
Pendugaan Erosi di Wilayah Tengah DAS Welang Kabupaten Pasuruan Faradiba, Nadya; Purwadi, Purwadi; Maroeto, Maroeto
Jurnal Solum Vol. 20 No. 1 (2023)
Publisher : Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jsolum.20.1.11-19.2023

Abstract

DAS Welang dengan luasan 522.89 hektar melewati wilayah administrasi Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Sejak terjadinya banjir pada tahun 2013 akibat meluapnya sungai Welang bagian hulu, DAS Welang dimasukkan ke dalam DAS kritis dan prioritas . Faktor penyebab banjir ialah meningkatnya penduduk di area bantaran sungai Welang dan eksploitasi sumber daya alam seperti pembalakan hutan yang berakibat tanah rentan terhadap erosi dan longsor sehingga berdampak pada bagian hilir. Pendugaan besarnya nilai erosi dibutuhkan dalam upaya menekan luasan tanah ter erosi.. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah pendugaan erosi dengan menggunakan model perhitungan Universal Soil Loss Equation (USLE). Penelitian ini dilakukan di 5 satuan penggunan lahan yaitu sawah irigasi, tegalan, hutan, sawah tadah hujan, dan kebun campuran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan lahan pada wilayah tengah DAS Welang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pendugaan erosi di daerah wilayah tengah DAS Welang memiliki nilai terkecil sebesar 0.03 ton/ha/thn pada penggunaan lahan tegalan Purwodadi dan nilai terbesar sebesar 41.97 ton/ha/thn pada penggunaan lahan Kebun Campuran Purwosari. Nilai TBE dominan sangat ringan dan ringan dengan Indeks Erosi rendah.Key words : Erosi, USLE, DAS, DAS Welang
Enforcement of Government Regulation in Lieu of Law No. 51 of 1960 concerning the Prohibition of Unauthorized Use of Land (Case Study: The Banks of the Sepak Gabus River): Penegakan UU 51 Prp 1960 Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus: Bantaran Sungai Sepak Gabus) Faradiba, Nadya; Prianto, Yuwono
Academia Open Vol. 10 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.10.2025.12964

Abstract

General background: Illegal land occupation along riverbanks remains a persistent challenge in urban areas, threatening ecological functions and legal order. Specific background: In the Sepak Gabus River, Bekasi Regency, hundreds of buildings have been constructed without legal rights, violating Government Regulation in Lieu of Law No. 51 of 1960 and disrupting the river’s environmental capacity. Knowledge gap: Existing studies mainly adopt normative approaches, leaving limited empirical analysis on how legal enforcement, institutional capacity, and community dynamics interact in real implementation. Aims: This study examines the legal basis, enforcement mechanisms, and barriers faced by local government in addressing unlawful land occupation in riverbank areas. Results: Findings show that all structures lack valid land rights, while enforcement remains ineffective due to inconsistent implementation, limited relocation facilities, social resistance, weak coordination, and a permissive legal culture shaped by long-term state neglect. Novelty: This research integrates empirical field data with Roscoe Pound’s social engineering theory and Soekanto’s law-effectiveness framework to explain why regulatory enforcement fails in environmentally critical zones. Implications: Strengthening inter-agency coordination, ensuring adequate relocation support, and fostering legal awareness are essential to restore riverbank ecological functions and enhance sustainable land governance. Highlights: The study reveals that all riverbank structures lack legal land rights and constitute illegal occupation. Law enforcement remains weak due to limited facilities, inconsistent action, and community resistance. An integrated strategy is required to restore ecological functions and improve legal compliance. Keywords: Land Occupation, Riverbanks, Law Enforcement, UU 51 Prp 1960
Co-Authors Andrew Winata, Christopher Christian Alexsander, Cevin Maroeto Maroeto Purwadi Purwadi Yuwono Prianto