Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN DAN FUNGSI SERTA KENDALA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Hutagalung, Hannes Magdalena
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.7584

Abstract

Proses pelaksanaan pelayanan publik terhadap rasa kepuasan yang dirasakan  masyarakat menjadi sesuatu  yang penting untuk menjelaskan bagaimana kualitas kerja dari birokrasi pelayanan publik. Pelaksanaan dari pelayanan publik akan mengarah pada standar pelayanan yang menjadi titik acuan menciptakan kualitas pelayanan publik yang digunakan sebagai pedoman dalam menggerakan pelayanan atas kualitas yang lebih cepat, terjangkau, mudah dan teratur.  Birokrasi mengharapkan suatu perubahan baik terhadap individu maupun organisasi. Hal tersebut menjadi sebuah pemikiran logis dari sebuah kenyataan dari birokrasi yang diharapkan masyarakat. Sedangkan Pembukaan Undang-Undang Dasar sudah jelas ditegaskan dalam alinea ke-4 bahwasanya Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsanya.Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu studi penelitian yang mengambil objek penelitiannya berupa dari karya-karya kepustakaan baik dari artikel ilmiah, buku cetak, buku pdf, artikel dalam media massa, jurnal ilmiah, maupun data-data yang sudah dikumpulkan dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian akan menjelaskan bagaimana kendala birokrasi, peran dan fungsi birokrasi dinilai sangat penting dalam mempengaruhi efektifitas jalannya pelayanan publik. Birokrasi harus dapat meminimalisir bentuk kendala yang muncul dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik agar terciptanya pelayanan publik yang optimal.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Hutagalung, Hannes Magdalena
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i2.7287

Abstract

Anak adalah sosok generasi penerus bangsa yang berperan melaksanakan pembangunan berkelanjutan serta memegang kendali masa depan suatu negara sehingga harus disiapkan sebagus mungkin. Dalam realitanya, pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan 5.953 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan pelakunya hampir sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga korban. Hal tersebut dinilai terjadi disebabkan oleh kerangka hukum yang dapat dikatakan kurang dalam berperan mencegah semua wujud tindak kekerasan terhadap anak, penegakannya sering tidak memadai dan dianggap hanya diam di tempat.  Negara dalam menjamin, memenuhi dan menghormati hak anak mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat (1) bersamaan melihat kewajiban orang tua dan/atau wali si anak dengan berdasarkan hukum dinyatakan memiliki kewajiban penuh pada anak. Dalam hal ini, negara termasuk pemerintah pusat dan daerah bertugas untuk mengontrol perlindungan anak tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam perspektif hak asasi manusia. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini serta teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat cara studi dokumen.