p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUMAHA
Ayu Darma Pratiwi, Agustina Ni Made
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI KERTHA SEDANA DI KECAMATAN KESIMAN KERTALANGU Gading Pratama, Wayan Indra; Ayu Darma Pratiwi, Agustina Ni Made
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi menyediakan layanan pemberian kredit kepada para anggotanya sebagai bantuan modal bagi si pemakai yang bertujuan untuk membantu dalam menjalankan usahanya. Salah satu koperasi kredit yang memberikan layanan kredit adalah koperasi kredit Kertha Sedana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh pihak kreditur pemegang jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi dan upaya penyelesaian hukum yang dilakukan kreditur setelah debitur wanprestasi di koperasi kertha sedana. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini Kreditur atau dalam hal ini adalah Koperasi Kertha Sedana telah melakukan sesuai prosedur yang ada berupa teguran, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui penyitaan barang jaminan. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Koperasi Kertha Sedana adalah tindakan pertama yang dilakukan yaitu melakukan penyelesaian hukum dengan cara non litigasi dengan cara mediasi. Jika telah dilakukannya upaya non litigasi tetapi tidak menemukan jalan keluar maka hal dalam upaya litigasi dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA DENPASAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Merciana, Ni Putu Sienny; Ayu Darma Pratiwi, Agustina Ni Made
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The business of trading fashion goods or used clothing is known nowadays as thrifting. Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Goods Prohibited from Export and Goods Prohibited from Import. Where in Article 2 Paragraph 3 it is written that goods are prohibited from import, one of which is used bags, used sacks and used clothes. Here it is very clear regarding the regulations prohibiting the import of used clothes, but in reality there are still people selling used imported clothes in Denpasar City. The problem in this research is the responsibility of imported used clothing business actors who harm consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as well as the government's role in overcoming the practice of buying and selling imported used clothing which can harm consumers. The method in this research is empirical legal research. The conclusion in this research is that business actors in imported used clothing tend to be irresponsible, where business actors should be held responsible from various legal aspects. Legal certainty is really needed by a consumer to guarantee all forms of rights in carrying out trading activities.