Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Sisma, Annisa Fianni
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Konsep Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Sisma, Annisa Fianni; Subekti, Rahayu
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 6 No 4 (2023)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v6i4.2550

Abstract

Accountability for the use of environmental recovery guarantee funds by the government and business actors/activities is an important issue in environmental protection and recovery efforts. This guarantee fund is intended to support the implementation of environmental recovery and rehabilitation activities generated by business actors/activities. However, there are concerns regarding the effectiveness, accountability, and transparency in the use of these funds. Therefore, it is necessary to examine there is an accountability mechanism for accountability and technical use of these funds in Indonesia or not. The research aims to analyze the concept of liability related to the use of environmental recovery guarantee funds. This research is a legal research with a statutory approach. The results show that the amount of guarantee funds for the restoration of environmental functions is difficult to determine because it may only be seen for a long time and it is difficult to determine the parameters of its economic value. Accountability and technical use of these funds have not been regulated in Indonesia. In fact, one of the objectives of knowing the mechanism for using guarantee funds for the restoration of environmental functions is the fulfillment of the principle of accountability in organizing the state in accordance with the General Principles of Good Government. In addition, the nominal amount should be conveyed transparently to the public. Then, the technical implementation of overcoming environmental pollution and/or damage, and/or restoring functions with these funds cannot be monitored because it is not published. In fact, the public has the right to play an active role in environmental protection and management and obtain information related to the environment. Regulations regarding this matter can be applied to the Environmental Information System that can be accessed online by the public which contains the nominal amount, technical accountability, and mechanism for using guarantee funds for the restoration of environmental functions.
Pengaturan Pengupahan Pekerja/Buruh Usaha Mikro dan Kecil Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls Sisma, Annisa Fianni; Subekti, Rahayu
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i1.68740

Abstract

Pengaturan mengenai pengupahan pekerja/buruh usaha mikro dan kecil diubah dengan adanya UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut meliputi adanya pembebasan usaha mikro dan juga usaha kecil dari ketentuan UMP dan kabupaten/kota. Hal ini dapat menyebabkan pengusaha mikro dan kecil bertindak sewenang-wenang meski diatur bahwa upah pekerja/buruh usaha mikro dan kecil harus dilaksanakan dengan ketentuan minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat skala tingkat provinsi dan harus sesuai dengan minimal 25% di atas garis kemiskinan di skala tingkat provinsi. Oleh karena itu, perlu diteliti terkait pengaturan pengupahan pekerja/buruh usaha mikro dan kecil ditinjau dari perspektif teori keadilan oleh John Rawls. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum primer dan sekunder berupa UU No. 13/2003, PP No. 36/2021, PP No. 7/2021 dan lainnya. Hasil penelitian ini yakni pengaturan pengupahan pekerja/buruh usaha mikro dan kecil belum memenuhi kriteria keadilan menurut John Rawls. Sebab, ketimpangan sosial dan ekonomi belum memberi keuntungan untuk semua orang khususnya pihak-pihak yang kurang beruntung. Pengaturan terkait pengupahan untuk pekerja/buruh usaha mikro dan kecil hendaknya memberikan perlindungan hukum terhadapnya dari ketidakadilan. Pengaturan ini memberi celah pengusaha mikro dan kecil untuk menetapkan upah tanpa memberikan penghidupan yang layak dan perannya dalam perjanjian kerja yang dominan. Seharusnya, pengaturan pengupahan lebih melindungi dan tetap menentukan adanya upah minimum sebagai instrumen pengendalian karena pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh pada usaha mikro dan kecil.
Co-Authors Rahayu Subekti