<![CDATA[Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut, dengan fokus pada Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan. Mengadopsi teori implementasi kebijakan publik oleh Diana M. DiNitto (2015), penelitian ini mengevaluasi aspek komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan sikap implementor dalam upaya mengatasi dampak kekeringan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendukung penanggulangan bencana kekeringan, implementasinya belum optimal di Desa Suci. Meskipun aspek birokrasi dan sikap implementor telah dilaksanakan dengan baik, terdapat kekurangan dalam komunikasi antarpihak terkait dan alokasi sumber daya. Dari segi birokrasi dan sikap implementor, hasil menunjukkan adanya persepsi yang konsisten bahwa kekeringan merupakan bencana serius yang memerlukan tindakan cepat. Hal ini didukung oleh pembentukan Tim Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Pos Komando Penanggulangan Darurat Bencana di Kabupaten Garut. Namun, kelemahan muncul pada aspek komunikasi, terutama dalam pertukaran informasi di awal penetapan status tanggap darurat. Ketidaksesuaian data wilayah terdampak antara BPBD Kabupaten Garut dan realitas di lapangan, khususnya di Desa Suci, mengakibatkan perpanjangan status tanggap darurat yang tidak sesuai dengan Standar Layanan BPBD Kabupaten Garut. Aspek sumber daya juga menjadi tantangan, meski upaya telah dilakukan untuk menyediakan sumber daya yang memadai. Upaya tersebut belum berhasil mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat, menunjukkan perlunya peninjauan ulang strategi alokasi sumber daya. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perbaikan implementasi kebijakan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut, dengan menyoroti area-area yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal komunikasi dan pengelolaan sumber daya.]]>
