Claim Missing Document
Check
Articles

Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat Utami, Sawitri Budi; Pancasilawan, Ramadhan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.809 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13550

Abstract

Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Buru Masigit Kareumbi, salah satu kawasan konservasi di Jawa Barat dan satu- satunya Taman Buru Nasional di Pulau Jawa. Terdapat keanekaragaman hayati dan ekosistem yang perlu dijaga sebagai asset nasional. Keterlibatan berbagai pihak seperti, keterlibatan pemerintah pusat dalam hal ini melalui BKKSDA Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian tiga kabupaten (Kab. Bandung, Kab. Garut dan Kab. Sumedang), keterlibatan Lembaga masyarakat yaitu Wanadri serta masyarakat lokal yang juga memiliki kepentingan dalam pengelolaan kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi.Kegiatan kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan Kawasan Kareumbi tersebut sudah mengikuti tahapan-tahapan dalam kolaborasi bahkan sampai proses monitoring dan evaluasi. Namun hubungan ini melemah karena tugas dan peran masing-masing pihak tidak dapat dimengerti karena belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi dasar dalam pembagian tugas dan peran tiap stakeholder. Diperlukan aturan yang komprehensif dan turunan dari aturan tersebut tersusun SOP yang sangat jelas mengatur peran dan fungsi tiap stakeholder yang memiliki kepentingan dalam area Taman Buru Masigit Kareumbi.
PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA UNTUK MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY 2015 STUDI KASUS: UNIVERSITAS INDONESIA, UNIVERSITAS PADJADJARAN, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nulhaqim, Soni Akhmad; Heryadi, Dudy Heryadi; Pancasilawan, Ramadhan; Ferdryansyah, Muhammad
Share : Social Work Journal Vol 6, No 2 (2016): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (864.935 KB) | DOI: 10.24198/share.v6i2.13209

Abstract

Perguruan Tinggi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sebuah negara. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI) sebagai perguruan tinggi besar di Indonesia juga turut berperan dalam menghadapi ASEAN Community. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan UNPAD, ITB, dan UI dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghadapi ASEAN Community. Penelitian ini menyajikan karakteristik kelembagaan yang berbeda dari tiga institusi sebagai representasi dari keadaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.Teori yang digunakan untuk mengkaji tema penelitian ini menggunakan perspektif Kesejahteraan Sosial khususnya Teori Social Development dan perspektif Hubungan Internasional dengan Teori Epistemic Community. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan teknik studi kasus. Sumber data meliputi data primer melalui indepth interview maupun data sekunder dengan analisis deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga perguruan tinggi tersebut sudah melakukan persiapan dalam menghadapi ASEAN Community. Hal tersebut dilihat dari aspek-aspek visi dan misi; aturan; pedoman tata kelola; student body; sumber daya manusia; infrastruktur; tri dharma perguruan tinggi; kerjasama internasional.
PENGANGGULANGAN BENCANA DI MASYARAKAT DESA STUDI DI DESA CIPACING, DESA CILELES, DAN DESA CIKERUH KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Fedryansyah, Muhammad; Pancasilawan, Ramadhan; Ishartono, Ishartono
Share : Social Work Journal Vol 8, No 1 (2018): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.137 KB) | DOI: 10.24198/share.v8i1.15961

Abstract

Wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana alam di Kabupaten Sumedang. Beberapa tahun terakhir, Kecamatan Jatinangor telah mengalami beragam bencana terutama banjir dan longsor. Penanggulangan terhadap dampak bencana, baik di pencegahan maupun penanganan, telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat di desa-desa di Jatinangor juga terlibat dalam penanggulangan bencana, terutama di tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat desa di Kecamatan Jatinangor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan interpretasi dari data primer maupun sekunder. Adapun lokasi yang dipilih adalah Desa Cipacing, Desa Cileles, dan Desa Cikeruh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga tahapan penanggulangan bencana, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, dapat diiketahui adanya peran yang dilakukan oleh masyarakat desa. Meskipun demikian, masyarakat masih belum memahami bahwa aktifitas yang mereka lakukan tersebut merupakan bentuk dari penanggulangan bencana. Dengan demikian, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dapat merancang program mengenai penguatan kapasitas masyarakat desa dalam penanggulangan bencana, baik di tahap pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
RESOLUSI KONFLIK PILKADA DI KOTA CIMAHI JAWA BARAT Humaedi, Sahadi; Kudus, Imaunudin; Pancasilawan, Ramadhan; Nulhaqim, Soni Akhmad
Share : Social Work Journal Vol 8, No 1 (2018): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.104 KB) | DOI: 10.24198/share.v8i1.16032

Abstract

Pilkada serentak sudah dilakukan pada tanggal 15 Februari Tahun 2017, yang diikuti oleh 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia. Khusus di Jawa Barat daerah yang akan mengadakan pilkada ini adalah Kota Cimahi. Walaupuan Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan cukup kecil dibandingkan daerah lain, hanya tingkat kerawanan akan menjadi besar jika potensi konflik Pilkada di Jawa Barat dikaitkan dengan Pilkada Gubernur di Tahun 2018. Dengan tujuan melihat potensi konflik Tahun 2017, penelitian ini akan menggambarkan peta konflik pilkada dalam Pilkada di Provinsi Jawa Barat. Khususnya di wilayah Kota Cimahi. Dengan mengkaitkan isu Pilkada di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 maka model resolusi konflik Pilkada di Jawa Barat menjadi suatu kondisi yang diharapkan ada dan dapat diimpelementasikan di Jawa Barat.Hasil penelitian menunjukan bahwa Konflik yang terjadi umumnya adalah pelanggaran-pelanggaran admnistratif yang tidak menjadi pemicu timbulnya konflik terbuka di kalangan masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Bawaslu maupun Panwaslu menggunakan instrumen hukum yaitu peraturan KPU terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, juga mengindikasikan tingkat kesadaran hukum pemilh dinilai sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi.Sementara itu resolusi konflik yang yang dibangun diarahkan pada dua hal. Pertama, yaitu dengan menggunakan payung hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga tidak meluas menjadi konflik dipermukaan, Ke dua, yaitu menggeser level konflik dari manifest level menjadi latent level[1], atau biasa diterjemahkan dengan ‘menenggelamkan konflik di bawa permukaan”, atau biasa disebut pula transformasi konflik.Kata Kunci : Pilkada, Konflik Pilkada, Resolusi Konflik
MITIGATION OF DISASTER RISK REDUCTION IN PANGANDARAN REGENCY Pancasilawan, Ramadhan
Sosiohumaniora Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i2.25774

Abstract

The government has a function to protect its people, including managing the disaster. The purpose of government in natural disaster management is a function that is expected to be carried out with full commitment. Disaster management is an activity carried out comprehensively, and there is a need for active stakeholder involvement. Pangandaran Regency is a disaster-prone area in West Java Province. This article aims to describe the mitigation launched by the Pangandaran Regency government to reduce disaster risk. The method used is qualitative, which uses observation data collection techniques, literature studies, and interviews with informants consisting of government and community elements. Pangandaran Regency has been stretched to get out of the tsunami disaster that had occurred. Even mitigation efforts have been carried out with the involvement of various stakeholders in the Pangandaran Regency. With mitigation, disaster risk reduction can be made. Therefore the government should make efforts to overcome disaster risk through the Mitigation Program by the Regional Disaster Management Agency (BPBD/Badan Penanggulanan Bencana Daerah). Disaster mitigation in Pangandaran Regency consists of two types: Mitigation with a Structural approach and Non-Structural approach. A structural approach is focusing on physical development, such as the construction of temporary evacuation sites or the construction of an early warning system (EAS). Non-structural mitigation carried out in the form of non-physical development, such as disaster education to school children and also to the community through activities carried out by mothers. Disaster training is given to private parties so that they can understand their role when disaster strikes.
RESOLUSI KONFLIK PILKADA DI KOTA CIMAHI JAWA BARAT Sahadi Humaedi; Imaunudin Kudus; Ramadhan Pancasilawan; Soni Akhmad Nulhaqim
Share : Social Work Journal Vol 8, No 1 (2018): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.104 KB) | DOI: 10.24198/share.v8i1.16032

Abstract

Pilkada serentak sudah dilakukan pada tanggal 15 Februari Tahun 2017, yang diikuti oleh 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia. Khusus di Jawa Barat daerah yang akan mengadakan pilkada ini adalah Kota Cimahi. Walaupuan Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan cukup kecil dibandingkan daerah lain, hanya tingkat kerawanan akan menjadi besar jika potensi konflik Pilkada di Jawa Barat dikaitkan dengan Pilkada Gubernur di Tahun 2018. Dengan tujuan melihat potensi konflik Tahun 2017, penelitian ini akan menggambarkan peta konflik pilkada dalam Pilkada di Provinsi Jawa Barat. Khususnya di wilayah Kota Cimahi. Dengan mengkaitkan isu Pilkada di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 maka model resolusi konflik Pilkada di Jawa Barat menjadi suatu kondisi yang diharapkan ada dan dapat diimpelementasikan di Jawa Barat.Hasil penelitian menunjukan bahwa Konflik yang terjadi umumnya adalah pelanggaran-pelanggaran admnistratif yang tidak menjadi pemicu timbulnya konflik terbuka di kalangan masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Bawaslu maupun Panwaslu menggunakan instrumen hukum yaitu peraturan KPU terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, juga mengindikasikan tingkat kesadaran hukum pemilh dinilai sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi.Sementara itu resolusi konflik yang yang dibangun diarahkan pada dua hal. Pertama, yaitu dengan menggunakan payung hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga tidak meluas menjadi konflik dipermukaan, Ke dua, yaitu menggeser level konflik dari manifest level menjadi latent level[1], atau biasa diterjemahkan dengan ‘menenggelamkan konflik di bawa permukaan”, atau biasa disebut pula transformasi konflik.Kata Kunci : Pilkada, Konflik Pilkada, Resolusi Konflik
PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA UNTUK MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY 2015 STUDI KASUS: UNIVERSITAS INDONESIA, UNIVERSITAS PADJADJARAN, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Soni Akhmad Nulhaqim; Dudy Heryadi Heryadi; Ramadhan Pancasilawan; Muhammad Ferdryansyah
Share : Social Work Journal Vol 6, No 2 (2016): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (864.935 KB) | DOI: 10.24198/share.v6i2.13209

Abstract

Perguruan Tinggi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sebuah negara. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI) sebagai perguruan tinggi besar di Indonesia juga turut berperan dalam menghadapi ASEAN Community. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan UNPAD, ITB, dan UI dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghadapi ASEAN Community. Penelitian ini menyajikan karakteristik kelembagaan yang berbeda dari tiga institusi sebagai representasi dari keadaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.Teori yang digunakan untuk mengkaji tema penelitian ini menggunakan perspektif Kesejahteraan Sosial khususnya Teori Social Development dan perspektif Hubungan Internasional dengan Teori Epistemic Community. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan teknik studi kasus. Sumber data meliputi data primer melalui indepth interview maupun data sekunder dengan analisis deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga perguruan tinggi tersebut sudah melakukan persiapan dalam menghadapi ASEAN Community. Hal tersebut dilihat dari aspek-aspek visi dan misi; aturan; pedoman tata kelola; student body; sumber daya manusia; infrastruktur; tri dharma perguruan tinggi; kerjasama internasional.
PENGANGGULANGAN BENCANA DI MASYARAKAT DESA STUDI DI DESA CIPACING, DESA CILELES, DAN DESA CIKERUH KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Muhammad Fedryansyah; Ramadhan Pancasilawan; Ishartono Ishartono
Share : Social Work Journal Vol 8, No 1 (2018): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.137 KB) | DOI: 10.24198/share.v8i1.15961

Abstract

Wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana alam di Kabupaten Sumedang. Beberapa tahun terakhir, Kecamatan Jatinangor telah mengalami beragam bencana terutama banjir dan longsor. Penanggulangan terhadap dampak bencana, baik di pencegahan maupun penanganan, telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat di desa-desa di Jatinangor juga terlibat dalam penanggulangan bencana, terutama di tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat desa di Kecamatan Jatinangor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan interpretasi dari data primer maupun sekunder. Adapun lokasi yang dipilih adalah Desa Cipacing, Desa Cileles, dan Desa Cikeruh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga tahapan penanggulangan bencana, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, dapat diiketahui adanya peran yang dilakukan oleh masyarakat desa. Meskipun demikian, masyarakat masih belum memahami bahwa aktifitas yang mereka lakukan tersebut merupakan bentuk dari penanggulangan bencana. Dengan demikian, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dapat merancang program mengenai penguatan kapasitas masyarakat desa dalam penanggulangan bencana, baik di tahap pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI WILAYAH DALAM PERSPEKTIF KEWIRAUSAHAAN DI DESA KADAKAJAYA Muhammad Fedryansyah; Ramadhan Pancasilawan; Moch Zaenudin
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v3i3.30915

Abstract

Kegiatan KKN Kewirausahaan yang berlokasi di Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ini secara umum bertujuan untuk memetakan masalah dalam bidang kewirausahaan serta merancang solusi atas permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah survey kepada masyarakat untuk melakukan pemetaan potensi usaha setiap dusun, yang terdiri dari empat dusun. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa masalah utama yang dialami oleh wirausaha di Desa Kadakajaya adalah masalah pemasaran dan arus perputaran modal. Langkah yang diambil dalam rancangan pemecahan masalah antara lain dengan menguatkan persepsi akan pentingnya One Village One Product (OVOP) sebagai tonggak utama bisnis desa. Selanjutnya, pemasaran dan penyerapan tenaga kerja yang arus modalnya bisa diintegrasikan dengan anggaran dana desa. Selain itu, juga disusun Bussiness Model Canvas untuk prototype bisnis yang dinamakan ‘Kripikajaya’. Produk ini diangkat dari potensi hasil bumi atau tanaman yang ada di Desa Kadakajaya yang diolah menjadi produk makanan ringan yaitu kripik. Desa Kadakajaya saat ini memiliki produksi pertanian unggulan yang tumbuh sepanjang tahun yaitu jamur tiram putih. Jenis tanaman lain juga dapat diolah menjadi kripik dan tumbuh di Desa Kadakajaya yang memiliki ciri rotasi tanam atau musiman seperti bayam, kangkung, singkong, dan wortel. Kemampuan masyarakat Desa Kadakajaya dalam mengolah tanaman tersebut menjadi kripik merupakan potensi yang bisa menjadi icon Desa Kadakajaya sekaligus menjadi salah satu alternatif dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
STUDI KOMPARASI MODEL KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AIR BERSIH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KAWASAN KAKI GUNUNG MANGLAYANG Ramadhan Pancasilawan; Ahmad Buchari
Sosiohumaniora Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.979 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5729

Abstract

Penelitian ini akan memfokuskan pada identifikasi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan air dikawasan kaki Gunung Manglayang. Latar belakang penelitian ini bahwa sudah banyak sumber mata air yangdikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah/lokal, kelompok masyarakat baik dalam pengelolaan sumbermata air atau kelompok masyarakat yang memanfaatkan air tersebut, kemudian swasta yang memiliki kepentingandalam pengelolaan air tersebut. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengambilinforman dari stakeholder yang terlibat dari pengelolaan air yang bersumber dari Kaki Gunung Manglayanghingga pemanfaatannya yang berada di daerah Ujung Berung Kota Bandung. Maka dari itu dari penelitian inidiharapkan akan teridentifikasi dan tersusun model kelembagaan masyarakat yang berbasiskan partisipasi dalampengelolaan air. Secara keseluruhan model yang ada di daerah Manglayang mengenai pengelolaan air bersih cukupberagam. Hal ini dikarenakan penyebab pembentukan kelompok serta partisipasi masyarakat yang berbeda-beda.Jika melihat model di Desa Melatiwangi, kelompok terbentuk diprakarsai oleh pemerintah kabupaten denganmenggunakan modal yang cukup besar. Sedangkan bentuk lainnya kelompok terbentuk dengan intensitas kecil dantidak besar hingga banyak melibatkan masyarakat.Kata Kunci: Model Kelembagaan, Partisipasi, Pengelolaan Air