Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE Rusdiyanto, Dheny; Siwi , Dwi Raka; Fitriana, Galuh; Fitri, Astria; Jainah, Zainab Ompu
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.43808

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan hukum di Indonesia mengenai perjudian online dan peraturan khusus yang digunakan oleh otoritas terkait untuk mengatur perjudian online. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menyimpulkan bahwa arbitrase online sama dengan arbitrase konvensional. Penggunaan Sistem Elektronik (komputer, internet, telekomunikasi) adalah salah satu perbedaannya. KUHP dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memuat ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas. Pengadilan yang akan memutuskan nasib penipuan yang sulit. Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang mengatur tentang iklan yang menyesatkan dan perlindungan konsumen. Secara terpisah, atau dalam hubungannya dengan pasal kedua, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kata Kunci: Penipuan, Internet, Jual-beli online. Abstract This study aims to shed light on the legal regulations in Indonesia regarding online gambling and the specific regulations used by the relevant authorities to regulate online gambling. This article uses normative legal research to conclude that online arbitration is equivalent to conventional arbitration. Use of Electronic Systems (computers, internet, telecommunications) is one of the differences. The KUHP and UU No. 11, 2008, on Electronic Information and Transactions, contain the aforementioned provisions. A court of law will decide the fate of the sulit penipuan. This provision can be compared to Article 378 KUHP or Article 28 ayat (1) UU ITE, which deals with misleading advertising and consumer protection. Separately, or in conjunction with the second of these passages, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 concerning the payment and nonpayment of ITE. Keywords: Fraud, Internet, Online buying and selling.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN YANG HAMIL DAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN Fitriana, Galuh; Maerani, Ira Alia
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara rechtstaats atau penganut sistem hukum civil law serta the rule of law, Indonesia juga mengakui adanya hak asasi manusia. Dalam upaya pemenuhan dan penegakan hukum negara yang baik merupakan negara yang memberikan sikap yang baik pada siapapun termasuk pelanggar hukumnya. salah satu implementasi dari prinsip perlindungan hukum tersebut yakni adanya hak narapidana yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dari berbagai hak, hak-hak warga binaan pemasyarakatan perempuan menjadi urgensi tersendiri karena pada dasarnya kebutuhan perempuan berbeda dengan kebutuhan laki-laki dan yang menjadi urgensi utama adalah warga binaan pemasyarakatan perempuan yang hamil serta menyusui dan anak di lembaga pemasyarakatan, mengingat lingkungan pemasyarakatan berbeda dengan lingkungan normal, dan bagaimana implementasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (hukum normatif). Pendekatan penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang memberikan penjelasan lebih analisis dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan hukum pada perlindungan hukum untuk warga binaan pemasyarakatan perempuan dan anak di lembaga pemasyarakatan sangat lengkap, dimana dipenuhi hak-hak dari keduanya dan digolongkan secara khusus. Untuk perlindungan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan dan anak digolongkan pada perempuan dalam fungsi reproduksi serta anak sehingga diberikan tambahan makanan guna pemenuhan gizi. Namun dalam implementasinya baik keduanya masih ada yang tidak terpenuhi haknya, seperti dalam hal makanan, dan tempat tinggal di lembaga pemasyarakatan yang kurang layak, dan juga masih terjadi disparitas hukum antar subjek hukum dalam proses penegakan serta perlindungan hukumKata Kunci: Perlindungan hukum, Hak, Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan, Anak.