Sofyanoor, Andien
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA POLRESTA BANJARMASIN Wikan Nawang Sari, Safitri; Sofyanoor, Andien; Fitriani, Maulida
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat, bahkan secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan pembangunan dan masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur juga terjadi di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Terjadinya kasus ini tentu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di lingkungan hukum Polresta Banjarmasin, sehingga kedepannya Polresta Banjarmasin selaku penegak hukum dapat berupaya maksimal dalam mencegah dan menanggulangi pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian pada data primer yang didukung dengan data sekunder. Data primer dikumpulkan pada objek penelitian, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah Polres Banjarmasin diakibatkan oleh perselingkuhan bebas, penyalahgunaan teknologi informasi dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Kemudian bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Polresta Banjarmasin melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan melakukan kegiatan sosialisasi di tingkat desa yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Sedangkan upaya represif melalui pemberian hukuman maksimal terhadap pelaku.
Construction Criminal Sanctions On Violators of The Moratorium Palm Oil Company License With Plea Bargaining Sari, Safitri Wikan Nawang; Muchtar, Masrudi; Sofyanoor, Andien
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.2676

Abstract

Phenomena related to the clearing of oil palm plantations by companies as corporations or legal entities for the South Kalimantan Regional Government as a form of regional development to be more advanced but Corporate Social Responsibility (CSR - Corporate Social Responsibility) to the environment and surrounding communities is sometimes ignored or not implemented because the use of Natural Resources in the region is exploited. Reflecting on the events of environmental degradation in South Kalimantan which led to events floods as well as forest and land fires (Karhutla), then to restore health and environmental sustainability in the province of South Kalimantan is fitting Presidential Instruction No. 5 year 2019 on the termination of the granting of new permits and improving the governance of primary natural forests and peatlands should be extended again. So to overcome this, the government must play an active role either through criminal law policies as outlined in the legislation or with the application of criminal law legislation in law No. 39 year 2014 on plantations more oriented to sustainable ecological development.This study was a normative legal research and formed descriptive qualitative, conducted in the region of South Kalimantan province. This study used statute approach and a concept approach. Data collection  from materials primary, secondary and tertiary law were obtained through library studies and documentation studies and then analyzed using grammatical interpretation as well as qualitative empirical juridical analysis techniques. In order for the implementation of plea Bargaining in construction criminal sanctions on violators of the moratorium on permits for oil palm plantation companies as an alternative to solving criminal cases in the field of environment can be included as a draft law to be passed as a separate law, given in law No. 39 year 2014 on the plantation has no arrangement.Keywords: construction, sanction, criminal, violation, permit, moratorium, company, oil palm plantation, plea bargaining.