Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBAGIAN TUGAS POLRI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA Gusti Muhammad Raja Putra Perdana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v2i1.847

Abstract

This research discusses the division of tasks between the Indonesian National Police (Polri) and the National Narcotics Agency (BNN) in handling narcotics cases, as well as the obstacles faced by the two institutions, especially in South Kalimantan Province. Based on the analysis of Law No. 35/2009 on Narcotics, there is an imbalance of authority between Polri and BNN investigators in investigating narcotics cases, especially in certain articles. This creates confusion in the community about which agency is authorized to handle drug cases and reduces public trust in drug eradication efforts. The lack of coordination between agencies is one of the main obstacles resulting in the potential for overlapping case handling and reducing the effectiveness of drug eradication. To overcome this problem, it is recommended that authority in handling narcotics crimes be shared equally between the Police and BNN, and strengthened with more synergistic and sustainable regulations. In addition, it is suggested that BNN focus on rehabilitation and research related to narcotics content, thereby reducing the constraints of overlapping authority with the Police. BNN's focus on rehabilitation is expected to have a significant impact on efforts to prevent and cure narcotics in the community.
Badamai Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal: Kajian Efektivitas Budaya Hukum Adat Di Kabupaten Banjar Gusti Muhammad Raja Putra Perdana; Khairunnisa, Khairunnisa; Rahmiati, Rahmiati; Abdul Aziz Muslim
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4815

Abstract

Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar memiliki tradisi panjang dalam menyelesaikan konflik melalui mekanisme musyawarah yang dikenal sebagai "Badamai". Di tengah formalisme hukum negara yang cenderung kaku dan memakan waktu (litigasi), Badamai menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan budaya hukum Badamai dalam penyelesaian sengketa perdata dan pidana ringan, serta mengkaji relevansinya dengan konsep Restorative Justice dalam sistem hukum nasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosio-legal), data dikumpulkan melalui observasi proses mediasi adat dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, Pambakal (Kepala Desa), dan aparat penegak hukum setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badamai efektif dalam mereduksi penumpukan perkara di pengadilan dan menjaga harmoni sosial, dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi terhadap putusan adat. Kesimpulannya, penguatan status Badamai memerlukan sinergitas regulasi daerah agar dapat berjalan beriringan dengan hukum positif tanpa saling menegasikan