Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Riyani, Windy
Unknown Affiliation
Religion Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia ,, Firmansyah; Riyani, Windy; Putri, Nyimas Lidya
Siyasah Vol. 3 No. 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i1.7209

Abstract

Syura atau musyawarah, khususnya antara penguasa dan rakyat merupakan salah satu prinsip dasar politik Islam dari kelima prinsip lainnya, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan dan prinsip pertanggungjawaban. Dimana musyawarah juga digunakan dalam demokrasi karena di dalam demokrasi, pemimpin tidak dapat memutuskan suatu keputusan secara sepihak dan harus melibatkan rakyat karena dalam demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi.Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis deskriptif-analisissyura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan. Syura merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. Setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha menyatakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila menjadi suatu aturan yang terlahir oleh orang-orang yang memang ingin melepas dari nilai keagamaan, dan suara mayoritas merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Demokrasi pancasila yang dikembangkan di Indonesia juga menggunakan aspek nilai hukum agama masyarakat, seperti yang tergambar dalam sila keempat, di mana disebutkan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Konstruksi Hukum dalam Cybercrime Pelaku Kejahatan Teknologi Informasi Riyani, Windy; ., Firmansyah
Siyasah Vol. 3 No. 2 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i2.8183

Abstract

Kejahatan maya atau cybercrime berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, menghadirkan dampak positif dan negatif. Dampak positif mencakup perkembangan media sosial, e-mail, dan internet banking. Namun, kejahatan seperti peretasan data (hacking) juga muncul, terutama dalam sistem perbankan dengan penggunaan alat khusus pada ATM untuk menduplikat data nasabah. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji aspek hukum terkait, dengan fokus pada hukum tertulis dan pendekatan perundang-undangan yang mengatur informasi dan teknologi. Data dianalisis secara deskriptif melalui pengumpulan bahan hukum dari literatur dan regulasi terkait. Hasilnya menunjukkan perlunya tindakan formal pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, dalam pemblokiran nomor yang digunakan oleh pelaku penipuan. Pendekatan sosial juga diusulkan sebagai alternatif untuk mengurangi risiko kejahatan ini. Oleh karena itu, pencegahan cybercrime memerlukan peran pemerintah dan pendekatan sosial dengan totalitas
Co-Authors Firmansyah ,, Firmansyah Firmansyah . Putri, Nyimas Lidya