Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal As-Syifa Journal of Islamic Studies and History Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Al Azis, Muhamad Irfan
Unknown Affiliation
Religion Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEPASTIAN DAN PERLINDUNAGN HUKUM TENAGA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Al Azis, Muhamad Irfan
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v3i1.748

Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem Demokrasi, disamping juga sebagai Negara yang berkedudukan Hukum. Pembentukan Undang-Undang merupakan upaya pemerintah agar tidak ada kekosogan Hukum, namun terdapat tumpang tindih hukum yang sangat menyimpang dalam ketenagakerjaan. Tujuan Penelitian ini untuk membuka mata para pembaca terkait kepastian perlindungan tenaga kerja, dibalik himpitan putusan MK terkait UU Ciptakerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (doctrinal research), yaitu menggunakan bahan hukum Primer dan Skunder. Kedua bahan digunakan untuk mendapatkan bahan analisis yang komprehensif terkait permasalahan hukum yang di kaji. Dalam tahap penyusunan UU Ciptaker banyak menggunakan pendekan Omnibus Law, dengan prinsip yang berbeda jauh dari nilai-nilai ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja didalam penerapannya terus mengalami penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, karena banyak substansi yang dianggap merugikan pekerja. Pilihan dalam Amar ini umumnya menawarkan perlindungan pekerja dan memastikan bahwa hak-hak mereka akan ditegakkan di pengadilan karena pembentukan hubungan hukum kontraktual dalam menjalankan kegiatan produksi didasarkan pada gagasan distribusi keuntungan yang adil dan merata. Semua kebijakan strategis yang luas, termasuk PP dan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang masih berlaku, harus ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk mencegah berkembangnya barang hukum turunan hasil UU Cipta Kerja yang terkadang dinilai inkonstitusional.
Implikasi Demokrasi Pilkada Serentak 2024 Dan Polarisasi Politik Islam Al Azis, Muhamad Irfan; Fatimah, Siti
Siyasah Vol. 3 No. 2 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i2.8227

Abstract

Indonesia is a country with a democratic system of government. Democracy is understood as a system of government that ensures the welfare of the people. In another sense, democracy is often referred to as government of the people, by the people, and for the people. As a political system, democracy is the most widespread system in many countries because it can regulate and resolve social and political relations within a country. Article 1 Paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. As a state of law that upholds the values of legal norms based on laws and not a state of power, Indonesia has the highest legal norms, namely Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the center of laws and regulations. Therefore, the existence of guidelines contained in laws and regulations must not conflict with the law. As the pandemic hit the country, a new political model was built with rising political temperatures. This can be seen from the trend caused by the Covid-19 pandemic, where there are still many problems to be resolved and the political map is developing until 2024. Indonesia faces at least two major challenges during this pandemic, namely the pandemic and political polarization. The traces of polarization are also inseparable from previous political struggles, where there are still political traces that continue to influence subsequent political struggles.
Co-Authors Siti Fatimah