Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justice Voice Binamulia Hukum
Wulan, Chandra
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analysis of the Effectiveness of Tax Amnesty Policy Implementation According to Law Number 11 Year 2016 Wulan, Chandra; Ahmad, Suparji; Lutfi, Anas
Justice Voice Vol. 2 No. 1 (2023): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v2i1.494

Abstract

Tax amnesty is a tax write-off that is actually owed without being subject to tax administrative sanctions or criminal sanctions in the field of taxation. Based on Law Number 11 of 2016, tax amnesty is the elimination of taxes that should be owed, not subject to tax administrative sanctions and criminal sanctions in the field of taxation, by declaring assets and paying ransom. The research method used is normative juridical research. The data in this research emphasizes statutory norms that are relevant to the problems of this research. The results of this study indicate that the non-compliance of tax coverage in paying taxes does not escape the sense of public trust in the government. The author argues that the government must be able to be more solutive to increase public tax payments from year to year, where the success of tax payments can effectively accelerate national development by considering the mandate of Pancasila related to social justice for all Indonesian people.
Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak Wulan, Chandra; Ahmad, Suparji; Lutfi, Anas
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.775

Abstract

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data dalam penelitian ini menekankan pada norma-norma perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak luput dari rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penulis berpendapat bahwa pemerintah harus dapat lebih solutif untuk meningkatkan pembayaran pajak masyarakat dari tahun ke tahun, dimana keberhasilan pembayaran pajak secara efektif dapat mempercepat pembangunan nasional dengan memperhatikan amanat Pancasila terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Co-Authors Ahmad, Suparji Lutfi, Anas