Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Analysis of the Effectiveness of Tax Amnesty Policy Implementation According to Law Number 11 Year 2016 Wulan, Chandra; Ahmad, Suparji; Lutfi, Anas
Justice Voice Vol. 2 No. 1 (2023): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v2i1.494

Abstract

Tax amnesty is a tax write-off that is actually owed without being subject to tax administrative sanctions or criminal sanctions in the field of taxation. Based on Law Number 11 of 2016, tax amnesty is the elimination of taxes that should be owed, not subject to tax administrative sanctions and criminal sanctions in the field of taxation, by declaring assets and paying ransom. The research method used is normative juridical research. The data in this research emphasizes statutory norms that are relevant to the problems of this research. The results of this study indicate that the non-compliance of tax coverage in paying taxes does not escape the sense of public trust in the government. The author argues that the government must be able to be more solutive to increase public tax payments from year to year, where the success of tax payments can effectively accelerate national development by considering the mandate of Pancasila related to social justice for all Indonesian people.
Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr) Fakhri Budiaulia, Muhammad; Ahmad, Suparji
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i2.378

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah memperjelas alasan penggunaan diversi sebagai metode penyelesaian konflik terkait perbuatan anak di bawah umur. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan anak, mencakup kondisi yang memberdayakan anak untuk menggunakan hak dan memenuhi kewajiban. Pemerintah Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang fokus pada Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga kesejahteraan anak. Undang-undang ini diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi anak-anak dalam konflik peradilan, khususnya yang menentang prinsip-prinsip Keadilan Restoratif, dalam proses peradilan meliputi penyidikan, penuntutan, dan interogasi. Penyalahgunaan narkotika merupakan kegiatan kriminal yang melibatkan individu dari semua kelompok umur, termasuk remaja. Pengedar narkoba sering menggunakan remaja sebagai pembawa pesan untuk mengelabui polisi. Gaya hidup yang menuntut dan kurangnya perhatian orang tua membuat anak-anak milenial rentan terhadap godaan dari hasil yang mereka capai, sehingga generasi muda menjadi fokus utama para pengedar narkoba. Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk mengatur dan mengawasi peredaran narkotika, namun implementasinya dinilai tidak efektif. Banyak individu muda maupun dewasa terlibat dalam distribusi sebagai kurir. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan memahami hukum Indonesia mengenai perlindungan anak yang terlibat dalam peredaran narkoba serta menambah pengetahuan dan meninjau undang-undang mengenai perlakuan terhadap anak yang menjadi perantara dalam kegiatan ilegal tersebut.
Creating Legal Certainty for Victims: A Comparative Analysis of the Resolution of Past Gross Human Rights Violations Through Judicial and Non-Judicial Mechanisms Ramadhan, Muhammad Iqbal; Ahmad, Suparji; Rifai, Anis
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.243

Abstract

Disputes in import-export businesses pose substantial challenges to the dynamics of global trade. This study examines the critical factors influencing dispute resolution methods, focusing on a comparative analysis of litigation and arbitration in the context of international trade. Employing a normative legal research methodology with a comparative approach, the study evaluates the strengths and weaknesses of each method. Key factors considered include the complexity of disputes, monetary value, confidentiality needs, the dynamics of the parties involved, and the potential impact on business relationships. The findings indicate that arbitration often provides a more flexible, efficient, and relationship-preserving solution than traditional litigation, though the optimal approach depends on the specific characteristics of each case. This study offers strategic insights for businesses navigating international trade disputes, underscoring the importance of adopting a tailored and measurable dispute resolution strategy.
Investment Climate And Ease of Doing Business In Indonesia After The Issuance of The Job Creation Law (Juridical Analysis On The Implementing Regulations On The Use Of Space) Kurnia Lestari, Sukma; Ahmad, Suparji
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (September-October 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i6.608

Abstract

The Job Creation Law (Job Creation Law) and Government Regulation No. 21 of 2021 on the Implementation of Spatial Planning have a significant impact on Indonesia's investment climate and business environment. The Job Creation Law aims to create more jobs, protect business founders, boost investment, simplify business operations, and enhance worker protection and welfare by streamlining regulations that hinder economic growth. The implementation of Government Regulation No. 21 of 2021, which derives from the Job Creation Law, includes reducing bureaucratic hurdles, attracting more investment, and improving infrastructure management to foster a favorable and sustainable business environment. These measures are expected to enhance Indonesia's appeal as an investment destination for both domestic and international investors, thereby promoting sustainable economic growth. This growth aligns with sustainable development principles, emphasizing the conservation of natural resources and environmental sustainability for the benefit of current and future generations. The CK Law and Government Regulation No. 21/2021 mandate the simplification (streaming) of the spatial planning hierarchy, where in PP 21/2021 it is implemented in the Elimination of Provisions for the Determination of Strategic Areas, the integration of the technical content of marine space into one spatial plan product, the period for the preparation and determination of the RTRW is limited to a maximum of 18 months, starting from the implementation of the preparation of the RTRW, and the strategic environmental assessment is integrated into the technical material of the RTRW,  are no longer compiled in separate documents. Another aspect of PP 21/2021 is that specifically for the Provincial RTRW, the technical material for the integrated coastal waters cargo must have received technical approval from the Minister of KKP.
Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Said, Abd. Razak; Ahmad, Suparji
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.950

Abstract

Penelitian ini menganalisis penggunaan hak angket DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pasca-penyempurnaan UUD 1945, dengan fokus pada regulasi hukumnya sebagaimana ditetapkan oleh DPR. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui urgensi hak angket dalam penguatan fungsi pengawasan DPR RI serta memahami politik hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data dianalisis dengan metode preskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak angket memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mencegah potensi korupsi dan tindakan sewenang-wenang, sesuai dengan prinsip check and balances dalam negara hukum (rechtsstaat). Namun, pelaksanaan hak angket oleh DPR RI sering kali tidak memperhatikan prinsip dasar hak angket sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. Akibatnya, penggunaan hak angket lebih menyerupai dinamika politik internal DPR yang kurang efektif dalam memantau kebijakan pemerintah. Pembentukan panitia angket cenderung menjadi bagian dari kepentingan politik internal DPR, sehingga tujuan akhir pengawasan kebijakan pemerintah tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, implementasi hak angket perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mendukung fungsi pengawasan DPR RI sesuai dengan prinsip negara hukum.
Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Putusan Pengadilan Swandhani, Triyana Kartika; Ahmad, Suparji; Sadino, Sadino
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.966

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas prosedur kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam putusan pengadilan. Kepailitan BUMN merupakan permasalahan yang kompleks karena statusnya sebagai badan usaha milik negara sehingga berdampak pada perekonomian nasional dan pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan menggunakan data undang-undang kepailitan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara kepailitan BUMN mengikuti Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, namun penerapannya mempunyai kekhasan tertentu karena kepentingan negara. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan dampak kebangkrutan terhadap stabilitas perekonomian dan pelayanan publik. Prosedur kepailitan BUMN juga mempertimbangkan posisi negara sebagai pemegang saham mayoritas yang mempunyai hak khusus dalam prosesnya, termasuk penyelamatan atau restrukturisasi perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan prosedur kepailitan BUMN di Indonesia memerlukan keseimbangan antara kepentingan negara, kreditur, dan pegawai. Pengadilan memainkan peran penting dalam memastikan proses tersebut mematuhi hukum dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi. Kajian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan peninjauan kembali peraturan untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam prosedur kepailitan BUMN.
Transformasi Status PT Perorangan Ke PT Konvensional dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah Cahya, Ayuni Nilam; Lutfi, Anas; Ahmad, Suparji
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.386

Abstract

The change in the status of an Individual Limited Liability Company (PT) to a Conventional PT is a response to the need for legal adjustments for Micro and Small Enterprises (MSEs) that are experiencing business growth. This phenomenon emerged with the enactment of the Job Creation Law which provides ease of establishing a single legal entity, but poses new problems in terms of accountability and governance. This research uses a juridical normative approach with an analysis method of applicable laws and regulations and the integration of the principles of jurisprudence such as mas'uliyyah (responsibility), shirkah (business partnership), and maqāṣid al-syarī'ah (sharia goals). The results of the study show that the transformation of the status of a PT has a significant impact on the organizational structure and legal validity of the company, and demands the application of the principles of asset separation and business transparency that are in line with Islamic values. This study concludes that the change of status from an individual PT to a conventional PT is a strategic step that not only strengthens the legal position of business actors in the eyes of the state, but also brings business practices closer to the principles of justice, responsibility, and benefit as taught in Islamic law.
Solusi Hukum Atas Deadlock RUPS dalam Kepemilikan Saham 50:50 Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 54/Pid.B/2023/PN Lbj dan Nomor: 531/Pdt.P/2022/PN Dps. Gunawan, Abraham; Ahmad, Suparji; Shebubakar, Arina Novizas
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5075

Abstract

Kepemilikan saham setara (50:50) dalam struktur Perseroan Terbatas (PT) seringkali menciptakan situasi deadlock dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan antar pemegang saham. Fenomena ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 146 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat membubarkan perseroan jika terdapat alasan "perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan" akibat ketidakmampuan RUPS mengambil keputusan sah. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 531/Pdt.P/2022/PN Dps menjadi contoh konkret, di mana PT. Kindo Ritel Prima mengalami kebuntuan operasional karena kepemilikan saham 50:50 antara PT. Mataya Mitra Gaya dan Billy Santoso Lie. Struktur kepemilikan saham 50:50 dalam PT. Kindo Ritel Prima tidak hanya menghambat proses pengambilan keputusan strategis, seperti pemisahan aset (spin-off) dan perubahan susunan direksi, tetapi juga menciptakan vacuum of authority yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum operasional perseroan. Dalam Putusan PN Denpasar No. 531/Pdt.P/2022/PN Dps, majelis hakim mencatat bahwa upaya pemisahan aset melalui Akta No. 24/2022 gagal memenuhi syarat substantif Pasal 135 UUPT, karena tidak disertai dengan pembagian portofolio usaha yang jelas dan pengalihan tanggung jawab hukum kepada entitas baru. Kompleksitas Pengelolaan PT dengan Kepemilikan Saham Setara dalam Putusan PN Labuan Bajo No.54/Pid.B/2023/PN.Lbj. Sementara itu, Putusan PN Labuan Bajo No. 54/Pid.B/2023/PN Lbj mengangkat dimensi lain dari risiko kepemilikan saham 50:50, yakni potensi penyalahgunaan wewenang direksi dalam situasi deadlock. Dalam perkara ini, Terdakwa Romy Kamaluddin selaku Direktur PT. Omsa Medic Bajo didakwa melakukan penggelapan dana perseroan senilai Rp1,9 miliar. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan fakta hukum, tanggung jawab direktur, dan penerapan Pasal 374 KUHP (pidana) serta Pasal 1365 KUHPerdata (perdata). Analisis komparatif membandingkan standar pembuktian, sanksi, dan implikasi yuridis antara kasus pidana dan perdata, dilanjutkan dengan sintesis untuk merumuskan pola hukum pencegahan penyalahgunaan wewenang direktur. Perbedaan utama antara Putusan 54/Pid.B/2023 (pidana) dan Putusan 531/Pdt.P/2022 (perdata) terletak pada ranah hukum, tujuan pertanggungjawaban, dan konsekuensi hukumnya. Dalam kasus pidana, dasar hukum Pasal 374 KUHP tentang penggelapan jabatan menekankan sanksi pidana (penjara) dengan pembuktian melalui audit keuangan, indikasi ketiadaan transparansi, dan unsur kesengajaan (mens rea), sehingga implikasinya berupa hukuman penjara dan kerusakan reputasi bagi direktur. Sementara itu, kasus perdata menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata atau UU Perseroan Terbatas, berfokus pada ganti rugi finansial akibat kerugian perusahaan, dengan pembuktian pelanggaran prosedur korporasi dan mismanajemen, yang berujung pada kewajiban restitusi dan sanksi administrasi. Meski berbeda konteks, kedua putusan menegaskan pentingnya kepatuhan direktur terhadap tata kelola perusahaan sebagai inti pertanggungjawaban.