Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN HADHANAH YANG BELUM MUMAYYIZ DIBAWAH PENGASUHAN AYAH Yusran, Dina Fatimah; Patimah, Patimah; Tarimana, Siti Nurul Fatimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.30428

Abstract

This study is entitled Judges' Considerations in the Determination of Hadhanah who Has Not Been Mumayyiz Under The Care of Fathers (Study Of Judgment No. 635/Rev.G/2020/PA. Skg). The problem studied is how Hadhanah who has not been mumayyiz under the care of his father in the Sengkang Religious Court and how the legal analysis used by the judge in the judgment of hadhanah case number 635/Rev.G/2020/PA. SKG. This type of research is classified as qualitative, the research data is obtained directly from the results of interviews with judges at the Sengkang religious court by paying attention to several aspects relevant to the issues discussed such as the Compilation of Islamic Law (KHI), the Child Protection Law and the Law on Human Rights. Based on the results of the study, it shows that in the application of the hadhanah case decision in the Sengkang Religious Court, Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law becomes the basis for consideration for judges if there is no dispute between the two parents in the care of the child. But if you encounter hadhanah matters in general, The judge referred to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and also paid attention to the legal facts revealed in the trial and sourced to Jurisprudence Number 110 K/ 2007AG in the judgment of consideration in the hadhanah case.
Analisis Legalitas Praktek Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Teori Hans Kelsen Tarimana, Siti Nurul Fatimah
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan di bawah tangan di Indonesia tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena tidak tercatat resmi, meskipun diakomodasi secara administratif oleh Permendagri No. 109 Tahun 2019. Hal tersebut juga jelas bahwa terjadi kontraproduktif antara UU Perkawinan No 1974 Tentang Perkawinan dengan Permendagri No. 109 Tahun 2019. Menurut Teori Murni Hukum Hans Kelsen, hukum harus mengikuti hierarki norma di mana setiap norma mendapatkan validitas dari norma yang lebih tinggi, sehingga perkawinan yang tidak tercatat melanggar prinsip ini dan tidak memiliki validitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, akses layanan administrasi, dan penyesuaian regulasi untuk memastikan semua perkawinan dicatat dan mendapatkan perlindungan hukum yang penuh.