Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Akademik (JMA) J-CEKI
Adi Pratama, Muhammad Rifqi Nur Wachid
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EKFETIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TERHADAP SENGKETA CHILI DAN PERU Adi Pratama, Muhammad Rifqi Nur Wachid; Sodikin, Sodikin; Saros, Farhan Jiddan; Karmila, Reva Hazarina; Barokah, Eka; Hidayati, Nurul
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/JMA/v1i1.01

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional seperti ICJ. Melalui studi kasus tentang sengketa Chili-Peru, artikel ini menjelaskan bahwa penggunaan sistem hukum internasional dan ICJ sebagai badan penyelesaian sengketa dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan dalam kekuatan antara negara-negara. ICJ memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat untuk memperkuat penyelesaian sengketa melalui proses hukum yang transparan dan tertib. Hasil dari keputusan ICJ tentang batas maritim antara Chili dan Peru adalah penyelesaian yang memuaskan bagi kedua negara, sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa antara dua negara. Artikel ini menawarkan pembelajaran yang berharga bagi negara lain dalam menyelesaikan sengketa dengan negara lain melalui jalur hukum internasional. Namun, perlu dicatat bahwa ICJ bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara. Berbagai mekanisme hukum internasional lainnya seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase dapat juga menjadi alternatif solusi yang efektif untuk penyelesaian sengketa antara dua negara. Artikel ini mengambil kesimpulan bahwa penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui ICJ dapat membantu menyelesaikan sengketa antara negara-negara dan memperkuat perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk berpartisipasi dalam sistem hukum internasional dan mencari solusi yang efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara.
Rekonstruksi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Otonomi Daerah Adi Pratama, Muhammad Rifqi Nur Wachid
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10341

Abstract

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, kewenangan desa mengalami perubahan signifikan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, yang berujung pada ketidakjelasan fungsi dan peran desa dalam sistem pemerintahan lokal. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif kedudukan dan kewenangan desa dalam kerangka otonomi daerah, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta regulasi turunannya dan dokumen hukum lain yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlunya rekonstruksi kewenangan pemerintahan desa agar lebih selaras dengan prinsip otonomi asli yang dimiliki desa, sehingga memperkuat posisi desa sebagai entitas hukum yang mandiri. Penegasan batas kewenangan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi antara hukum nasional dan kearifan lokal menjadi langkah strategis dalam memperjelas peran desa sebagai subjek dalam sistem pemerintahan daerah. Diharapkan melalui pendekatan ini, tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat
Co-Authors Barokah, Eka Karmila, Reva Hazarina Nurul Hidayati Saros, Farhan Jiddan Sodikin Sodikin