<![CDATA[Abstract This study discusses the phenomenon of uang panai’ in the Bugis and Makassar communities and its relation to marriages at the Religious Affairs Office (KUA). The aim of this research is to understand the role of uang panai’ in KUA marriages and how the community perceives marriages without traditional customs. Using Malinowski's bridewealth theory and a qualitative case study approach, this research examines the wedding traditions of the Bugis and Makassar communities, the role of KUA, and the views of the millennial generation. The findings show that marriages at KUA are performed solely for official registration, while traditional wedding receptions still require uang panai’. The community views marriages without uang panai’ as shameful (siri’), as it is closely linked to cultural pride. If the groom is unable to meet the uang panai’ amount set by the bride's family, the marriage may fail to take place, with the risk of silariang (elopement). This study concludes that despite modern trends, the tradition of uang panai’ still plays a significant role in Bugis and Makassar wedding practices, and KUA marriages do not eliminate the presence of this custom. Keywords: uang panai’; marriage trends; Religious Affairs Office; millennial generation; wedding traditions; existence; Bugis and Makassar Abstrak ini membahas fenomena uang panai’ dalam masyarakat Bugis dan Makassar serta kaitannya dengan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran uang panai’ dalam pernikahan di KUA dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan tanpa adat. Dengan menggunakan teori maskawin dari Malinowski dan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini mengkaji tradisi pernikahan masyarakat Bugis dan Makassar, peran KUA, serta pandangan generasi milenial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di KUA hanya dilakukan untuk pencatatan resmi, sementara resepsi adat masih memerlukan uang panai’. Masyarakat memandang pernikahan tanpa uang panai’ sebagai sesuatu yang memalukan (siri’), karena hal ini sangat terkait dengan harga diri budaya. Jika calon mempelai pria tidak mampu memenuhi besaran uang panai’ yang ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita, pernikahan bisa gagal dilaksanakan dan berisiko terjadi silariang (kawin lari). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada tren modern, tradisi uang panai’ tetap memiliki peran penting dalam praktik pernikahan Bugis dan Makassar, dan pernikahan di KUA tidak menghilangkan keberadaan adat ini. Kata Kunci: uang panai’; tren pernikahan; Kantor Urusan Agama; generasi milenial: tradisi pernikahan; eksistensi; Bugis dan Makassar]]>
