Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Hukum Mimbar Justitia Binamulia Hukum
Nopianti, Wike
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tuntutan Pekerja Terhadap Hak Maternitas Bagi Tenaga Kerja Wanita Hamil yang Tidak di Penuhi Secara Keadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Studi Kasus PT. Alpen Food Industry Bekasi) Nopianti, Wike; Setiady, Tri; Abas, Muhamad
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1799

Abstract

Problems that arise due to the increasing number of female workers, ranging from issues of gender equality, health, legal protection and wages. The 2000 Indonesian Occupational Health and Safety (K3) training document explains that for certain chemicals, conditions in factories such as excessive heat. In this research, researchers focused on the problems that existed when the research was carried out, secondary data related to reviewing maternity rights for pregnant women workers in ensuring the safety and health of pregnant women and the fetuses they contain. Article 86 paragraph (1) of the Manpower Law emphasizes: every worker has the right to obtain protection for occupational safety and health (K3) where pregnant female workers can ask to do work that is not heavy and dangerous. PT. This AFI violates existing legislation where pregnant women workers are employed on night shifts in accordance with the Company's operations without paying attention to Occupational Health and Safety, but the author provides a strategy to increase the fulfillment of maternity rights for pregnant women workers at PT. AFI's first step involves understanding the company's understanding of the applicable legal framework, including Law Number 13 of 2003 concerning Employment, which regulates the protection of female workers, including maternity rights.
Pemenuhan Hak Pesangon Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam Kepailitan Perusahaan Perspektif Pancasila Nopianti, Wike; Santoso, Imam Budi; Abas, Muhamad
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 1 (2024): Published Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4061

Abstract

AbstrakHubungan Industrial Pancasila mengacu pada konsep hukum ketenagakerjaan Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai Pancasila. Redundansi berarti PHK antara pegawai atau karyawan dengan perusahaan atau kontraktor. Uraian singkat kasus yang penulis lakukan yaitu pemecatan karyawan Garden Palace Hotel Surabaya karena perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, karena buruknya keadaan keuangan perusahaan sehingga tercapai efisiensi. Karyawan yang terkena PHK berhak mendapatkan uang pesangon secara mencicil. Disepakati pada 29 Maret 2021. Namun hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan berdasarkan asas Pancasila bahwa pelaksanaan hak-hak agregat diatur dengan undang-undang. peraturan pemerintah dan kontrak kerja. Dalam putusan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa dalam hal ini majelis hakim telah mematuhi Pasal 165 UU No 13/2003 , dimana hak pemberhentian pegawai apabila perusahaan bangkrut adalah: 2x PHK + 1x panjang. biaya layanan + hak pesangon.AbstractPancasila Industrial Relations refers to the concept of Indonesian labor law which is full of Pancasila values. Redundancy means termination of employment between an employee or employees and the company or contractor. A brief description of the case that the author did, namely the dismissal of Garden Palace Hotel Surabaya employees because the company was declared bankrupt by the Surabaya Commercial Court, due to the poor financial condition of the company so that efficiency was achieved. Employees who are dismissed are entitled to severance pay in installments. It was agreed on March 29, 2021. However, the result is not in accordance with the agreement based on the principle of Pancasila that the implementation of aggregate rights is regulated by law. government regulations and employment contracts. In this decision, the author concludes that in this case the panel of judges has complied with Article 165 of Law Number 13 Year 2003, where the right to dismiss employees if the company goes bankrupt is: 2x layoff + 1x long. service fee + severance pay rights.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024 DI KARAWANG Abas, Muhamad; Hidayat, Anwar; Nopianti, Wike; Al Naupal, Raden Hisyam
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol. 8 No. 1 (2025): Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/propatria.v8i1.3717

Abstract

Democracy in the government system is very dependent on the General Election (Pemilu) mechanism which upholds the principles of transparency and equality, where elections are an important instrument to accommodate people's aspirations and ensure the change of power in a dignified manner. However, the dirty practice that often surrounds the democratic process is the phenomenon of Money Politics or Transactional Politics, which can be defined as a systematic effort to influence voter preferences through material compensation, whether in the form of cash, goods or promises of economic value. This practice can significantly weaken the true essence of democracy, namely popular sovereignty. The Indonesian government has anticipated this problem through comprehensive legal instruments, namely regulations related to Money Politics which are contained in a number of laws, especially Law no. 7 of 2017 concerning Elections and Law no. 10 of 2016. Specifically, Article 523 regulates forms of Money Politics violations in three critical phases: the campaign period, the quiet period, and during voting, with legal consequences that have been explicitly formulated in the regulation, aimed at preventing practices that can distort democratic process and undermine the integrity of general elections
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kasus Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024 Di Karawang (Edukasi Masyarakat Dikarawang) Abas, Muhamad; Hidayat, Anwar; Nopianti, Wike
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1924

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Karawang mengenai tindak pidana politik uang yang dapat terjadi selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024. Dengan pendekatan edukasi yang komprehensif, program ini memfasilitasi kerjasama antara tim pengabdian, aparatur desa, mahasiswa KKN, Bawaslu, dan KPU setempat. Kegiatan dalam program ini meliputi seminar interaktif, workshop, pembentukan relawan pengawas pemilu di tingkat desa, serta kampanye melalui media sosial. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung di kantor desa terpilih di Kabupaten Karawang, mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang bahaya praktik politik uang, yang tercermin dari meningkatnya jumlah laporan dugaan praktik tersebut ke Bawaslu. Keberhasilan juga terlihat dari terbentuknya kelompok relawan desa dan forum anti-politik uang di tingkat kabupaten, yang menjadi indikator penting dalam membangun mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Meskipun tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menjangkau seluruh desa, strategi pemilihan desa kunci dan pemanfaatan teknologi informasi telah membantu mengatasi kendala tersebut. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi signifikan dalam menciptakan Pemilu dan Pilkada 2024 yang lebih bersih di Kabupaten Karawang, serta menyediakan model yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia
Peran Depenas Dalam Perubahan Formula Perhitungan Kebijakan dan Penentuan UMP/UMK Pasca UU No. 6 Tahun 2023 Nopianti, Wike; Santoso, Imam Budi; Abas, Muhamad
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.774

Abstract

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif karena penelitian ingin mempelajari ius constitutum diranah ketenagakerjaan Indonesia. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023. Menurut penelitian, Depenas diberi wewenang baru dalam PP No. 51 Tahun 2023 untuk menentukan upah minimum dan skala upah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Menurut analisis penelitian, Depenas tidak mempunyai wewenang untuk menentukan nilai alfa untuk setiap daerah karena nilai alfa telah ditetapkan oleh pemerintah pusat pada skala 0,10–0,30 dan menurut penelitian ini sudah tidak berlandaskan pada asas keadilan hukum dan membuat suatu konflik di masyarakat khususnya bagi pekerja/buruh. Dalam PP No. 51 Tahun 2023, Depenas diberi wewenang baru untuk menentukan upah minimum dan skala upah di tingkat perusahaan provinsi, kabupaten, dan kota serta pemerintah membuat kebijakan untuk menciptakan wilayah baru melalui pemekaran, yang mencakup pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk memenuhi kebutuhan wilayah yang belum menetapkan upah minimum dan yang belum memilikinya, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai dasar untuk perhitungan, penetapan, dan penerapan upah minimum.
Tuntutan Pekerja Terhadap Hak Maternitas Bagi Tenaga Kerja Wanita Hamil yang Tidak di Penuhi Secara Keadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Studi Kasus PT. Alpen Food Industry Bekasi) Nopianti, Wike; Setiady, Tri; Abas, Muhamad
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1799

Abstract

Problems that arise due to the increasing number of female workers, ranging from issues of gender equality, health, legal protection and wages. The 2000 Indonesian Occupational Health and Safety (K3) training document explains that for certain chemicals, conditions in factories such as excessive heat. In this research, researchers focused on the problems that existed when the research was carried out, secondary data related to reviewing maternity rights for pregnant women workers in ensuring the safety and health of pregnant women and the fetuses they contain. Article 86 paragraph (1) of the Manpower Law emphasizes: every worker has the right to obtain protection for occupational safety and health (K3) where pregnant female workers can ask to do work that is not heavy and dangerous. PT. This AFI violates existing legislation where pregnant women workers are employed on night shifts in accordance with the Company's operations without paying attention to Occupational Health and Safety, but the author provides a strategy to increase the fulfillment of maternity rights for pregnant women workers at PT. AFI's first step involves understanding the company's understanding of the applicable legal framework, including Law Number 13 of 2003 concerning Employment, which regulates the protection of female workers, including maternity rights.
Co-Authors Abas, Muhamad Al Naupal, Raden Hisyam Hidayat, Anwar Muhamad Abas Santoso, Imam Budi Tri Setiady, Tri