Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Ambivalence in The Regulation of Indigenous Peoples' Rights in Indonesia's Legal Hierarchy Andika Prawira Buana; Arsy , Muhammad
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i1.44923

Abstract

The recognition and protection of indigenous peoples in Indonesia remain uncertain due to the absence of ratified laws specifically addressing their rights. This lack of legal instruments undermines their recognition and protection, leading to uncertainty regarding their traditional rights. This article aims to identify potential arrangements for derivative regulations to address this gap. Normative legal research, employing a legislative and conceptual approach, was utilized. The findings suggest that while legal recognition of indigenous peoples exists in various laws, regional regulations tailored to local conditions are necessary. However, there's no consensus on which regulations should serve as the basis for these regional laws. Recommendations propose that the Agrarian Law, Human Rights Law, Village Law, and Job Creation Law could inform regional regulations to recognize, protect, and fulfill the traditional rights of indigenous peoples, thereby mitigating dualism of authority.
Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Bermedia Sosial Melalui Program Sosialisasi dan Edukasi: PKM di SD Inpres Rappokalling I, Makassar, Sulawesi Selatan Arsy , Muhammad; Azham Ilham , Muhammad; Hasnawi, Mardiyyah
Solidaritas: Jurnal Pengabdian Vol. 5 No. 2 (2025): Solidaritas: Jurnal Pengabdian
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/sjp.v5i2.15599

Abstract

Perkembangan teknologi digital di Kota Makassar sangat pesat, namun kesadaran hukum dalam bermedia sosial di kalangan siswa sekolah dasar masih rendah. SD Inpres Rappokalling I, Kecamatan Tallo, menghadapi masalah minimnya pemahaman siswa terhadap etika digital dan keterbatasan guru dalam melakukan pendampingan digital. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum bermedia sosial melalui pendekatan partisipatif. Metode pelaksanaan dimulai dari tahap persiapan dengan koordinasi pihak sekolah, tahap pelaksanaan melalui sosialisasi dan presentasi interaktif, pembagian materi edukatif berupa poster dan modul dan materi, serta tahap evaluasi melalui kuesioner terstruktur kepada guru dan staf kependidikan. Materi mencakup dasar hukum media sosial, etika digital, studi kasus, dan keamanan digital praktis. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kesadaran sangat tinggi dengan skor 4,50-5,00 dari skala 5 pada delapan indikator. Seluruh responden guru dan staf memberikan penilaian yang baik untuk kualitas materi, penyampaian, dan kebermanfaatan program. Program berhasil meningkatkan pemahaman kesadaran hukum digital dengan komitmen kuat dari guru untuk menerapkan tujuh praktik digital aman dalam pembelajaran, menciptakan model intervensi preventif untuk mengurangi risiko perundungan siber dan pelanggaran hukum.