Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Syarifah Fatimahtazzuhrah Rukhsal Assegaf
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Rupiah Digital Fadhlina, Amilah; Resentia, Regina; Devita, Devita; Fatimahtazzuhrah Rukhsal Assegaf, Syarifah; Hadiwibowo, Herpandu; Shafa Azzahra, Alicia
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2280

Abstract

Negara Indonesia mengalami akselerasi digitalisasi pasca Pandemi Covid-19. Pertumbuhan finance technology yang semakin digunakan masyarakat menggeser perilaku konsumen pengguna layanan keuangan di Indonesia. Sebagaimana data Bank Indonesia per bulan April 2020 menyatakan bahwa penggunaan layanan keuangan digital meningkat hingga 37,35%. Selaras dengan hal tersebut berbagai negara telah berupaya untuk mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai efisiensi adanya transformasi digital yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan perbankan dan sektor ekonomi nasional. CBDC diperuntukkan sebagai alat pembayaran yang sah selayaknya uang kartal. Negara Indonesia belum memiliki regulasi terkait CBDC sehingga harus disusun regulasi yang mengakomodir perlindungan data pribadi nasabah ketika bertransaksi menggunakan Rupiah Digital. Hal tersebut mengingat kebocoran data pribadi yang terjadi di Bank Indonesia pada tahun 2022 mencapai 74GB. Oleh karena itu diperlukan revisi undang-undang terkait dan pembentukan badan pengawas khusus Rupiah digital di dalam BSSN. Penelitian ini bermaksud untuk meninjau kesiapan regulasi dan lembaga penegak hukum di Indonesia serta memberikan rekomendasi mengenai mekanisme restorasi data pribadi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa diperlukan pembentukan badan khusus akan lebih efektif diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan penggunaan Rupiah Digital yang akan digunakan secara masif oleh masyarakat. Kemudian pada restorasi data oleh otoritas berwenang dilakukan dengan memperhatikan ‘right to be forgotten’ oleh korban kejahatan kebocoran data pribadi di Indonesia.
Pencabutan Izin Pemakaian Tanah dan Pelepasan Aset Daerah Berupa Izin Pemakaian Tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya Herpandu Hadiwibowo; Syarifah Fatimahtazzuhrah Rukhsal Assegaf; Alya Fitriani; Amilah Fadhlina
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): Maret : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i1.6068

Abstract

The Purpose of this study is to analyze the revocation of Land Use Permits (IPT) which have expired and the release of Surabaya City regional assets in the form of IPT. Method of research used in this article is normative legal research using a conceptual approach and a case approach. Based on this research, the following conclusions can be formulated: (1) IPT is a special product released by Surabaya Government through KTUN, so that the Government has the authority to revoke IPT if it does not comply with its intended use, either by providing compensation or without compensation and; (2) IPT as an asset of the city Government can be released by paying a certain amount of compensation with a land release agreement which is regulated in Perwali Surabaya 51/2015.
Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Rupiah Digital Fadhlina, Amilah; Resentia, Regina; Devita, Devita; Fatimahtazzuhrah Rukhsal Assegaf, Syarifah; Hadiwibowo, Herpandu; Shafa Azzahra, Alicia
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2280

Abstract

Negara Indonesia mengalami akselerasi digitalisasi pasca Pandemi Covid-19. Pertumbuhan finance technology yang semakin digunakan masyarakat menggeser perilaku konsumen pengguna layanan keuangan di Indonesia. Sebagaimana data Bank Indonesia per bulan April 2020 menyatakan bahwa penggunaan layanan keuangan digital meningkat hingga 37,35%. Selaras dengan hal tersebut berbagai negara telah berupaya untuk mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai efisiensi adanya transformasi digital yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan perbankan dan sektor ekonomi nasional. CBDC diperuntukkan sebagai alat pembayaran yang sah selayaknya uang kartal. Negara Indonesia belum memiliki regulasi terkait CBDC sehingga harus disusun regulasi yang mengakomodir perlindungan data pribadi nasabah ketika bertransaksi menggunakan Rupiah Digital. Hal tersebut mengingat kebocoran data pribadi yang terjadi di Bank Indonesia pada tahun 2022 mencapai 74GB. Oleh karena itu diperlukan revisi undang-undang terkait dan pembentukan badan pengawas khusus Rupiah digital di dalam BSSN. Penelitian ini bermaksud untuk meninjau kesiapan regulasi dan lembaga penegak hukum di Indonesia serta memberikan rekomendasi mengenai mekanisme restorasi data pribadi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa diperlukan pembentukan badan khusus akan lebih efektif diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan penggunaan Rupiah Digital yang akan digunakan secara masif oleh masyarakat. Kemudian pada restorasi data oleh otoritas berwenang dilakukan dengan memperhatikan ‘right to be forgotten’ oleh korban kejahatan kebocoran data pribadi di Indonesia.
Co-Authors Alya Fitriani Amilah Fadhlina Devita Devita Fadhlina, Amilah Hadiwibowo, Herpandu Herpandu Hadiwibowo Resentia, Regina Shafa Azzahra, Alicia