Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Simanjuntak, Andreas Saut
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
GEN-Z DAN POLITIK: MENELUSURI STRATEGI KAMPANYE MEDIA SOSIAL ATALIA PRARATYA DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024 Simanjuntak, Andreas Saut; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 3, No 2 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i2.56107

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan Hubungan Strategi Kampanye Media Soisal Atalia Dalam Legislatif dengan Gen-Z. Sosok Atalia yang populis membuat Atalia selangkah lebih depan untuk kampanye dibandingkan Calon Legislatif lainnya. Atalia merupakan sosok populer karena memiliki modal politik yang besar baik itu berupa modal ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik. Melalui platform media sosial, karena akses yang mudah dan cepat maka platform media sosial dapat di jadikan penghubung antara komunikator politik. Atalia sering menggunakan media sosialnya untuk dapat menjangkau suara masyarakat secara luas. Dialog interaktif dibangun dengan membalas komentar yang sering diajukan di akun-akun media sosialnya.  Kampanye politik melalui media sosial ini dimanfaatkan untuk menjangkau audiens tertentu. Sementara itu Gen-Z pada saat pemilu 2024 memanfaatkan media sosial untuk  mengakses informasi politik, berpartisipasi dalam diskusi politik, dan terhubung dengan kampanye politik. Atalia membangun dialog interaktif dengan seluruh kalangan masyarakat disetiap platform medianya membuat Gen-Z merasa dianggap berpartisipasi dalam bagian sistem politik yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi generasi Z. This research describes the relationship between Atalia's social media campaign strategy in the legislature and Gen-Z. Atalia's populist figure makes Atalia one step ahead of the campaign compared to other legislative candidates. Atalia is a popular figure because she has large political capital in the form of economic, cultural, social and symbolic capital. Through social media platforms, because of easy and fast access, social media platforms can be used as a link between political communicators. Atalia often uses social media to reach the voice of society at large. Interactive dialogue is built by responding to comments that are frequently submitted on social media accounts.  Political campaigns via social media are used to reach certain audiences. Meanwhile, Gen-Z during the 2024 election will use social media to access political information, participate in political discussions and connect with political campaigns. Atalia builds interactive dialogue with all levels of society on every media platform, making Gen-Z feel like they are participating in a part of the political system that encourages the realization of a government that is more responsive to the needs and aspirations of Generation Z.
NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2009 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER Simanjuntak, Andreas Saut
Aliansi Vol 2, No 3 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i3.52190

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 merupakan salah satu pemilu yang ramai dibicarakan karena ada wacana mengembalikan kembali hak pilih Tentara Nasional Indonesia (TNI). Fenomena ini memunculkan kekhawatiran akan ikut campurnya instansi TNI untuk terlibat politik praktis. Tulisan ini fokus mengkaji netralitas TNI pada saat Pemilu 2019 dalam perspektif hubungan sipil dan militer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data bedasarkan studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa peran sipil sebagai kontrol dalam konsep hubungan sipil militer banyak melibatkan pihak militer secara lansung ataupun tidak lansung untuk terlibat secara politik karena menganggap pengaruh militer yang masih sangat besar di daerah. Hal ini disebabkan kemampuan potisi sipil masih memiliki kekurang dari segi  Sumber Daya Manusia (SDM) hal ini menyebabkan kurang percay dirinya setiap individu politisi sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga TNI uluran Kerjasama mereka dan disisi lain secara halus masih menghendaki dukungan pilitkinya. Fenomena inilah yang membuat parpol dalam mencari politisi lokal sangat sulit. Sehingga banyak melibatkan pihak militer secara lansung ataupun tidak lansung untuk terlibat secara politik karena menganggap pengaruh militer yang masih sangat besar di daerah. Dengan kontrol sipil yang subjektif ini peran militer sendiri semakin tidak objektif atau tidak efektif karena sikap dari politisi sipil yang gagal dalam mendudukkan TNI untuk Netral. Walaupun TNI itu sendiri menolak wacana TNI untuk ikut pemilu 2009 dan memilih untuk tetap netral.  The 2009 General Election (Pemilu) was one of the elections that was widely discussed because there was talk of returning the voting rights of the Indonesian National Army (TNI). This phenomenon raises concerns that TNI agencies will interfere in practical politics. This article focuses on examining the TNI's neutrality during the 2019 elections from the perspective of civil-military relations. This research uses qualitative methods by collecting data based on literature studies. The results of this research are that the role of civilians as control in the concept of civil-military relations involves the military directly or indirectly becoming politically involved because they assume the military's influence is still very large in the region. This is because the ability of civilian politicians still lacks in terms of Human Resources (HR). This causes each individual civilian politician to lack confidence in carrying out their duties and functions so that the TNI offers their cooperation and on the other hand, in a subtle way, they still want their political support. This phenomenon makes it very difficult for political parties to find local politicians. So many involve the military directly or indirectly to get involved politically because they think the military's influence is still very large in the region. With this subjective civilian control, the role of the military itself is increasingly less objective or ineffective because of the attitude of civilian politicians who fail to position the TNI as Neutral. Although the TNI itself rejected the TNI's discourse to participate in the 2009 elections and chose to remain neutral.
Co-Authors Yusa Djuyandi