Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ITSBAT NIKAH IN THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY IN THE RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 93/PDT.P/2018/PA.TTE Sukiati, Sukiati; Harahap, Yadi; Lubis, Indah Amani
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 2 No. 1 (2024): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v2i1.182

Abstract

Underhand marriage or nikah siri has been an issue that has arisen in line with the enactment of Law No. 1/1974 on marriage in Indonesia. Nikah siri refers to a marriage that is not valid according to the applicable law, conducted outside the provisions of the Indonesian marriage law. Marriage, as a social institution, is a means to legitimize sexual relations between husband and wife and to ensure the continuation of human existence. However, nikah siri, which often takes place without parental or government notification, has significant negative legal implications for the parties involved, including non-recognition of the legal status of the wife, disenfranchisement from inheritance or property, and the absence of a formal mechanism for separation. Islamic law stipulates that a marriage is valid if it fulfills its pillars and conditions and no prohibitions are preventing it. In the context of positive law, every marriage must be recorded by applicable laws and regulations. However, the issue of marriage recognition through itsbat nikah in Islamic law creates complexity and the need for clear restrictions on its application. Therefore, official registration by authorized officials is important to maintain order in marriage and provide legal protection for the parties involved.
TEORI NASAKH ABDULLAHI AHMED AN-NA’IM: SOLUSI ATAS TANTANGAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM MODERN Lubis, Indah Amani; Ananda, Faisar; Irwansyah, Irwansyah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.40297

Abstract

Artikel ini membahas teori nasakh yang dikembangkan oleh Abdullahi Ahmed An-Na’im sebagai pendekatan progresif dalam mereformasi hukum pernikahan Islam agar relevan dengan kebutuhan modern. Nasakh, yang secara tradisional dipahami sebagai penggantian ayat Al-Quran berdasarkan urutan pewahyuan, ditafsirkan ulang oleh An-Na’im untuk menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat Madinah yang berfokus pada konteks sosial patriarkal masa lalu perlu ditinjau ulang dengan mengacu pada ayat-ayat Mekah yang lebih inklusif dan universal. Dalam hukum pernikahan, An-Na’im mengusulkan kesetaraan gender dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri, hak perceraian yang adil, pembagian tanggung jawab finansial, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta hak pengasuhan anak yang berfokus pada kepentingan terbaik anak. Beberapa negara Muslim, seperti Tunisia dan Maroko, telah mengimplementasikan reformasi hukum keluarga yang sejalan dengan gagasan ini. Namun, teori An-Na’im juga menghadapi kritik dari kalangan konservatif yang menilai pendekatannya terlalu liberal. Meski demikian, teori nasakh ini memberikan dasar untuk mendekonstruksi hukum pernikahan Islam dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan Islam, sekaligus memastikan relevansinya di tengah perubahan sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa pandangan An-Na’im membuka peluang besar untuk menciptakan hukum pernikahan Islam yang lebih responsif terhadap nilai-nilai modern tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam.