Krisjuyani, Susi
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN DESA Susi Krisjuyani
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 21, No 1 (2023): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v21i1.735

Abstract

Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsurpenyelenggaraan pemerintahan di desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, pemerintahdesa dituntut untuk memiliki kapasitas. Sehingga dengan kapasitas tersebut pemerintah desa dapatmembangun desa. Membangun desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sering kali tidakberdasarkan kepada kebutuhan masyarakat. hal ini terjadi dikarenakan pemerintah desa belum memilikikapasitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dan belum mengetahui serta memahamiprioritas pembangunan di desa. Penulis tertarik menjawab masalah tersebut dengan mencoba menjawabrumusan masalah: Bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa dalam Membangun Desa. Tujuan Penelitianini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Membangun Desasecara jelas dan cermat. Maka metode yang di gunakan adalah deskriftif kualitatf. Objek penelitian iniadalah Kapasitas Pemerintah Desa dalam Membangun Desa. Teknik yang digunakan adalah teknikpurposive dengan jenis data sekunder. Kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah desa berkaitan eratdengan tujuan yang hendak dicapai sebagai penyelenggara pemerintahan di desa. Kapasitas pemerintahdesa dalam membangun desa. Pertama, terdapat kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakatdalam menentukan prioritas pembangunan desa, hal tersebut memudahkan pemerintah desa dalammenjalankan fungsinya. Membangun desa berdasarkan kepentigan bersama bukan berdasar padakepentingan individu. Kedua, partisipasi masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan pembangunandi desa, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka pemerintah desa memiliki kontrol publik atasimplementasi dari keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Ketiga, kapasitas pemerintah desa diukur dari beberapa indikator, yaitu kemampuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai-nilai, hubungan,perilaku, dan motivasi, serta sumber daya manusia. Indikator tersebut saling mempengaruhi satu samalain demi terwujudnya kapasitas pemerintah desa dalam membangun desa.
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA Susi Krisjuyani
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20 No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i2.658

Abstract

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan ditingkat Desa, diharapkan mampu menjalankanroda pemerintahan dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai visimisi dan tujuan suatu pemerintahan Desa. Dalam pembangunan Desa diperlukan Gaya kepemimpinanpada Kepala Desa untuk mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, pengambilan keputusan, danpengawasan anggotanya untuk mewujudkan tujuan. Pembangunan di Desa sering tidak berjalan denganbaik akibat pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak terdapat musyawarah,tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Peneliti tertarik menjawab masalah tersebut dengan mencobamenjawab rumusan masalah: Bagaimana Kepemimpinan Kapala Desa dalam Pembangunan Desa diDesa Entogong. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Gaya KepemimpinanKepala Desa dalam Pembangunan Desa secara jelas dan cermat. Maka metode yang di gunakanadalah deskriftif kualitatf. Objek penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunanDesa diwilayah Desa Entogong, Kecamatan Kayan Hulu, kabupaten Sintang, Provinsi KalimantanBarat. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive. Informan penelitian ini sebanyak 10 orang,sebagai pertimbangan bahwa yang dipilih memenuhi kriteria sesuai tujuan penelitian. Gaya Kepemimpinanyang dimiliki oleh seorang pemimpin berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai pada pemerintahDesa. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Entogong. Pertama memilikiGaya Kepemimpinan Demokratis, aktif, dinamis, terarah, bertanggung jawab, menerima dan menghargaisaran, pendapat, dan nasehat dari staf/bawahan serta masyarakat, pengambilan keputusan dilakukandengan musyawarah dan melakukan koordinasi antara BPD dan perangkatdesa. Kedua, responsif dengan tipe kepemimpinan inovatif dan progresif. Mempunyai kemampuan untukmempengaruhi dan mengendalikan masyarakat. Ketiga, Kendala terjadi karena kurangnya komunikasiantara kepala desa dan pamong kalurahan, anggaran yang tidak mencukupi pelaksanaan pembangunan,Terdapat tarik ulur antara pendukung Kepala Desa dalam pembangunan desa, Pemerintah supradesayang terlalu ikut campur tangan dalam pembangunan serta terdapat pengalihan anggran untukpenangganan COVID-19.
DINAMIKA PANDEMI COVID-19 DI KALURAHAN SUMBERMULYO Susi Krisjuyani
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 21 No 2 (2023): FOKUS
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstak: Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit Corona Virus Disease 2019disingkat COVID-19 di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh Coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Pemerintah di seluruh dunia telah dipaksa untukmembatasi pergerakan publik dan menutup bisnis serta tempat hiburan untuk memperlambatpenyebaran COVID-19. Peneliti tertarik menjawab masalah tersebut dengan mencoba menjawabrumusan masalah: Bagaimana Dinamika Pandemi COVID-19 di Kalurahan Sumbermulyo.Tujuan Penelitian ini adalah untuk menceritakan atau mengatakan (to tell) suatu cerita secaradetail dari suatu kejadian yang terjadi berkaitan dengan Dinamika Pandemi COVID-19 diKalurahan Sumbermulyo. Maka metode yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatifdengan pendekatan naratif. Objek penelitian ini adalah Dinamika Pandemi COVID-19 diKalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Daerah IstimewaYogyakarta. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive. Informan penelitian ini sebanyak10 orang. Terjadinya Dinamika Pandemi COVID-19 di Kalurahan Sumbermulyo menyebabkantingginya angka kematian dan kemerosotan ekonomi yang perlahan-lahan "membunuh"masyarakat. Hal ini dilihat dari jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia setiapbulan selalu mengalami peningkatan yang cukup drastis. Masyarakat harus membatasi dirimelakukan interaksi dengan sesama warga lainnya, dikarenakan khawatir akan memiliki potensipenularan COVID-19. Selain hal tersebut, COVID-19 mempengaruhi sistem Pendidikan danKebudayaan, perayaan-perayaan yang identik dengan keramaian dihentikan sejenakaktivitasnya. Maka dari itu peneliti memberikan saran; Pertama, pemerintah desa harusmembuat regulasi dan membuka lapangan pekerjaan baru kepada Masyarakat, melaluipelatihan pemasaran produk pertanian dan perkebunan kemudian memasarkan secaraonline menggunakan jejaring sosial media. Kedua, masyarakat harus mematuhiperaturan, berinteraksi antar masyarakat dilakukan secara online, dan selalu menjagaKesehatan.Kata Kunci: Dinamika; Pandemi; COVID-19.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Krisjuyani, Susi
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 22 No 1 (2024): FOKUS
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v22i1.1072

Abstract

Kebijakan adalah sesuatu yang harus dibuat dan dilaksanakan demi terciptanyaketeraturan akibat permasalahan yang terjadi. Berbagai masalahpun telah terjadi, mulai dariaspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, hampir tak ada yang bisa berkelit darikemunculan pandemi COVID-19. Dalam menyelesaikan masalah tersebut maka perlu kebijakanpenanggulangan, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi. Penelititertarik menjawab masalah tersebut dengan mencoba menjawab rumusan masalah: BagaimanaKebijakan Penanggulangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta? Tujuan Penelitian iniadalah untuk menceritakan atau mengatakan (to tell) suatu cerita secara detail berkaitan denganKebijakan Penanggulangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka metode yangdigunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Objek penelitian iniadalah Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Informanpenelitian ini sebanyak 4 orang, sebagai pertimbangan bahwa yang dipilih memenuhi kriteriasesuai tujuan penelitian. Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta,bahwa dalam membuat kebijakan adalah tindak lanjut kebijakan yang telah dibuat olehPemerintah Pusat, Pemerintah Pusat memiliki kuasa atas Pemerintah Daerah Provinsi dalammembuat kebijakan. Kebijakan penanggulangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta telahmelalui berbagai kebijakan, baik itu melalui instruksi Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Surat Keputusan Gubernur serta pembentukan Gugus Tugas. Maka dari itu peneliti memberikansaran: Dalam membuat kebijakan tidak harus selalu berdasarkan perintah dari pemerintah Pusat,tetapi dalam membuat kebijakan disesuaikan dengan kondisi di daerah dan harus tetap mengacukepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Respon Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo terhadap Kebijakan Penanggulangan COVID-19 Krisjuyani, Susi
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 22 No 2 (2024): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v22i2.1240

Abstract

A response is an answer or reaction to an action, event, or situation that occurs. Influenced by applicable policies and regulations. And it is very important to do this, because if you do not respond to policies it will cause problems, namely weakening the effectiveness of those who make and implement policies, reduce trust and damage social and legal order. Researchers are interested in answering this problem by trying to answer the problem formulation: How has the Sumbermulyo District Government responded to the COVID-19 Management Policy? The aim of this research is to describe or illustrate existing phenomena and the facts that occur. So the method used is a qualitative research method with a narrative approach. The object of this research is the Response of the Sumbermulyo District Government to the COVID-19 Management Policy. The informants for this research were the Village Head, Village Secretary, Hamlet Head, Community Elements, and Sumbermulyo Village Community Protection Unit Officers. The Sumbermulyo Village Government's response to the COVID-19 Management Policy is as a follow-up to the policy made by the Government. The Sumbermulyo Village Government is following the orders given by the supravillage Government. The Sumbermulyo District Government in responding to COVID-19 formed Village volunteers to fight COVID-19 starting from the Village Headquarters down to the Padukuhan level, through Village Head Decree and Village Regulations, spraying disinfectant in all Padukuhan, forming Village quarantine houses, Handling using Village Funds and making changes to APBDes. Therefore, the researcher provides advice: In responding to policies, you must look at the capabilities of the sub-district and the condition of the community, not just follow orders. In handling it, you should not only focus on using Village Funds, but also utilize other financial sources, such as ADD, PADes, and other legitimate assistance.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA NANGA UNGAI KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG Krisjuyani, Susi
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 23 No 1 (2025): FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kap
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v23i1.1468

Abstract

Village development is the key to creating equitable welfare, reducing poverty, and supporting sustainable development. Well-planned, participatory, and sustainable village development is the key to creating a more just, prosperous, and competitive development. Village development planning is a critical first step to achieving effective and sustainable development goals. In Nanga Ungai Village, Village Development Planning has not been carried out optimally by the Village government, it occurs due to the lack of community participation in planning, the lack of capacity of the village government in preparing plans, budget limitations, and unclear development priorities. Based on these problems, the author is interested in answering these problems by trying to answer the formulation of the problem: How is Village Development Planning in Nanga Ungai Village, Kayan Hulu District, Sintang Regency? The purpose of this research is to make a description, description or painting systematically, factually, and accurately about the facts or phenomena being investigated. Then the method used, namely qualitative descriptive research method. The object of this research is Village Development Planning in Nanga Ungai Village, Kayan Hulu District, Sintang Regency. The informants of this study were 4 people, as the consideration that those selected met the criteria according to the research objectives. The results showed that Village Development Planning in Nanga Ungai Village was quite good, carried out in advance deliberations, mapping problems and objectives of activities, determining activity implementers, preparing work plans, and socializing activities. Village development is funded by the Village Budget. Participants in the Village Deliberation, namely the village government, Village Consultative Body, Village Community Institutions, and elements of the village community, are funded by the APBDes.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022 DI DESA NANGA BIANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU Krisjuyani, Susi; Kurniawan, Deky
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 23 No 2 (2025): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v23i2.1642

Abstract

The management of Village Funds is an essential element in achieving independent, participatory, and sustainable rural development. Proper Village Fund management can directly improve community welfare and promote equitable development in rural areas. However, in practice, various challenges still hinder the effectiveness of program implementation. In Nanga Biang Village, the implementation of Village Fund management in 2022 was not yet fully optimal. This was caused by several factors, including low community participation, weak supervision of activity implementation, limited capacity of village officials, and suboptimal financial administration. Based on these conditions, the researcher conducted this study with the research question: How was the implementation of Village Fund management in 2022 in Nanga Biang Village, Kapuas District, Sanggau Regency? The purpose of this study is to describe the implementation of Village Fund management in 2022 in a systematic, factual, and accurate manner. The study uses a qualitative descriptive method, with informants including the Village Head, Village Secretary, Chair of the Village Consultative Body (BPD), and community beneficiaries. The results show that the implementation of the Village Fund in Nanga Biang Village generally followed existing procedures. However, some shortcomings remain, particularly in terms of transparency, the effectiveness of development and empowerment activities, and the need to strengthen the technical and managerial capacity of village officials. Additionally, the implementation has not been entirely based on actual community needs due to limited community involvement in the process.