Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Innovative: Journal Of Social Science Research INSPIRING LAW JOURNAL
Kartika, Nana
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
JURIDICAL REVIEW OF CHILD MARRIAGE BASED ON LAW NUMBER 16 OF 2019 AMENDMENTS TO LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE Kartika, Nana
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 6 (February 2024)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to determine the provisions for child marriage, the causes of child marriage, juridical analysis of child marriage regulated in Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This type of research is a normative law, with a descriptive nature of research. The research methods used are literature research and qualitative research. The type of data used is Secondary Data. The validity of marriage meets the requirements of marriage, reaches the condition of marriage, namely the age limit in accordance with the provisions of Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 and is required that every marriage be recorded by state officials. Then a juridical analysis of the juridical analysis of from Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, by socializing the marriage law to children to prevent child marriage and explaining the consequences of underage marriage.
Legal Protection For Trademark Owners Kartika, Nana
Inspiring Law Journal Vol 2, No 1: Januari - Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

According to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, to obtain rights to a trademark, the trademark must be registered with the Directorate of Trademarks of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to the constitutive system. Indonesia adopts a first to file system, namely where the first party to submit an application for trademark registration gets priority to first register the trademark rights, then will get exclusive rights to their trademark and receive legal protection. So this provision is different from the norm adopted in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which adopts the principle of first to use. Exclusive rights can be defined as the right to "provide protection guarantees to the owner of the trademark and is the sole owner who has the right to use and use and prohibit anyone from having and using it
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Perspektif Kriminalisasi (Studi di Desa Besilam Kabupaten Langkat) Nasution, Chairuni; Ketaren, Abdurrahman H.; Kartika, Nana; Reza, M. Ridwan Alfa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16437

Abstract

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu face to face, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber. Bahkan dalam perjudian sendiri dengan berkembang pesatnya sistem telekomunikasi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perjudian online di Desa Besilam, Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden serta pengamatan partisipatif di masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah kejahatan pelaku judi online pada masa saat ini disebabkan karena rendahnya keimanan dan pemahaman agama di dalam dirinya, penerapan ilmu pengetahuan yang dipelajari, baik ajaran dari orang tua dan di sekolah yang salah serta keinginan untuk mendapatkan uang yang banyak tapi dilakukan dengan jalan yang menyimpang dari norma agama dan norma hukum serta ikut-ikutan pergaulan yang salah. Jika ditinjau dari segi faktor ekonomi bukanlah menjadi penyebab utama karena pelaku judi online ini juga banyak dilakukan pada masyarakat kelas atas, menengah atas apalagi masyarakat bawah. Hal ini tidak saja terjadi pada masyarakat secara luas di Indonesia, akan tetapi juga di masyarakat Desa Besilam Kabupaten Langkat. Penegakan hukum yang tidak efektif dan efisien dalam mengusut tuntas setiap kasus-kasus judi online.
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Adanya Pesangon (Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 408/Pdt.Sus PHI/2020/PN Mdn) Kartika, Nana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10732

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Salah Satu Contoh Kasus Yang Penulis Coba Ambil Mengenai Sengketa Hubungan Industrial Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Adanya Pesangon yaitu dalam putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan dengan Nomor Perkara 408/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Adanya Pesangon Dengan Nomor Perkara Nomor Perkara 408/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn.Mdn Penulisan ini menggunakan penelitian hukum Normarif, jenis Penelitian hukum ini adalah pustaka dan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Penelitian Kepustakaan.Berdasarkan analisa data dapat diambil kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami PHK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah Menurut penulis perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja yang mengalami PHK adalah adanya pemberian kompensasi. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja harus melalui upaya hukum Perundingan Bipartit, Perundingan Tripartit, lalu kemudian Pengadilan Hubungan Industrial
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Perjudian Online di Desa Besilam, Langkat Nasution, Chairuni; H. Ketaren, Abdurrahman; Kartika, Nana; Reza, M. Ridwan Alfa
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 4 No 3 (2025): Juli
Publisher : LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v4i3.8629

Abstract

This study aims to analyse law enforcement against online gambling crimes in Besilam Village, Langkat Regency, from the perspective of criminalisation in criminal law. Although online gambling is regulated in the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law, in practice, law enforcement at the local level still faces various obstacles. The method used is a legal-empirical approach with a descriptive-analytical framework. Data was collected through interviews with village officials, police, and community members, supplemented by literature reviews. The findings indicate that weak law enforcement is attributed to limited technological resources, low public legal awareness, and inadequate coordination among law enforcement agencies. From a criminalisation perspective, online gambling remains relevant for criminal prosecution, but its mitigation must be accompanied by preventive and educational approaches. This study recommends strengthening the capacity of officials, updating regulations to be more adaptive to digital crimes, and actively involving the community in building a legal culture that is anti-gambling.
Co-Authors H. Ketaren, Abdurrahman Ketaren, Abdurrahman H. Nasution, Chairuni Reza, M. Ridwan Alfa