Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana ARBITRASE: JOURNAL OF ECONOMICS AND ACCOUNTING Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Journal of Innovation Research and Knowledge Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Mutiara Hukum Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Sciences, and Multidisciplinary Studies
Nasution, Chairuni
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Langkah Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Syahranuddin; Nasution, Chairuni
ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting Vol. 3 No. 1 (2022): July 2022
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.438

Abstract

Drug abuse in Indonesia has reached an alarming level, facts on the ground show that 50% of prison residents (rehabilitation hospitals) are drug or substance abusers. The purpose of this paper is to find out how law enforcement against crimes that have been committed by the authorities and has accepted the verdicts of several judges in court as a defense. Drug abuse in Indonesia has reached an alarming level, facts on the ground show that 50% of prison residents (rehabilitation hospitals) are drug or substance abusers. The purpose of this paper is to find out how law enforcement against crimes that have been committed by the authorities and has accepted the verdicts of several judges in court as a defense. Hopefully, this paper can be used to prevent the spread of drug abuse or circulation, but in fact more law enforcement is causing an increase in drug trafficking
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Perspektif Kriminalisasi (Studi di Desa Besilam Kabupaten Langkat) Nasution, Chairuni; Ketaren, Abdurrahman H.; Kartika, Nana; Reza, M. Ridwan Alfa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16437

Abstract

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu face to face, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber. Bahkan dalam perjudian sendiri dengan berkembang pesatnya sistem telekomunikasi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perjudian online di Desa Besilam, Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden serta pengamatan partisipatif di masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah kejahatan pelaku judi online pada masa saat ini disebabkan karena rendahnya keimanan dan pemahaman agama di dalam dirinya, penerapan ilmu pengetahuan yang dipelajari, baik ajaran dari orang tua dan di sekolah yang salah serta keinginan untuk mendapatkan uang yang banyak tapi dilakukan dengan jalan yang menyimpang dari norma agama dan norma hukum serta ikut-ikutan pergaulan yang salah. Jika ditinjau dari segi faktor ekonomi bukanlah menjadi penyebab utama karena pelaku judi online ini juga banyak dilakukan pada masyarakat kelas atas, menengah atas apalagi masyarakat bawah. Hal ini tidak saja terjadi pada masyarakat secara luas di Indonesia, akan tetapi juga di masyarakat Desa Besilam Kabupaten Langkat. Penegakan hukum yang tidak efektif dan efisien dalam mengusut tuntas setiap kasus-kasus judi online.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU DI TINJAU DARI ASPEK PENGADILAN ANAK Sirait, Hendra Filipi; Nasution, Chairuni
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4517

Abstract

Tindak pidana anak sebagai pelaku kejahatan sangat terus meningkat,dalam beberapa kasus – kasus tertentu,Oleh karena itu penegak hukum harus memberikan perhatian Khusus. Restorative justice salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak dengan cara pengalihan (diversi). Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dilaksanakan oleh ketiga komponen sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila tidak ada upaya terahkir lagi, dan dilakukan terpisah dari penjara dewasa. Upaya perlindungan anak dilaksanakan dengan memberlakukan pemidanaan restoratif (restorative justice).
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online dalam Perspektif Kriminologi Tuju, Marselino Clifer; Ramadani, Suci; Nasution, Chairuni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18499

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber, khususnya dalam kasus penipuan jual beli online, menjadi isu penting di era digital saat ini. Fenomena ini mencerminkan perkembangan kejahatan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan jual beli online dari perspektif kriminologi. Pendekatan kriminologi digunakan untuk memahami motif, modus operandi, serta faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan jual beli online sering dilakukan melalui platform digital seperti media sosial dan marketplace dengan memanfaatkan identitas palsu, iklan fiktif, atau harga yang tidak wajar untuk menarik korban. Penegakan hukum menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, minimnya literasi digital masyarakat, dan kesulitan dalam pelacakan pelaku yang sering kali berada di wilayah yurisdiksi berbeda. Upaya penegakan hukum melibatkan tindakan preventif, seperti edukasi publik dan penguatan keamanan siber, serta tindakan represif melalui penyelidikan berbasis digital forensik dan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari perspektif kriminologi, kejahatan ini dapat dicegah dengan mengurangi faktor risiko, seperti pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas daring dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap modus penipuan. Dengan demikian, penanganan penipuan jual beli online memerlukan sinergi antara penegak hukum, penyedia layanan digital, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Perjudian Online di Desa Besilam, Langkat Nasution, Chairuni; H. Ketaren, Abdurrahman; Kartika, Nana; Reza, M. Ridwan Alfa
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 4 No 3 (2025): Juli
Publisher : LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v4i3.8629

Abstract

This study aims to analyse law enforcement against online gambling crimes in Besilam Village, Langkat Regency, from the perspective of criminalisation in criminal law. Although online gambling is regulated in the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law, in practice, law enforcement at the local level still faces various obstacles. The method used is a legal-empirical approach with a descriptive-analytical framework. Data was collected through interviews with village officials, police, and community members, supplemented by literature reviews. The findings indicate that weak law enforcement is attributed to limited technological resources, low public legal awareness, and inadequate coordination among law enforcement agencies. From a criminalisation perspective, online gambling remains relevant for criminal prosecution, but its mitigation must be accompanied by preventive and educational approaches. This study recommends strengthening the capacity of officials, updating regulations to be more adaptive to digital crimes, and actively involving the community in building a legal culture that is anti-gambling.
Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan oleh Karyawan di Toko Perbengkelan Karya Makmur Indah (KMI) Sunggal Kabupaten Deli Serdang (Analisis Putusan Nomor 1513/PID.B/2022/PN MDN) Ramadhani, Dian Putri; Tanjung, Andry Syafrizal; Nasution, Chairuni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18199

Abstract

Abstrak Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya. Sifat penelitian dalam penulisan penelitian menggunakan deskriptif analisis, jenis penelitian menggunakan hukum Normatif sedangkan metode pengumpulan data memakai Penelitian Pustaka, dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer. Penelitian ini bertujuan menjelaskan modus operandi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sesuai dengan Pasal 374 KUHP, dan upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dalam hukum pidana Indonesia, penggelapan dana dalam jabatan oleh karyawan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan lebih spesifik lagi sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai pegawai atau memiliki jabatan yang memungkinkannya mengelola dana atau barang milik orang lain merupakan bentuk pelanggaran yang lebih berat dibandingkan penggelapan biasa. Kata Kunci: Pertanggngjawaban Hukum, Tindak Pidana, Penggelapan dengan Pemberatan, Perpektif Hukum Pidana Abstract The crime of embezzlement in office is a crime related to moral issues and a belief in someone's honesty. Therefore, this crime in office initially begins with the existence of a party's trust in another party, which ends with dishonesty of one party, namely the perpetrator of embezzlement, especially embezzlement that is often carried out by people who hold goods and are related to their work or position. The nature of the research in writing the thesis uses descriptive analysis, the type of research uses Normative law while the data collection method uses Library Research, and the type of data in this study uses Primary Data. This study aims to explain the modus operandi of the crime of embezzlement in office carried out by company employees, the Judge's Consideration in passing a verdict on the crime of embezzlement in office in accordance with Article 374 of the Criminal Code, and efforts to overcome the crime of embezzlement in office. The results of this study conclude that in Indonesian criminal law, embezzlement of funds in office by employees can be categorized as a criminal act of embezzlement regulated in Article 372 of the Criminal Code (KUHP) and more specifically as a criminal act of embezzlement in office regulated in Article 374 of the Criminal Code. This article explains that embezzlement committed by someone who has the status of an employee or has a position that allows him to manage funds or property belonging to others is a more serious form of violation than ordinary embezzlement. Keywords: Criminal Act, Embezzlement of Funds in Office, Legal Perspective Criminal
KEADILAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBER BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK Andini, Nurul; Nasution, Chairuni; Tanjung, Andry Syafrizal
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.42852

Abstract

Cyber bullying adalah tindak kejahatan yang sering terjadi di kalangan anak-anak melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor penyebab, modus pelaku, serta kebijakan hukum bagi pelaku dan korban, termasuk upaya pencegahan dan penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan analisis data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Di Indonesia, cyber bullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merevisi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan dalam mendampingi korban selama proses hukum. Cyber bullying dilakukan secara berulang melalui ejekan, penyebaran informasi merugikan, dan ancaman di media sosial, yang dapat menyebabkan stres, frustrasi, hingga depresi pada korban. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu hukum dan pengetahuan umum dalam memahami serta menanggulangi cyber bullying di Indonesia.
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan Tinjauan Putusan Nomor 42/Pid-Sus.TPK/2017/PN-MDN Nasution, Chairuni; Tarigan, Sandri; Bu’ulolo, Yehuda Arion; Erwinda, Putri
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Dampak pungli adalah menghambat pembangunan, hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Dengan maraknya kasus pungutan liar khususnya dibidang pendidikan. Adapun judul penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pungutan liar pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan (tinjauan putusan nomor 42/Pid-sus.Tpk/2017/Pn-Mdn). Dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana pengaturan hukum tentang pungutan liar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas terjadinya pungutan liar, bagaimana pertanggangjawaban pidana terhadap pelaku yag melakukan pungutan liar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan dipadukan dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku pungutan liar diberikan sanksi pidana berupa 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUSAnak/2017/PN-Medan) Nasution, Chairuni; Liesaputra, Djevin Septry; Sunggu, Harauli Oppu; Tafonao, Tonasokhi; Br Ginting, Wihelmina Agina
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Pembahasan kejahatan terhadap anak yang dalam jurnal ini yaitu tentang Pencabulan. Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku yang berada dalam posisi miliki kekuatan atau kendali atas korban, Termasuk kontak fisik yang tidak pantas. Adapaun rumusan masalah yaitu: Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan pencabulan?, Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perkara Nomor 65/PID.SUS-ANAK/2017/Pn-Medan?, Bagaimana penegakan hukum bagi setiap pelaku pencabulan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan sebagai masukan informasi untuk dapat menambahkan wawasan ilmu pengetahuan, Manfaat Praktis, Penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat agar dapat berpikiran lebih jauh terhadap pelakuan pencabulan. Adapun kerangka teori yang digunakan yaitu Teori Absolut dan Teori Relatif. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: tindak pidana pencabulan terdiri dari 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor keimanan, faktor pendidikan, faktor kejiwaan, faktor biologis dan moral. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor media massa
ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENIPUAN DAN PEMALSUAN DATA PRIBADI DALAM TRANKSAKSI ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI HOME CREDIT INDONESIA Ketaren, Eme Pepayosa Br; Sahlepi, Muhammad Arif; Nasution, Chairuni
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.52369

Abstract

Tindakan pemalsuan data pribadi menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi bahwa barang siapa yang menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau kebohongan untuk kepentingan atau keuntungan sendiri dianggap melanggar hukum dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  tertuang dalam Pasal 32 ayat (1), Jo Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis, dengan menggunakan jenis penelitian Normatif, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Pustaka. Menurut penulis, seharusnya Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman maksimal yakni pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”atau setidak-tidaknya setengah dari hukuman maksimal tersebut karena perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan etika dan moral yang baik dan juga sangat merugikan orang lain. Dikarenakan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut adalah bahwa hukuman yang diberikan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jerah sama sekali terhdap terdakwa serta juga perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan etika dan moral yang baik dan juga sangat merugikan orang lain.
Co-Authors Andini, Nurul Br Ginting, Wihelmina Agina Br. Sianturi, Laura Enggelina Bu’ulolo, Yehuda Arion Erwinda, Putri H. Ketaren, Abdurrahman Ismaidar I, Ismaidar Kartika, Nana Ketaren, Abdurrahman H. Ketaren, Eme Pepayosa Br Lidya Rahmadani Hasibuan, Lidya Rahmadani Liesaputra, Djevin Septry Lusy Ayumas Ramadani, Suci Ramadhani, Dian Putri Reza, M. Ridwan Alfa Sahlepi, Muhammad Arif Sirait, Hendra Filipi Sunggu, Harauli Oppu Syahranuddin Tafonao, Tonasokhi Tanjung, Andry Syafrizal Tarigan, Sandri Tuju, Marselino Clifer