Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Langkah Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Syahranuddin; Nasution, Chairuni
ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting Vol. 3 No. 1 (2022): July 2022
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.438

Abstract

Drug abuse in Indonesia has reached an alarming level, facts on the ground show that 50% of prison residents (rehabilitation hospitals) are drug or substance abusers. The purpose of this paper is to find out how law enforcement against crimes that have been committed by the authorities and has accepted the verdicts of several judges in court as a defense. Drug abuse in Indonesia has reached an alarming level, facts on the ground show that 50% of prison residents (rehabilitation hospitals) are drug or substance abusers. The purpose of this paper is to find out how law enforcement against crimes that have been committed by the authorities and has accepted the verdicts of several judges in court as a defense. Hopefully, this paper can be used to prevent the spread of drug abuse or circulation, but in fact more law enforcement is causing an increase in drug trafficking
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Perspektif Kriminalisasi (Studi di Desa Besilam Kabupaten Langkat) Nasution, Chairuni; Ketaren, Abdurrahman H.; Kartika, Nana; Reza, M. Ridwan Alfa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16437

Abstract

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu face to face, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber. Bahkan dalam perjudian sendiri dengan berkembang pesatnya sistem telekomunikasi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perjudian online di Desa Besilam, Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden serta pengamatan partisipatif di masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah kejahatan pelaku judi online pada masa saat ini disebabkan karena rendahnya keimanan dan pemahaman agama di dalam dirinya, penerapan ilmu pengetahuan yang dipelajari, baik ajaran dari orang tua dan di sekolah yang salah serta keinginan untuk mendapatkan uang yang banyak tapi dilakukan dengan jalan yang menyimpang dari norma agama dan norma hukum serta ikut-ikutan pergaulan yang salah. Jika ditinjau dari segi faktor ekonomi bukanlah menjadi penyebab utama karena pelaku judi online ini juga banyak dilakukan pada masyarakat kelas atas, menengah atas apalagi masyarakat bawah. Hal ini tidak saja terjadi pada masyarakat secara luas di Indonesia, akan tetapi juga di masyarakat Desa Besilam Kabupaten Langkat. Penegakan hukum yang tidak efektif dan efisien dalam mengusut tuntas setiap kasus-kasus judi online.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU DI TINJAU DARI ASPEK PENGADILAN ANAK Sirait, Hendra Filipi; Nasution, Chairuni
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4517

Abstract

Tindak pidana anak sebagai pelaku kejahatan sangat terus meningkat,dalam beberapa kasus – kasus tertentu,Oleh karena itu penegak hukum harus memberikan perhatian Khusus. Restorative justice salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak dengan cara pengalihan (diversi). Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dilaksanakan oleh ketiga komponen sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila tidak ada upaya terahkir lagi, dan dilakukan terpisah dari penjara dewasa. Upaya perlindungan anak dilaksanakan dengan memberlakukan pemidanaan restoratif (restorative justice).
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online dalam Perspektif Kriminologi Tuju, Marselino Clifer; Ramadani, Suci; Nasution, Chairuni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18499

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber, khususnya dalam kasus penipuan jual beli online, menjadi isu penting di era digital saat ini. Fenomena ini mencerminkan perkembangan kejahatan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan jual beli online dari perspektif kriminologi. Pendekatan kriminologi digunakan untuk memahami motif, modus operandi, serta faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan jual beli online sering dilakukan melalui platform digital seperti media sosial dan marketplace dengan memanfaatkan identitas palsu, iklan fiktif, atau harga yang tidak wajar untuk menarik korban. Penegakan hukum menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, minimnya literasi digital masyarakat, dan kesulitan dalam pelacakan pelaku yang sering kali berada di wilayah yurisdiksi berbeda. Upaya penegakan hukum melibatkan tindakan preventif, seperti edukasi publik dan penguatan keamanan siber, serta tindakan represif melalui penyelidikan berbasis digital forensik dan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari perspektif kriminologi, kejahatan ini dapat dicegah dengan mengurangi faktor risiko, seperti pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas daring dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap modus penipuan. Dengan demikian, penanganan penipuan jual beli online memerlukan sinergi antara penegak hukum, penyedia layanan digital, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Perjudian Online di Desa Besilam, Langkat Nasution, Chairuni; H. Ketaren, Abdurrahman; Kartika, Nana; Reza, M. Ridwan Alfa
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 4 No 3 (2025): Juli
Publisher : LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v4i3.8629

Abstract

This study aims to analyse law enforcement against online gambling crimes in Besilam Village, Langkat Regency, from the perspective of criminalisation in criminal law. Although online gambling is regulated in the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law, in practice, law enforcement at the local level still faces various obstacles. The method used is a legal-empirical approach with a descriptive-analytical framework. Data was collected through interviews with village officials, police, and community members, supplemented by literature reviews. The findings indicate that weak law enforcement is attributed to limited technological resources, low public legal awareness, and inadequate coordination among law enforcement agencies. From a criminalisation perspective, online gambling remains relevant for criminal prosecution, but its mitigation must be accompanied by preventive and educational approaches. This study recommends strengthening the capacity of officials, updating regulations to be more adaptive to digital crimes, and actively involving the community in building a legal culture that is anti-gambling.