Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ius Constituendum PUSKAPSI Law Review
Mardika, Nando Yussele
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Mekanisme Harmonisasi Peraturan Daerah Pasca Hilangnya Kewenangan Executive Review Pemerintah Pusat Leonardo, Bhakti Purnama; Iqbal, Muhammad; Mardika, Nando Yussele
PUSKAPSI Law Review Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4878.327 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v1i2.27798

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas secara yuridis normatif mekanisme harmonisasi daerah pasca hilangnya kewenangan executive review pemerintah pusat. Dimana isu tersebut muncul pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 bahwa Hakim Konstitusi telah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon. Putusan tersebut telah banyak menimbulkan pro dan kontra yakni mengenai terbatasnya kewenangan eksekutif untuk melakukan pencabutan atau pembatalan pada Peraturan Daerah. Hal ini berakibat pada tujuan dari Mahkamah Agung itu sendiri yang seharusnya dapat mengadili semua perkara yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi tidak efektif. Terdapat juga potensi-potensi yang mengkhawatirkan, yaitu dimana program deregulasi untuk investasi dari pemerintah secara terpadu (pusat dan daerah) akan terhambat, karena masih banyak Peraturan Daerah yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, dapat disimpulkan pasca Putusan MK tersebut justru tidak memberikan dampak peubahan yang besar malah semakin menunjukan tidak efektif harmonisasi Perda yang ada di Indonesia
Kekosongan Jabatan Presiden dalam UUD 1945: Potensi, Antisipasi, dan Mekanisme Kontrol Mardika, Nando Yussele; Prabowo, Rian Adhivira
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7683.796 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i1.30413

Abstract

Tulisan ini berusaha menjawab potensi antisipasi dan mekanisme kontrol kekosongan jabatan Presiden dalam UUD 1945. Pengangkatan topik ini hendak menjawab isu wacana penundaan Pemilu 2024 yang diiringi dengan penambahan masa jabatan Presiden. Sesungguhnya kekosongan kekuasaan disini tidak dapat dimaknai sebagai akibat dari ketiadaan Pemilu saja, melainkan terhadap hal apapun yang mengakibatkan suksesi kepemimpinan tidak dapat berjalan secara normal. Sehingga disini penulis akan memberikan tanggapan dari sudut yang berbeda. Pada satu sisi, harus diterima adanya celah kekosongan hukum dalam UUD 1945 ketika proses suksesi kepemimpinan tidak dapat dilaksanakan secara normal dan sisi yang lain, kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang hi UUD 1945 hingga lahirnya suatu rezim otoriter. Prinsipnya, tulisan ini hendak mengambil jalan tegah solusi kekosongan hukum dalam dan mengulas langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh untuk mengatasi agar tampuk kekuasaan tidak sampai kosong. Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, yaitu melalui analisis sumber-sumber peraturan perundang-undangan maupun pustaka lain yang dianggap menunjang.
Child Protection in the Digital Age: A Review of the Preventive Law Child Pornography Mardika, Nando Yussele; Prabaningrum, Dyah Retna
Jurnal Ius Constituendum Vol. 10 No. 2 (2025): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v10i2.12007

Abstract

This research aims to analyse the preventive legal role of the Ministry of Communication and Digital (Komdigi) in combating child pornography content on social media through a normative legal framework. The rise of content containing pornographic elements is increasing in this era of development. Therefore, Komdigi as a government institution has an essential role in handling and preventing pornographic content on social media accounts. This research approach uses the normative method by using written laws and regulations and other legal materials as references. This study concludes that there is a legal basis that regulates child pornography, but there are still shortcomings in the existing legal instruments. Furthermore, in making preventive legal efforts, Komdigi blocks pornographic content through the crawling method and collaborates with other agencies to present child-friendly content. However, in the process, there are still some obstacles. Komdigi carries out a strategic role through the crawling method to block harmful content and cooperates with other agencies to present child-friendly content. The novelty of this study lies in emphasising the institutional-based prevention dimension that supports the implementation of Pancasila values in digital space governance. This study contributes by highlighting Komdigi's strategic prevention function in grounding Pancasila values through digital content governance, an aspect that is not widely discussed in previous legal studies
Co-Authors Leonardo, Bhakti Purnama Prabaningrum, Dyah Retna Rian Adhivira Prabowo, Rian Adhivira Sugeng, Santoso