Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Keadilan PUSKAPSI Law Review PUSKAPSI Law Review
Asshidiq, Abdullah Widy
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding sebagai Upaya Melindungi Investor dari Infomasi yang Menyesatkan Asshidiq, Abdullah Widy
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43932

Abstract

Abstrack The development of Digital Economy Technology produces Innovations in the field of Financial Technology. One of the developments in technological progress in the field of Fintech is the birth of Securities Crowdfunding. Securities Crowdfunding is a new financing method that differs from the conventional financial system because it considers the crowdfunding model to be formed by equity. In the development of increasingly advanced technology, it is necessary to protect the interests of investors as an effort to maintain trust and the crowdfunding securities market. therefore the application of the principle of transparency is necessary in order to protect investors in making business decisions. This study uses a normative method with a statutory approach to determine the application of the Principle of Disclosure. In Securities Crowdfunding The principle of transparency is necessary to protect investors from false information. Keywords: Securities Crowdfunding, Disclosure Principle, Investors, false information. Abstrak Perkembangan Teknologi Ekonomi Digital menghasilkan Inovasi di bidang Finansial Teknologi. Salah satu perkembangan nya kemajuan teknologi di bidang Fintech adalah lahir nya Securities Crowdfunding, Securities Crowdfunding adalah metode pembiayaan baru yang berbeda dari sistem keuangan konvensional karena menganggap model crowdfunding dibentuk Ekuitas. dalam perkembangan teknologi yang semakin maju maka perlu untuk melindungi kepentingan investor sebagai upaya menjaga kepercayaan dan pasar securities crowdfunding. maka dari itu penerapan prinsip keterbukaan diperlukan guna untuk melindungi investor dalam mengambil keputusan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui penerapan Prinsip Keterbukaan.Pada Securities Crowdfunding Prinsip keterbukaan perlu dilakukan guna melindungi investor dari informasi palsu. Kata Kunci: Securities Crowdfunding, Prinsip Keterbukaan, Investor, informasi palsu.
Legal Protection Copyright of Non-Fungible Token-Based Painting Works (NFT) in Indonesia Yustisio, Rifki; Asshidiq, Abdullah Widy; Wafi, Muhammad Syafiq
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43954

Abstract

In the midst of increasingly massive digitalization and modernization, the use of technology and information in producing masterpieces has brought new problems, one of which is related to digital-based copyright protection. In the background of this, this research then produces 2 (two) problem formulations that need to be researched, namely: how is the protection of copyright of Non-Fungible Token (NFT) based paintings in Indonesia? And what are the obstacles in the protection of copyright of Non-Fungible Token (NFT) based paintings in Indonesia?. This research is empirical research, with a sociological approach research method. The results showed that, Non-Fungible Token (NFT) as a digital work of art, civilly categorized as "rights" according to article 499 of the Civil Code, by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, is still recognized as one of the protected objects. More than that, the obstacles found by researchers related to copyright protection of digital-based paintings, based on the results of interviews at the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta and the Special Criminal Investigation Directorate of the Yogyakarta Police, among others: Regulatory Factors, Law Enforcement Factors, Supporting Facilities and Facilities, Individual, Environmental and Community Factors. Keywords: Non-Fungible Token, copyright protection, technology
URGENSI PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP KEBEBASAN UNTUK BERBICARA DAN MENYATAKAN PENDAPAT DARI ANCAMAN STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION asshidiq, Abdullah Widy
Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 No. 2 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 2 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i2.15853

Abstract

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat te;ah dijamin melalui berbagai regulasi di Indonesia. Tetapi, dalam implementasinya, pelanggaran-pelanggaran tehadap kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat masih sering terjadi. Kasus-kasus sehubungan dengan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat juga sering datang dari upaya dengan tujuan pembungkaman yang disebut sebagai Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Amat banyak contoh untuk ini, seperti kasus yang dialami Budi Pego dan Joko Hariono. Fenomena SLAPP bukan merupakan hal baru di Indonesia dan secara global. Dalam praktik beberapa negara, aturan anti-SLAPP menjadi jawabannya. Namun, aturan anti-SLAPP yang berguna untuk melindungi kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat secara luas belum ada. Dalam rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu, pertama, bagaimana praktik SLAPP dan perlindungan negara terhadap kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat di Indonesia saat ini? Kedua, bagaimana konsep pembentukan regulasi undang-undang anti-SLAPP guna optimalisasi pengaturan perlindungan kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat sebagai upaya perlindungan HAM? Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif berupa analisis putusan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan komparatif. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa praktik SLAPP benar-benar terjadi di Indonesia, namun aturan yang berdaya untuk mencegah ancaman SLAPP terhadap kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat belum ada. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pengadilan juga belum berdaya untuk melindungi kebebasan tersebut. Tawaran ini didukung oleh aspek filosofis sehubungan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradap serta tujuan negara Indonesia, aspek yuridis sehubungan dengan jaminan konstitusional untuk kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat dan aspek sosiologis yang sehubungan dengan upaya negara-negara lain, seperti Amerika, Ontario (Kanada), dan Filipina dalam membentuk regulasi anti-SLAPP.
Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding sebagai Upaya Melindungi Investor dari Infomasi yang Menyesatkan Asshidiq, Abdullah Widy
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43932

Abstract

Abstrack The development of Digital Economy Technology produces Innovations in the field of Financial Technology. One of the developments in technological progress in the field of Fintech is the birth of Securities Crowdfunding. Securities Crowdfunding is a new financing method that differs from the conventional financial system because it considers the crowdfunding model to be formed by equity. In the development of increasingly advanced technology, it is necessary to protect the interests of investors as an effort to maintain trust and the crowdfunding securities market. therefore the application of the principle of transparency is necessary in order to protect investors in making business decisions. This study uses a normative method with a statutory approach to determine the application of the Principle of Disclosure. In Securities Crowdfunding The principle of transparency is necessary to protect investors from false information. Keywords: Securities Crowdfunding, Disclosure Principle, Investors, false information. Abstrak Perkembangan Teknologi Ekonomi Digital menghasilkan Inovasi di bidang Finansial Teknologi. Salah satu perkembangan nya kemajuan teknologi di bidang Fintech adalah lahir nya Securities Crowdfunding, Securities Crowdfunding adalah metode pembiayaan baru yang berbeda dari sistem keuangan konvensional karena menganggap model crowdfunding dibentuk Ekuitas. dalam perkembangan teknologi yang semakin maju maka perlu untuk melindungi kepentingan investor sebagai upaya menjaga kepercayaan dan pasar securities crowdfunding. maka dari itu penerapan prinsip keterbukaan diperlukan guna untuk melindungi investor dalam mengambil keputusan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui penerapan Prinsip Keterbukaan.Pada Securities Crowdfunding Prinsip keterbukaan perlu dilakukan guna melindungi investor dari informasi palsu. Kata Kunci: Securities Crowdfunding, Prinsip Keterbukaan, Investor, informasi palsu.
Legal Protection Copyright of Non-Fungible Token-Based Painting Works (NFT) in Indonesia Yustisio, Rifki; Asshidiq, Abdullah Widy; Wafi, Muhammad Syafiq
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43954

Abstract

In the midst of increasingly massive digitalization and modernization, the use of technology and information in producing masterpieces has brought new problems, one of which is related to digital-based copyright protection. In the background of this, this research then produces 2 (two) problem formulations that need to be researched, namely: how is the protection of copyright of Non-Fungible Token (NFT) based paintings in Indonesia? And what are the obstacles in the protection of copyright of Non-Fungible Token (NFT) based paintings in Indonesia?. This research is empirical research, with a sociological approach research method. The results showed that, Non-Fungible Token (NFT) as a digital work of art, civilly categorized as "rights" according to article 499 of the Civil Code, by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, is still recognized as one of the protected objects. More than that, the obstacles found by researchers related to copyright protection of digital-based paintings, based on the results of interviews at the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta and the Special Criminal Investigation Directorate of the Yogyakarta Police, among others: Regulatory Factors, Law Enforcement Factors, Supporting Facilities and Facilities, Individual, Environmental and Community Factors. Keywords: Non-Fungible Token, copyright protection, technology
Co-Authors Wafi, Muhammad Syafiq Yustisio, Rifki