Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Justiciabelen (JJ) PUSKAPSI Law Review
Maulana, Rifqi Arif
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kebijakan Afirmasi Pemerintah Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Maulana, Rifqi Arif
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.30690

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat Distrik Mandobo, yaitu ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan kualitas pendidikan yang belum dapat diakses dengan baik bagi para anak-anak masyarakat adat. Untuk mengurangi jarak diantara ketertinggalan tersebut, Pemerintah negara Indonesia sebagai pihak regulator dapat mengimplementasikan Corporate Social Responsibility berdasarkan Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kepada para perusahaan yang melakukan aktivitas di sekitar lingkungan masyarakat adat dengan tujuan perusahaan dapat berkontribusi untuk menjaga lingkungan serta turut melindungi kepentingan masyarakat adat Distrik Mandobo yang terdampak secara langsung. Sebagai bentuk dari perkembangan zaman, pemerintah bersama perseroan dapat bekerja sama dengan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan seperti UNICEF untuk membantu masyarakat Distrik Mandobo. Dalam catatan jejak program keberhasilan UNICEF, organisasi tersebut telah tercatat sukses melakukan beberapa program seperti perbaikan sanitasi di wilayah Papua pada tahun 2018 dan proteksi terhadap ancaman malnutrisi kepada anak-anak yang terdampak bencana alam di Aceh pada tahun 2004. Dengan demikian, kebijakan afirmasi memiliki peran yang sangat penting terhadap upaya memberikan bantuan kepada masyarakat adat karena sebagai salah satu kelompok rentan, apabila tidak terlindungi dengan baik, maka akan terdapat banyak konflik yang akan muncul seperti Gerakan Papua Merdeka yang merasakan kecemburuan terhadap perilaku pemerintah yang terkesan tidak peduli, berbeda dengan sikap di pulau Bali dan Jawa yang memiliki intensitas pembangunan serta perkembangan yang berbeda. Hal ini mendasari bahwa urgensi permasalahan ini memerlukan solusi dan tindakan yang konkrit demi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat selama ini, khususnya masyarakat yang berada di Distrik Mandobo. KATA KUNCI: Kebijakan afirmasi, UNICEF, Distrik Mandobo, Corporate Social Responsibility, Perseroan Terbatas
PENJATUHAN PIDANA PENGAWASAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PENOLOGI (STUDI UU NO. 1 TAHUN 2023 Maulana, Rifqi Arif; Ismiah, Nafiatul; Ambarwati, Septiani Tri
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i02.3080

Abstract

 ABSTRAKPergeseran paradigma Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memicu pembaruan jenis pidana pokok yang merupakan perubahan tujuan pemidanaan pada era modern yang bersifat lebih humanis terhadap pelaku tindak pidana sekaligus menekankan dampaknya terhadap korban dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana pengawasan oleh hakim kepada terdakwa dengan menggunakan perspektif ilmu penologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan pendekatan analisis undang-undang (statute approach) dengan menggunakan data primer berupa undang-undang dan metode konseptual (conseptual research) untuk mengkaji teori, konsep, maupun doktrin para ahli pidana. Sumber bahan hukum primer berupa undang-undang, tesis, dan disertasi. Sumber bahan data sekunder di dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penologi memegang  peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum terutama hakim dalam penjatuhan pidana terhadap  pelaku tindak pidana sekaligus juga tetap memperhatikan kemanfaatannya bagi korban dan masyarakat.ABSTRACT The paradigm shift in the Criminal Code has triggered a renewal of main punishments types, which is a change in the purpose of punishment in the modern era, which is more humanistic towards perpetrators of criminal acts while emphasizing the impact on victims and the general public. This research aims to analyze the imposition of supervised sentences by judges on defendants using a penological perspective. This research uses a normative juridical method based on a statute approach using primary data in the form of laws and conceptual methods to study the theories, concepts and doctrines of criminal experts. Sources of primary legal materials include laws, theses and dissertations. Sources of secondary data material in this research are books, journals, annual reports and other documents that support research. The results of this research are that penology plays an important role in assisting law enforcement officials, especially judges, in convicting perpetrators of criminal acts while also paying attention to its benefits for victims and society.
Co-Authors Ambarwati, Septiani Tri Ismiah, Nafiatul