A. Arsyul Munir, Asep
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya) A. Arsyul Munir, Asep
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2023): Oktober,2023
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Consumer Protection of Forced Withdrawal by Debt Collectors in the Perspective of Siyasah Maliyah (Case Study at the Tasikmalaya City Consumer Dispute Resolution Agency). In this writing using empirical legal research methods or commonly called sociological juridical research. Data collection techniques by means of observation and interviews. The purpose of this research is one of them: 1) To find out the objective conditions of forced withdrawal carried out by the Debt Collector. 2) To find out the role of the Consumer Dispute Resolution Body against consumers for forced withdrawal by Debt Collectors in terms of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. 3) To find out the sanctions for Debt Collectors who make forced withdrawals against victims / debtors. The results of this study can be concluded that the forced withdrawal of vehicles carried out by Debt Collectors against consumers violates the current legal rules, and can even be punished with multiple articles
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK DAN PENYELESAIANNYA MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Perkara No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm) Muhammad Zidan; A. Arsyul Munir, Asep; Ecep Nurjamal
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 5 No 1 (2024): September 2024
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v5i1.377

Abstract

Criminal acts of decency committed by children are of course different from criminal acts committed by adults. Found in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, this shows that legal institutions in Indonesia are very concerned about the protection and rights of children, both victims and perpetrators. The purposes of this research are: 1) To find out the criminal procedural law that was carried out by judges at the Tasikmalaya District Court in dealing with criminal acts of decency committed by children. 2) To find out the verdict on the result of the crime of a child who committed a crime of decency at the Court Decision number PN TASIKMALAYA Number 4/Pid.Sus- Anak/2021/PN Tsm. 3) To find out the settlement of child decency crimes according to the siyasah dusturiyah perspective. The method used in this study is normative juridical through the Statute Approach, namely examining all regulations and laws concerned with related research. In the case with No. 4/Pid.Sus-Children/2021/PN Tsm, the perpetrator's child was not detained but received guidance in the Institution for 1 (one) year and Job Training for 6 (six) months, at the Social Welfare Organizing Institution (LPKS) in I'Anatush Syibiyan in the Hamlet area of Babakan RT. 01, R.W. 01, Sindangjaya Village, Mangunjaya District, Pangandaran Regency. As well as being burdened with paying court fees in the amount of Rp. 2,500.00 (Two thousand five hundred rupiah).
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH: (Studi Kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya) Muhammad Rizfal; A. Arsyul Munir, Asep; Ecep Nurjamal
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 5 No 1 (2024): September 2024
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v5i1.381

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya). Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini salah satunya : 1) Untuk mengetahui kondisi objektif penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak Debt Collector. 2) Untuk mengetahui Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Konsumen atas penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak Debt Collector ditinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 3) Untuk mengetahui sanksi bagi Debt Collector yang melakukan penarikan paksa terhadap korban/debitur. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh Debt Collector terhadap konsumen itu melanggar aturan hukum yang berlaku sekarang, bahkan bisa saja dipidana dengan pasal berlapis.
INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DALAM STUDI COMPARATIVE LAW (PERBANDINGAN HUKUM): : MENYUSUN PARADIGMA HUKUM RESPONSIF A. Arsyul Munir, Asep
Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara Vol 6 No 1 (2025): Maret, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/siyasatuna.v6i1.506

Abstract

Kajian ini mengeksplorasi hubungan antara maqashid syariah dan comparative law dalam konteks hukum Islam. Penekanan utama adalah pada fiqh prioritas dan perimbangan sebagai alat untuk memahami dan menerapkan hukum syariah dalam berbagai situasi kontemporer. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi kesalahpahaman terhadap teks syariah, ketidakmampuan untuk menilai perubahan dalam waktu dan kondisi, serta perbedaan antara cabang dan pokok hukum. Fiqh prioritas dan perimbangan memainkan peran krusial dalam mengatasi tantangan ini dengan membuka ruang pemahaman yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai teks statis, tetapi sebagai sistem hukum yang hidup dan terus berkembang. Integrasi maqashid syariah dalam studi comparative law memungkinkan penerapan hukum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kajian ini juga menyoroti kontribusi ilmu perbedaan dalam fiqh Islam, baik dalam bentuk perbedaan antarmazhab maupun dalam konteks hukum praktis. Hasil kajian ini menunjukkan pentingnya memahami maqashid syariah dan fiqh prioritas dalam mengembangkan dan menerapkan comparative law yang lebih efektif dan relevan di dunia Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan realitas baru. Kata Kunci: Maqashid syariah, Yurisprudensi, Hukum komparatif, Evolusi hukum, Kontekstualisasi syariah