Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Ineffectiveness of The Legislative Function By The Regional Representative Council (Case Study Of Kebumen Regency) Utami, Wiji Nurfi; Ardhanariswari, Riris
RechtIdee Vol 19, No 1 (2024): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v19i1.22603

Abstract

Regional Regulations are an instrument for administering regional government formed by the Regional Legislative Institutions and the Regional Government. Regional Legislative Institutions has the right to submit the Initiative Regional Regulation Draft to the head of Regional Legislative Institutions consists of explanation and Principal Number. The Draft was given Bapemperda to review. The results are reported to the head of Regional Legislative Institutions to be presented at the Plenary Meeting. The Regent and Regional Legislative Institutions discussing Regional Regulations. The formation of legal products is mandate of Act Numb. 12 of 2011 jo. 13 of 2022 about the Legislation Development and Numb. 80 of 2015 jo. Numb. 120 of 2018 about the Regional Legislation. The issues that will be discussed are the process of submitting Initiative Regional Regulation Draft and the problem. The research method is qualitative using a normative juridical and empirical juridical approach. The research location was carried out within the Kebumen Regional Legislative Institutions and Kebumen Regency Legal Section. The results of the research show that there is a need for Regulation that specifically about Initiative Regional Regulation Draft.
Optimalisasi Penggunaan Bantaran Sungai yang Dihuni Secara Turun Temurun Serta Diklaim Kepemilikanya dalam Konteks Pertanahan Utami, Wiji Nurfi; Handayani, Sri Wahyu
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i10.16848

Abstract

Tanah di sepanjang sungai termasuk dalam kategori kawasan lindung yang memerlukan perlindungan khusus. Sempadan sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai merupakan tanah Negara, namun pada kenyataannya masyarakan memanfaatkan tanah tersebut menjadi tempat hunian dan ditempati secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penggunaan tanah di bantaran sungai yang termasuk dalam kategori kawasan lindung, yang sering kali digunakan oleh masyarakat sebagai hunian secara turun temurun. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan karakteristik preskriptif. Dari hasil kajian didapati bahwa pemberian izin rekomendasi tanah di wilayah bantaran sungai harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan keberlanjutan lingkungan, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak merugikan lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem sungai merupakan prioritas utama dalam pengelolaan sempadan sungai. Perlunya pendekatan hukum yang adil dan transparan sesuai dengan Pancasila dalam menangani proses pensertifikatan tanah di bantaran sungai agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang muncul, seperti proses permohonan yang lambat dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait prosedur hukum yang berlaku.