Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Journal of Innovative and Creativity Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Albayan : Journal of Islam and Muslim Societies
Firmansyah , Heri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi Sinulingga, Achmad Yazid; Firmansyah , Heri; Adly , M Amar
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 2 No 4 (2024): Agustus
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v2i4.291

Abstract

This article aims to find out about the rules regarding women who are forbidden to marry, what are the arguments and origins of the rules, what are examples of rules in the application of Islamic family law, what are the exceptions to the rules, and what laws relate to women who are forbidden to marry. This research is normative juridical research, therefore this research is of a legal nature in secondary data research which includes primary materials, namely binding legal materials consisting of statutory regulations, secondary materials which provide explanations of primary legal materials and tertiary materials, namely legal materials which provide explanations of primary and secondary legal materials, including electronic media, dictionaries and so on. The results of this research show that there is a prohibition on the marriage of a man with two women who are sisters. If viewed from the perspective of Islamic law and statutory regulations, the marriage is invalidated.
Analisis Wali Nikah Terhadap Budak (Studi Naskah kitab Fathul Mu’in) Simanjuntak, Heriamsyah; Firmansyah , Heri; Adly , M. Amar
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan wali nikah terhadap budak berdasarkan kitab Fathul Mu’in. Penulis menggunakan metode penelitian penelitian filologi yang menysesuaikan dengan tujuan dan objek (naskah) yang diteliti serta tujuannya ialah menyajikan sebuah suntingan teks yang bersih dari berbagai kesalahan tulis dan mengembalikan teks kepada bentuk yang lebih mendekati teks aslinya dan penulis juga menggunakan Teknik yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, Kitab Klasik, kamus dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa ketentuan-ketentuan wali nikah bagi para budak yang ingin menikah salah satunya seorang budak yang menikah tanpa izin sayidnya maka nikahnya batal.
Analisis Wali Nikah Terhadap Budak (Studi Naskah kitab Fathul Mu’in) Simanjuntak, Heriamsyah; Firmansyah , Heri; Adly , M. Amar
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan wali nikah terhadap budak berdasarkan kitab Fathul Mu’in. Penulis menggunakan metode penelitian penelitian filologi yang menysesuaikan dengan tujuan dan objek (naskah) yang diteliti serta tujuannya ialah menyajikan sebuah suntingan teks yang bersih dari berbagai kesalahan tulis dan mengembalikan teks kepada bentuk yang lebih mendekati teks aslinya dan penulis juga menggunakan Teknik yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, Kitab Klasik, kamus dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa ketentuan-ketentuan wali nikah bagi para budak yang ingin menikah salah satunya seorang budak yang menikah tanpa izin sayidnya maka nikahnya batal.
Konsep Nafkah Dan Hak Istri Atas Pendapatan Suami Dalam Hukum Keluarga Islam Ritonga, Meifiani; firmansyah , Heri
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7122

Abstract

Konsep nafkah dan hak istri atas pendapatan suami merupakan isu fundamental dalam hukum keluarga Islam yang terus mengalami dinamika seiring perubahan struktur sosial dan ekonomi keluarga Muslim. Dalam fikih klasik, nafkah diposisikan sebagai kewajiban mutlak suami sebagai konsekuensi akad nikah, sementara pendapatan suami dipandang sebagai harta milik pribadi yang dibatasi oleh kewajiban syar‘i. Namun, perkembangan masyarakat kontemporer, termasuk meningkatnya partisipasi ekonomi istri, menimbulkan persoalan baru mengenai batasan hak istri atas pendapatan suami serta relevansi konsep nafkah dalam relasi keluarga modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nafkah dan kedudukan hak istri atas pendapatan suami dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, melalui kajian terhadap Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta regulasi dan pemikiran hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Islam, hak istri atas pendapatan suami tidak dimaknai sebagai hak kepemilikan absolut, melainkan sebagai hak nafkah yang wajib dipenuhi secara adil dan layak. Perspektif kontemporer menegaskan pentingnya penafsiran kontekstual terhadap konsep nafkah tanpa menghilangkan prinsip dasar kewajiban suami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif antara fikih klasik dan pemikiran hukum Islam kontemporer diperlukan untuk menjaga relevansi konsep nafkah serta mewujudkan keadilan dan keharmonisan dalam relasi suami istri di tengah dinamika sosial modern.
KHULU' DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Siti khodijah; Firmansyah , Heri
Albayan Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 2 No. 02 (2025)
Publisher : Albayan Journal of Islam and Muslim Societies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Khulūʿ, as a divorce mechanism initiated by the wife through the payment of iwāḍ (compensation) to the husband, is a legal institution deeply rooted in classical Islamic jurisprudence, yet it has undergone significant transformation when adopted into modern legal systems, including that of Indonesia. This study reassesses the concept of khulūʿ across the four Sunni schools of law and compares these doctrinal formulations with its judicial implementation within the Indonesian legal system, particularly through the Kompilasi Hukum Islam (KHI) and the practices of the Religious Courts. Employing a qualitative, library-based research approach combined with doctrinal and comparative legal analysis, this research finds that although the fundamental elements of khulūʿ—such as the requirement of iwāḍ, the absence of the husband’s right to revoke the divorce, the prescribed ʿiddah, and the centrality of mutual consent—are maintained, the Indonesian legal system has formally institutionalized khulūʿ by mandating judicial proceedings, requiring specific grounds for divorce, authorizing judicial intervention in determining iwāḍ when no agreement is reached, and introducing administrative procedures absent from classical fiqh discourse. The study concludes that the Indonesian model of khulūʿ reflects a process of Islamic legal adaptation shaped by the demands of modernity, the administrative needs of the state, and the imperative of protecting women, thereby producing a dialectical relationship between fiqh orthodoxy and contemporary family law regulation.
Co-Authors Adly , M Amar Adly , M. Amar Ritonga, Meifiani Simanjuntak, Heriamsyah Sinulingga, Achmad Yazid SITI KHODIJAH