Indra Bayu Nugroho
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN TEORITIS PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU Indra Bayu Nugroho
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi seperti Indonesia. Sukses atau tidaknya suatu pemilihan umum tidak hanya ditentukan atas dasar pemungutan suara yang dilakukan namun juga mencakup pada penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum Pemilu Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana pembentukan pengadilan khusus di Indonesia dalam bingkai keadilan dan kepastian hukum dalam Pemilihan Umum, selain itu juga dikaji secara mendalam mengenai penyelesaian permasalahan hukum pemilu di Indonesia yang mencakup pada tindak pidana pemilu, sengketa administrasi pemilu, sengketa proses pemilu dan sengketa hasil (rekapitulasi) dalam Pemilihan Umum. Pengadilan khusus pemilu merupakan wacana yang patut untuk direalisasikan dengan mekanisme pembentukan kamar baru di Mahkamah Agung serta membatasi hierarki pengadilan tersebut hanya sampai pada pengadilan tinggi untuk mencapai stabilitas kepastian dalam pemilihan umum selain itu kompetensi relatif dari pengadilan khusus pemilu dan kamar politik dan pemilihan umum di mahkamah agung mencakup pada penanganan seluruh permasalahan hukum pemilihan umum. Penelitian ini didesain menggunakan metode penelitian kualitatif yang secara khusus menggunakan metode studi kepustakaan atau library research.
Evaluasi Kritis Pembentukan Komposisi Keanggotaan Komisi Dalam Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat: Kajian Reformasi Parlemen Berbasis Konstitusionalisme Dan Demokrasi Indra Bayu Nugroho; Yudi Widagdo
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 4 JULI 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The formation of the composition of the composition of the commission membership in the institution of the House of Representatives is confirmed the dominance of the Political Party Faction significantly, this causes the basis for the placement of members of the House of Representatives in commissions is often not based on competence but rather on pragmatic political calculations which are certainly not ideal for democracy. The research method applied in writing this paper is normative or doctrinal legal research that specifically examines the sources of legal materials, as well as non-legal materials that are relevant to the theme and framework of the research carried out. The purpose of this research itself is to obtain a more ideal and coherent concept with democracy and the principle of constitutionalism in terms of the mechanism for forming the composition of the composition of the field commission membership in the DPR institution. The result of this study is that the mechanism for determining the membership of the commission must be based on the will of the members of the House of Representatives in principle, where the members of the House of Representatives propose 4 (four) desired commission choices to the leadership of the House of Representatives accompanied by the rationality of the choice, as well as evidence of experience and competence that is coherent with the desired field, which then the leadership of the House of Representatives with the assistance of the Expert Body conducts an open selection to decide on the placement each member of the House of Representatives