Lisa, Rima April
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP KEGAGALAN PROGRAM FOOD ESTATE DI KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH Pangastuti, Inagatha Setyarahma; Kusuma, Indra Fredika; Lisa, Rima April
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.88

Abstract

Program lumbung pangan atau lebih dikenal dengan food estate sebagai salah satu upaya yang diagungkan pemerintah untuk menangani problematika ketahanan pangan di Indonesia, telah ada sejak tahun 1995 pada era pemerintahan Presiden Suharto. Program food estate kembali diagungkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sesuai dengan ditetapkannya PP Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Dalam program tersebut, pemerintah mengupayakan lahan food estate seluas 770.601 Hektar di Kalimantah Tengah, 235.351 Hektar di Sumatera Selatan, 30.000 Hektar di Sumatera Utara, dan 2.052.551 Hektar di Papua. Namun, mayoritas lahan yang hendak digunakan tersebut adalah lahan gambut. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis terkait pelaksanaan program food estate dalam konsep good governance dan tanggung gugat pemerintah apabila terjadi kegagalan program food estate. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normative, dengan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statue approach). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 (dua) temuan sebagai berikut: Pertama, bahwa pelaksanaan program food estate ini tidak memenuhi sepenuhnya konsep good governance, sehingga berakibat terhadap tidak tercapainya hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Kedua, bahwa apabila terjadi kegagalan dalam program food estate, seharusnya ada mekanisme yang lebih komprehensif untuk memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah sebagai penanggung jawab dalam program tersebut.
The Influence of the Decision of the Honorary Council of Election Organizer on the Process of Selecting President and Vice President Candidates Hidayat Romadhoni, Muhammad Hendi; Lisa, Rima April; Aviansyah, Dhifa Rifky; Aziz, Warit
RechtIdee Vol 19, No 2 (2024): DECEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v19i2.27824

Abstract

The main component of the main pillar of every democratic system is the existence of a mechanism for regularly channeling people's opinions using general elections which are held periodically. Code of Ethics is necessary to regulate the behavior and principles that must be followed by election participants. The Election Organizer Honorary Council has the function of examining alleged violations of the election organizer code of ethics, which regulated in DKPP Regulation Number 2 of 2017. This research used a normative method, that is to find legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues being faced. The approach used in this research uses a case and conceptual approach that is Case Approach. In DKPP Decision Number 135-PKE-DKPP/XII/2023, Number 136-PKE-DKPP/XII/2023, Number 137-PKE-DKPP/XII/2023, and Number 141-PKE-DKPP/XII/2023, DKPP decided to granted the complainants' complaints in part. In this decision, the Chairman of the KPU and 6 (six) KPU members were given strict warning sanctions starting from the time the sanctions were read out and ordered Bawaslu to supervise the implementation of the decision from the DKPP.