Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Studia Legalia
Pangastuti, Inagatha Setyarahma
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP KEGAGALAN PROGRAM FOOD ESTATE DI KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH Pangastuti, Inagatha Setyarahma; Kusuma, Indra Fredika; Lisa, Rima April
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.88

Abstract

Program lumbung pangan atau lebih dikenal dengan food estate sebagai salah satu upaya yang diagungkan pemerintah untuk menangani problematika ketahanan pangan di Indonesia, telah ada sejak tahun 1995 pada era pemerintahan Presiden Suharto. Program food estate kembali diagungkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sesuai dengan ditetapkannya PP Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Dalam program tersebut, pemerintah mengupayakan lahan food estate seluas 770.601 Hektar di Kalimantah Tengah, 235.351 Hektar di Sumatera Selatan, 30.000 Hektar di Sumatera Utara, dan 2.052.551 Hektar di Papua. Namun, mayoritas lahan yang hendak digunakan tersebut adalah lahan gambut. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis terkait pelaksanaan program food estate dalam konsep good governance dan tanggung gugat pemerintah apabila terjadi kegagalan program food estate. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normative, dengan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statue approach). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 (dua) temuan sebagai berikut: Pertama, bahwa pelaksanaan program food estate ini tidak memenuhi sepenuhnya konsep good governance, sehingga berakibat terhadap tidak tercapainya hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Kedua, bahwa apabila terjadi kegagalan dalam program food estate, seharusnya ada mekanisme yang lebih komprehensif untuk memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah sebagai penanggung jawab dalam program tersebut.
Judges' Efforts to Uphold the Principles of Legal Justice and Human Rights in Imposing Sanctions in Drug Cases Septian, Nurul Naeni; Pangastuti, Inagatha Setyarahma
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10765

Abstract

This study aims to analyze whether court decisions in drug abuse cases are based on Indonesia's principles of justice and human rights. This study is important to conduct because there are quite significant differences in the sanctions received by perpetrators of drug crimes, giving rise to the perception that judges are inconsistent in providing fair decisions for perpetrators of drug crimes. In their decisions, judges often ignore the principles of human rights to provide a deterrent effect to perpetrators of drug crimes. Hence, the assumption arises that judges in many cases discriminate against defendants of drug crimes. This study uses a normative legal approach and case studies to examine the case submitted in decision number 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby. Based on these findings, the judge attempts to uphold a fair decision by imposing a sentence commensurate with the error and considering the economic ability of the perpetrator to pay the fine, with the option of additional imprisonment for six months if unable to pay. This decision approach aims to uphold the principles of human rights. Keywords: Drug Abuse; Human Rights; Principle of Justice
Co-Authors Kusuma, Indra Fredika Lisa, Rima April Septian, Nurul Naeni