Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Menganalisis Pertumbuhan Pajak Pendapatan Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara Malasari, Tiur; Rumapea, Lidia; Sinaga, Rahma Dhani Fitria; Lumbansiantar, Roselli Anjelina; Trisna, Wulan Ayu; Naibaho, Linton
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i1.1834

Abstract

Saat ini otonomi daerah menjadi tantangan disetiap daerah untuk menggali potensi yang dimiliki, guna mendukung keuangan daerah sebagai modal, pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah didaerah. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Perbedaan ekonomi dan sosial antar-daerah akan mempengaruhi analisis pertumbuhan pajak. Selain itu, persoalan kelalaian berdampak pada seberapa sadar masyarakat luas akan tanggung jawabnya membayar pajak kendaraan bermotor. Akan sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunannya karena banyak masyarakat yang enggan atau tidak mau belajar tentang pentingnya membayar pajak. Guna mendekati masalah ini digunakan metode penelitian melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hal ini akan membantu dalam mengumpulkan data tentang pertumbuhan pajak pendapatan kendaaraan bermotor di Sumut. Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan utama pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Penerimaan pajak yang optimal membuat perkembangan pembangunan nasional menjadi cepat dan pesat. Perkembangan pembangunan yang semakin cepat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai: Studi Kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj Lumbansiantar, Roselli Anjelina; Siallagan, Abigael; Agustina, Gaby; Mahulae, Tri Santa; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lumban
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4079

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia, proses peradilan khususnya perkara perceraian memerlukan pertimbangan yang sangat matang dan hati-hati oleh hakim. Putusan Studi Kasus Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 September 2024 memberikan wawasan penting tentang bagaimana hakim memutus perkara perceraian.Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut merupakan perselisihan yang masih dapat diharapkan untuk rukun kembali karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang menerangkan bahwa telah ada usaha dari keluarga maupun saksi-saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
Pelindungan Hukum terhadap Tari Tor-Tor Sipitu Sawan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Lumbansiantar, Roselli Anjelina; Siahaan, Parlaungan Gabriel
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 3 (2025): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i3.1720

Abstract

The Sipitu Sawan tortor dance is an art that has high cultural value. In the midst of developments, this dance faces challenges related to legal protection. This research aims to analyze the form of legal protection for the Sipitu Sawan tortor dance as expression of traditional culture, the challenges in efforts to provide legal protection for the Sipitu Sawan tortor dance as expression of traditional culture, and analyze the role of the government and indigenous/local communities in maintaining the existence and rights to the Sipitu Sawan tortor dance. Using qualitative descriptive methods and a normative-empirical approach, it was found the implementation of Article 38 of Law no. 28 of 2014 not optimal in the region. Lack of documentation, legal dissemination, risk of cultural claims are the main problems.
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai: Studi Kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj Lumbansiantar, Roselli Anjelina; Siallagan, Abigael; Agustina, Gaby; Mahulae, Tri Santa; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lumban
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4079

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia, proses peradilan khususnya perkara perceraian memerlukan pertimbangan yang sangat matang dan hati-hati oleh hakim. Putusan Studi Kasus Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 September 2024 memberikan wawasan penting tentang bagaimana hakim memutus perkara perceraian.Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut merupakan perselisihan yang masih dapat diharapkan untuk rukun kembali karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang menerangkan bahwa telah ada usaha dari keluarga maupun saksi-saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.