Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Tindakan Kekerasan Dalam Sistem Hukum di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 899/pid.Sus/2023.Pn Medan Puspita, Della; Saragih, Rinnauli; Rahmawati, Sellia; Haykal Parapat, Tegar Alif; Gabriel Siahaan, Parlaungan; Batu, Dewi Pika Lumban
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 10 No 2 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v10i2.7210

Abstract

Violence is becoming more common as society, technology, and human individualism develop. In this study, acts of violence against people or objects together in public occurred one day, Sunday, February 19, 2023, at approximately 02.15 WIB. carrying out a brawl on the Titi Besi Bridge (Bridge 39), which is on Jalan Yong Panah Hijau, Environment V, Labuhan Deli Village. Based on this case, the problem that the author wants to study is: what are the stages in the process of criminal acts of violence against people or property in the Medan District Court based on the procedural law in Decision Number 899/Pid.Sus/2023/Pn Mdn, and what is the decision of the Council? The judge is in accordance with the laws that regulate acts of violence, one of which is Article 170 Paragraph 1. In this research, the method used is qualitative, namely juridical-normative, which means that this legal research only uses secondary data or related library materials, and the data collection technique used is examining the results of Decision Number/899.Pid.Sus/2023/Pn Mdn and also related books and journals. The aim is to obtain an in-depth understanding and theoretical basis regarding the problem being researched. In the verdict of the crime of violence against the defendant Muhammad Saidi Amri Number (899.Pid.Sus/2023/Pn Mdn), he was proven to have violated Article 170 Paragraph (1) and received a prison sentence of 2 years in prison, including a period of detention and arrest. So it is not in accordance with Article 170 Paragraph (1), which states that if someone commits a criminal act of violence openly in public, he will be sentenced to 5 years and 6 months.
Peran Saksi dalam Persidangan sebagai Pendorong Keadilan: Studi Kasus Pencurian Sepeda Motor Sembiring, Gelora Rehliasta; Rumapea, Lidia; Simanjuntak, Agatha Sofia; Ayu, Fanny Mustika; Manurung, Yunita Tri Carnova; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lumban
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4126

Abstract

This research examines the role of witnesses in motorbike theft cases which ended in peaceful resolution through a restorative justice approach. The main focus lies on how witnesses can influence the trial and mediation process in an effort to achieve balanced justice between the perpetrator and the victim. The method used is a normative juridical approach, which refers to legal studies and related documents to understand the role of witnesses as evidence and promoters of justice. The research results show that witness testimony plays an important role in revealing facts, supporting the mediation process, and preventing decision-making errors in court. Witnesses also function as moral monitors who ensure that restorative justice is carried out transparently and protects the rights of victims. This research suggests the need for systematic integration of restorative justice in the legal system, better witness protection, and public education regarding the importance of the role of witnesses in the judicial process.
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai: Studi Kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj Lumbansiantar, Roselli Anjelina; Siallagan, Abigael; Agustina, Gaby; Mahulae, Tri Santa; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lumban
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4079

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia, proses peradilan khususnya perkara perceraian memerlukan pertimbangan yang sangat matang dan hati-hati oleh hakim. Putusan Studi Kasus Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 September 2024 memberikan wawasan penting tentang bagaimana hakim memutus perkara perceraian.Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut merupakan perselisihan yang masih dapat diharapkan untuk rukun kembali karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang menerangkan bahwa telah ada usaha dari keluarga maupun saksi-saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
Law Enforcement Against Children as Perpetrators of the Crime of Theft with Violence (Case Study of Medan District Court Decision Number: 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn) Alti Laksana Simaremare; Kudadiri, Agnes Jessi; Handayani, Putri; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lumban
Indonesian Journal of Advanced Research Vol. 2 No. 10 (2023): October 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijar.v2i10.6320

Abstract

This research explores law enforcement against children as perpetrators of criminal acts of theft with violence through case study analysis of Medan District Court Decision Number: 77/ Pid.Sus – Anak /2023/ PN Mdn. The research method used is a qualitative descriptive research method with the proportion of research using library research. This is used to carry out analysis related to the issue being raised. The application of the law to Bayu Nugroho Karen, a child who is in conflict with the law as a perpetrator of the crime of theft with violence is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Where children can be held accountable for their actions and their rights as children who have committed criminal acts guaranteed in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System have been fulfilled in Decision number 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, dated 31 August 2023.
Analisis Penerimaan Pajak dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Nasional Firman, Al; Purba, Desriani Ronay; Batu, Dewi Pika Lumban; Purba, Friska Lorentina; Hasibuan, Mantasia; Simbolon, Putri Amelia
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.28765

Abstract

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan krusial dalam membiayai pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak terhadap realisasi pembangunan di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya strategis dalam optimalisasi pemungutan pajak. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran signifikan dalam pendanaan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kesenjangan antarwilayah, dan kebocoran anggaran masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas sistem perpajakan dan transparansi penggunaan dana menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
Analisis Peran Negara Dalam Kasus Kekerasan pada Anak di Nias Selatan Purba, Elisabeth; Hutabarat, Monica; Sebayang, Rizkita; Damanik, Sheshilia; Ambarita, Yanti; Batu, Dewi Pika Lumban
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.5876

Abstract

Nias Selatan, sebagai bagian dari Kepulauan Nias, menghadapi krisis hak asasi anak yang kompleks, dengan berbagai permasalahan serius seperti terjadinya kekerasan yang mencakup eksploitasi pernikahan dini pada anak. Kendala utama dalam penanganan kasus-kasus ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan profesional di sektor-sektor terkait, yang menyebabkan kebijakan perlindungan anak yang telah disusun secara nasional seringkali tidak dapat diterapkan dengan efektif di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi pustaka, untuk mengeksplorasi bagaimana peran negara dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Nias Selatan, dengan menganalisis ketidakefektifan kebijakan yang ada. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap realitas sosial yang kompleks dan menganalisis makna yang terkandung dalam kebijakan dan tindakan negara dalam perlindungan hak-hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak di Nias Selatan terhambat oleh faktor-faktor struktural yang mendalam, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Faktor-faktor ini tidak hanya mempengaruhi implementasi kebijakan, tetapi juga menciptakan tantangan besar dalam merancang program yang relevan dan efektif untuk melindungi anak-anak. Ketidakmampuan negara untuk mengatasi ketimpangan ini memperburuk situasi dan menempatkan hak-hak anak dalam posisi yang rentan.
SANKSI PERPAJAKAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK Hasibuan, Nur Hidayah; Silaban, Florensia; Armanda, Tri Bayu; Fauzi, Muhammad Iraqi; Batu, Dewi Pika Lumban
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.48655

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penghindaran pajak menjadi sorotan utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan dan individu dengan penghasilan tinggi yang diduga memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajak mereka secara tidak wajar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih dalam mengenai hukum pajak. Adapun Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan untuk membahas isu-isu hukum yang berkaitan dengan perpajakan. Praktik penghindaran pajak menjadi perhatian utama di Indonesia, berdampak negatif pada penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan sosial. Sistem sanksi yang adil dan konsisten merupakan instrumen penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Sanksi perpajakan yang efektif dan memiliki efek jera sangat penting untuk mencegah penghindaran pajak secara sistematis Namun, efektivitas sanksi perpajakan dalam mencegah praktik penghindaran pajak di Indonesia masih rendah.
Analisis Peran Negara Dalam Kasus Kekerasan pada Anak di Nias Selatan Purba, Elisabeth; Hutabarat, Monica; Sebayang, Rizkita; Damanik, Sheshilia; Ambarita, Yanti; Batu, Dewi Pika Lumban
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.5876

Abstract

Nias Selatan, sebagai bagian dari Kepulauan Nias, menghadapi krisis hak asasi anak yang kompleks, dengan berbagai permasalahan serius seperti terjadinya kekerasan yang mencakup eksploitasi pernikahan dini pada anak. Kendala utama dalam penanganan kasus-kasus ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan profesional di sektor-sektor terkait, yang menyebabkan kebijakan perlindungan anak yang telah disusun secara nasional seringkali tidak dapat diterapkan dengan efektif di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi pustaka, untuk mengeksplorasi bagaimana peran negara dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Nias Selatan, dengan menganalisis ketidakefektifan kebijakan yang ada. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap realitas sosial yang kompleks dan menganalisis makna yang terkandung dalam kebijakan dan tindakan negara dalam perlindungan hak-hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak di Nias Selatan terhambat oleh faktor-faktor struktural yang mendalam, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Faktor-faktor ini tidak hanya mempengaruhi implementasi kebijakan, tetapi juga menciptakan tantangan besar dalam merancang program yang relevan dan efektif untuk melindungi anak-anak. Ketidakmampuan negara untuk mengatasi ketimpangan ini memperburuk situasi dan menempatkan hak-hak anak dalam posisi yang rentan.
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai: Studi Kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj Lumbansiantar, Roselli Anjelina; Siallagan, Abigael; Agustina, Gaby; Mahulae, Tri Santa; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lumban
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4079

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia, proses peradilan khususnya perkara perceraian memerlukan pertimbangan yang sangat matang dan hati-hati oleh hakim. Putusan Studi Kasus Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 September 2024 memberikan wawasan penting tentang bagaimana hakim memutus perkara perceraian.Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut merupakan perselisihan yang masih dapat diharapkan untuk rukun kembali karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang menerangkan bahwa telah ada usaha dari keluarga maupun saksi-saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Atas Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus: Putusan PN Medan Nomor 1293/Pid.B/2025/PN Mdn) Siahaan, Ruth Yessika; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lumban; Andini, Salwa; Ningsih, Putri Widia; Sintania, Laras Sati; Philia, Ivana Theo; Sinaga, Reylan Silverius
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis yang mendalam terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan konkret, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1293/Pid.B/2025/PN Mdn. Kasus ini, yang melibatkan tindakan Pencurian dengan Pemberatan, dipilih sebagai kasus studi untuk menganalisis bagaimana Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan merumuskan keyakinan dan pertimbangan hukumnya.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dimana meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan dapat dikatakan telah mencerminkan keseimbangan antara asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hakim berhasil menerapkan hukum positif dengan benar (kepastian), menjatuhkan hukuman yang sepadan (keadilan), dan memperhatikan kondisi sosial serta usia pelaku (kemanfaatan). Dengan demikian kesimpulan dari pada penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1293/Pid.B/2025/PN Mdn, mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah mencerminkan penerapan hukum yang adil, proporsional, dan humanis.
Co-Authors Agustina, Gaby Alti Laksana Simaremare Ambarita, Yanti Andini, Salwa Aritonang, Adelina M Armanda, Tri Bayu Ayu, Fanny Mustika Balqis, Salsabila Br Sembiring, Erbina BR Sembiring, Nike Margaretha Butar, Ikhsanul Fadly Butar- Cahya, Mira Damanik, Sheshilia Fauzi, Muhammad Iraqi Firman, Al Gabriel Siahaan, Parlaungan Gaol, Lammarito Lumban Harahap, Putri Permata Assiddiq Hartika Dewi Hasibuan, Mantasia Hasibuan, Nur Hidayah Hasibuan, Rahma Yani Hasugian, Pingky Monica Haykal Parapat, Tegar Alif Husib, Muhammad Habib Hutabarat, Monica Kudadiri, Agnes Jessi l Siahaan, Parlaungan Gabrie Lubis, Yuli Indriani Lumbansiantar, Roselli Anjelina Mahulae, Tri Santa Manalu, Vivin Silvia Boang Manik, Vinolya Lidevia Br Manurung, Mario Fany Manurung, Yunita Tri Carnova N., Satya Nofryanti Ningsih, Putri Widia Pandiangan, Tawarika M Panjaitan, Pebriana Asina Pasaribu, Anjelina Perangin-Angin, Zoan Gaharu Philia, Ivana Theo Pratama, Raja Songkup Purba, Desriani Ronay Purba, Elisabeth Purba, Friska Lorentina Purba, Herlide Purba, Nasywa Yasmin Puspita, Della Putri Handayani Rahmawati, Sellia Rumapea, Lidia Salsabila, Tengku Saragih, Rinnauli Sebayang, Rizkita Sembiring, Gelora Rehliasta Siahaan , Parlaungan Gabriel Siahaan, Parlaungan Gabriel Siahaan, Ruth Yessika Siallagan, Abigael Siburian, Pebryna Riosa Sihite, Samuel Sihombing, Ade Fitri Sihombing, Eka Putriani Sijabat, Yosua Gabe Maruli Silaban, Florensia Simanjuntak, Agatha Sofia Simbolon, Boy Dippu Tua Simbolon, Putri Amelia Simbolon, Yeni Yolanda Sinaga, Reylan Silverius Sintania, Laras Sati Siregar, Rahmi Stepani, Gabriella Syahputra, Bayu Ardian Tobing, Dian Uli Anatasia Lumban Tobing, Dies L.