Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Edi Yuhermansyah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
LEGAL PROTECTION FOR WORKERS AT LKP SAHABAT CENDEKIA SIGLI, INDONESIA Rahmatillah, Muhammad Syaukas; Edi Yuhermansyah
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2024): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jurista.v8i1.144

Abstract

The Institute of Courses and Education or LKP is one form of non-formal education institution that employs educators as applicable in formal education. However, in some LKP cases, it raises problems including the absence of contractual provisions of employment agreements that cause uncertainty and protection for both parties between LKP and workers. For this reason, the focus of this research is how is the system and form of employment contract and its implementation at LKP Sahabat Cendekia Sigli, and how is the legal protection for workers at LKP Sahabat Cendekia Sigli reviewed according to the ijārah ‘alā al-’amal contract? This research is studied with a conceptua lapproach approach with the type of empirical legal research. The result of the research is that the system and form of employment contract between workers and LKP Sahabat Cendekia Sigli is in the form of an oral agreement with the provision that the manager explains the amount of salary/wages per hour and subject, as well as teaching hours or days. The LKP does not explain the expiration date of the contract. In the context of protection and legal certainty, the status of workers in the LKP and the LKP itself does not have legal certainty. On the one hand, there is uncertainty and legal protection for the LKP because workers can decide to resign/leavethe LKP. On the other hand, workers also do not get legal certainty and protection because the LKP can also terminate the employment contract at any time. For this reason, seen from the ijārah ‘ala al-’amal contract, the implementation of the employment contract at the Sahabat Cendekia Sigli LKP is not in accordance with the principles of sharia contracts. The ijārah alā al-'amal contract requires the certainty of a written agreement contract and the actions of the two parties are bound by and limited by the agreed agreement letter. This is what is missing in the work agreement at LKP Sahabat Cendekia Sigli.
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam Yana, Syukri; Edi Yuhermansyah; Shabarullah
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1 (2025): Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jarima.v1i1.44

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dengan fokus pada analisis putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cag. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, penyalahgunaan narkotika diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi pelaku. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan aspek yuridis berupa penerapan pasal terkait dan aspek non-yuridis seperti faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman. Sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, meskipun narkotika tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum utama, namun dianalogikan dengan khamr (minuman keras) yang jelas keharamannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis sanksi yang diberikan; sebagian berpendapat termasuk dalam jarimah hudud dengan sanksi cambuk seperti peminum khamr, sementara pendapat lain menyatakan termasuk dalam jarimah ta'zir yang sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (ulil amri). Pendekatan ta'zir lebih sesuai dengan sistem hukum di Indonesia karena memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menetapkan sanksi yang mempertimbangkan aspek preventif, represif, kuratif, dan edukatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dengan pendekatan yang komprehensif untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Kata kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam
Co-Authors Rahmatillah, Muhammad Syaukas Shabarullah Yana, Syukri