<![CDATA[AbstrakMasyarakat pesisir yang ada di Kecamatan Marore yang juga terletak di kawasan perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina yang selama ini terkesan terpinggirkan dan kepentingannya terabaikan oleh pemerintah, sehingga dibutuhkkan optimalisasi peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal meningkatkan kesejahtraan dari masyarakat. Sebagai sebuah kecamatan yang terletak dikawasan perbatasan antara Republik Indonsesia dan Republik Filipina yang menyyandang status boreder crosing area atau garis lintas batas tentunya masyarakat Kecamatan Marore memiliki permasallahan tersendiri dan sangat kompleks dari berbagai aspek, mulai dari terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dalam hal ini menyangkut pendidikan, dimana masyarakat yang ada di Kecamatan Marore rata-rata hanya mengenyam tingkat pendidikan dasar dan tingkat menengah pertama saja sehingga tingkat pengetahuan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di sekitar sangat minimdan juga akses yang sangat terbatas, selain itu juga sebagai kecamatan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang luas wilayahnya rata-rata hanya 1 KM persegi, sudah tentu kultur masyarakatnya adalah masyarakat pesisir yang 90% berpofesi sebagai nelayan, dalam hal ini sebagai nelayan tangkap tradisional dan belum terlalu mengenal sistem budidaya di karenakan sumberdaya manusia yang belum mumpuni . Tujuan ppenelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah daam pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan perbatasan , metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptifdengan informannya adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan , Camat Marore,, Kapitalaung Marore, Kapitalaung Kawio. Hasil penelitiain ini menunjukan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Marore belumlah optimal.Kata kunci : Optimalisasi Dan Pemberdayaan]]>
