Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa JURNAL RETENTUM Jurnal ABDIMAS MUTIARA JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL
Simatupang, Boturan N.P
Unknown Affiliation
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perilaku Peduli Hukum Dan Lingkungan Melalui Program Kemitraan Masyarakat Sirait, Rian Mangapul; Ginting, Roy Fachraby; Simatupang, Binka L.G; Simatupang, Boturan N.P; Sitorus, Rendra Alfonso
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan perilaku peduli hukum dan Penegakan hukum memerlukan ketegasan aparat dan kesadaran masyarakat. Penegakan hukum akan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman. Masyarakat perlu kesadaran hukum yang tinggi sehingga mempunyai perilaku hukum yang tinggi. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang setiap tahunnya mengalami kebakaran lahan dan hutan. Faktor kebakaran lahan dan hutan meliputi faktor alam dan manusia. Faktor alam terutama musim kemarau merupakan faktor yang sulit dikendalikan maka salah satu langkah preventifnya adalah mengendalikan faktor manusia. Pengendalian faktor manusia melalui peningkatan peduli hukum dan lingkungan sehingga manusia tidak melakukan pelanggaran hukum terutama pembakaran lahan dan hutan. Program Kemitraan Masyarakat Peduli Hukum merupakan salah satu cara meningkatkan perilaku peduli hukum dan lingkungan. Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini melalui sosialisasi dan penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan, dan pendampingan terhadap mitra yaitu masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo meliputi para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aparat Desa Singa Kabupaten Karo dan masyarakat antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan dilakukan di sela-sela kesibukan bekerja masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan secara persuasif sehingga interaksi dengan masyarakat menjadi nyaman. Hal ini dilakukan agar transfer pengetahuan dan ketrampilan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan bahwa perilaku peduli hukum dan lingkungan masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo meningkat. Kondisi ini sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum dan kepedulian lingkungan untuk kehidupan manusia yang nyaman
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PT. TOR GANDA DAN PT. TOGOS GOPAS Zebua, Nonimawarni; Sirait, Rian Mangapul; Simatupang, Boturan N.P
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4999

Abstract

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. kegiatan tersebut memerlukan suatu wadah untuk dapat mengelola bisnis tersebut. Wadah tersebut adalah badan usaha atau organisasi perusahaan (business organization). Dalam hal suatu perusahaan adanya pengusaha dan karyawan/pekerja, pengusaha adalah orang yang mendirikan sebuah perusahaan dengan cara yang inovatif, Sedangkan karyawan/pekerja adalah : orang yang bekerja yang, orang yang menerima upah ataupun hasil kerjanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dimana pengusaha dan karyawan/pekerja saling berperan penting dalam suatu perusahaan, karena dengan adanya perusahaan maka dapat membantu pekerja mendapatkan kerjaan sehingga menghasilkan upah dari perusahaan sedangkan perusahaan akan semakin berkembang dan adanya keberhasilan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, apakah yang dimaksud pemutusan hubungan kerja (PHK), kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK), ketiga, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pokok perkara PHK secara sepihak oleh PT. Tor Ganda dan PT. Togos Gopas dalam (studi kasus putusan nomor 263/Pdt.Sus-PHI/2021 PN Mdn). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak telah diatur dalam pasal 153 Undang-undang cipta kerja, yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja pengusaha memiliki larangan untuk melakukan pemutusan hubungan (PHK). Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak sangat tidak diperbolehkan hal ini memang sudah sangat jelas, tetapi jikalau dalam keadaan tertentu yang memaksa untuk PHK itu dilakukan, maka adapula pengaturan mengenai upah dan pesangon yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yakni sumber data yang berupa data primer dan sekunder, dan data non hukum dikumpulkan berdasarkan permasalahan dan dikaji secara kompperhensif agar dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecah suatu masalah.
TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Sinaga, Brisman Herbet; Simatupang, Binka L.G; Simatupang, Boturan N.P; Sirait, Rian Mangapul
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5574

Abstract

Dalam Undang-undang Narkotika No 35 thn 2009 yang dimana mengatur tentang pidana serta memberikan sangksi kepada penyalah gunaan Narkotika yaitu mengedarkan narkotika dan pemakai narkotika. Peraturan Narkotika mendefinikan bahwa Narkoba merupakan Narkotika dan/atau Obat serta bahan-bahan yang berbahayanya ke tubuh. Narkotika yang biasa di sebut dengan Napza yaitu NArkotika,Psikotripika, dan Zat adiktif yang dimana senyawa ini memiliki efek samping memberikan resiko kecanduan kepada penggunanya yang membuat rusaknya otak yang mengakibatkan melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral dan menjadi ancaman seruis bagi masa depan Bangsa. Permasalahan dalam penulisan ini diangkat merupakan aturan Tindak Pidana narkotika menurut UU No 35 thn 2009 tentang penyalah gunaan narkotika, Aturan Pidana Mati diatur Psl 114 ayat ke 2 UU No. 35 thn 2009 dan pertimbangan hakim dalam penerapan pidana mati dalam putusan tingkat Pertama dan Banding tetap berlaku yaitu Keputusan PN Jakarta Barat No: 2267/Pid .Sus/2013 /PN. Jkr.Bar Metode Deskriptif merupakan metode yang yang di gunakan dalam penelitian ini menitik beratkan terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat dan menghuibungkan ke kasus yang diteliti. Bahwa Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif atau PPenelitian kepustakaan (Library Research). Tindak Pidana Narkotika berdasarkan UU No 35 thn 2009 mengatur terkait Penyalah gunaan Narkotika , tindak pidana narkotika menurut UU No 35 thn 2009 tentang narkotika mengatur hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat narkotika yang tindak pidana dengan kejahatan berat dikarekanan dengan sadar dan sengaja mengedarkan narkoba. Pengedar narkoba dengan pengguna narkoba berbeda dikarenakan penguna dianggap korban jika hanya terpengaruh menggunakan atau memakai narkoba namun jika terlibat mengedarkan akan dianggap tetap menjadi pelaku. Penjatuhan hukuman mati sangat lah tepat karena dapat memberantas peredaran narkoba di kalangan masyarakat dan melindungi negara dari kejahatan yang timbul diakibatkan penyalahgunaan narkoba tersebut. Aturan Pidana Mati diatur Psl 114 ayat yang 2 UU No. 35 Thn 2009 adanya unsur tanpa hak atau perbuatan yang melanggar Hukum bahwasanya dalam undang-undang ini perbuatan mengedarkan dengan Modus menjadi perantara kurir, menukar, menyerahkan dan menerima barang erlarang dalam bentuk tanaman yang beratnya. 1 kilogram ataupun lebih dari 5 pohon dan /atau dalam bentuk bukan tanaman. Penerapan hukuman pidana mati Hakim memiliki Pertimbangan dalam menerapkan Keputusan mati. Bahwa putusan tingkat Pertama dan Banding tetap berlaku yaitu Keputusan PN Jakbar No 2267 /Pid.Sus /2013 /PN. JKT.BAR sudah tepat dikarenakan pelaku terbukti pemukatan jahat dengan melawan hak melakukan bisnis gelap Narkotika dan penggunaan Narkotika secar Ilegal dengan barang bukti Narkotika seperti ekstasi tersebut begitu banyak dengan Jumlah1.412.476 butir dengan beratnya mencapai 380.996,9 gram yang merusak Generasi muda bangsa. Sehingga sudah tepat Pelaku dijatuhi Hukuman Mati.
DAMPAK SISTEM KERJA YANG BURUK TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KESEHATAN MENTAL PEKERJA OLEH PEMBERI KERJA Simatupang, Boturan N.P; Binka L.G Simatupang; Hildayani Karokaro
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/tekesnos.v7i1.6191

Abstract

Hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja seharusnya dilandasi oleh sistem kerja yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemui penerapan sistem kerja yang buruk, seperti beban kerja berlebih, jam kerja tidak manusiawi, kurangnya penghargaan, serta pengabaian hak-hak normatif pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sistem kerja yang tidak ideal terhadap pemenuhan hak-hak pekerja serta pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui kajian literatur dan regulasi ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja yang tidak tertata dapat menghambat pemenuhan hak pekerja, meningkatkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), serta menimbulkan gangguan psikologis seperti stres, kelelahan emosional (burnout), hingga depresi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemberi kerja dalam membangun sistem kerja yang manusiawi, seimbang, dan mendukung kesejahteraan pekerja baik secara fisik maupun mental, guna menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan.
UJI KETEPATAN PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 310 AYAT (4) DAN PASAL 311 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP TINDAKAN PEMBELAAN DIRI Simatupang, Binka L.G; Simatupang, Boturan N.P
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v20i1.8379

Abstract

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA ATAS TINDAKAN PEMBELAAN DIRI ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF Simatupang, Boturan N.P; Simatupang, Binka L.G
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v20i1.8380

Abstract

SOSIALISASI SANKSI PIDANA PELAKU BULYING DAN PENDAMPINGAN KORBAN BULYING DI SMK NEGERI 1 SIDIKALANG Simatupang, Boturan N.P; Binka L.G Simatupang; Helpitra Simatupang; Tulus Januardi Tua Panjaitan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 7 No. 1 (2026): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jam.v7i1.6902

Abstract

Latar belakang: Bullying yang mencakup intimidasi, pengucilan, dan kekerasan fisik maupun psikologis menunjukkan adanya distorsi fungsi pendidikan sebagai proses humanisasi. Fenomena ini tidak hanya menghambat perkembangan peserta didik secara optimal, tetapi juga mencerminkan lemahnya internalisasi nilai kemanusiaan dan sistem pencegahan yang efektif di sekolah, sehingga menjadikan bullying sebagai persoalan struktural dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum serta kesadaran psikologis warga sekolah terhadap praktik bullying di SMK Negeri 1 Sidikalang. Permasalahan utama adalah rendahnya literasi hukum mengenai sanksi pidana terhadap pelaku perundungan dan belum optimalnya pendampingan korban. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi sanksi pidana, penyuluhan kesehatan mental, dan pendampingan psikososial bagi korban. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa dan guru mengenai konsekuensi hukum bullying serta dampaknya terhadap kesehatan mental dan prestasi akademik. Pendampingan yang dilakukan juga membantu pemulihan kondisi psikologis korban. Kesimpulan: Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan terpadu berbasis hukum dan psikologis efektif dalam mencegah dan menangani bullying serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan berkeadaban.
Co-Authors Binka L.G Simatupang Ginting, Roy Fachraby Helpitra Simatupang Hildayani Karokaro Simatupang, Binka L.G Sinaga, Brisman Herbet Sirait, Rian Mangapul Sitorus, Rendra Alfonso Tulus Januardi Tua Panjaitan Zebua, Nonimawarni