Balebo, Piaget Mpoto
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum Mukhlis, Muhammad Mutawalli; Balebo, Piaget Mpoto; Syarifuddin, Andi; Tajuddin, Muhammad Saleh
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.260-280

Abstract

Lintas demokrasi dan sistem pemilu mengacu pada berbagai jenis demokrasi dan sistem pemilihan yang digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Penelitian membahas limitasi hak presiden dan kewenangannya serta dampaknya dalam proses pemilu dalam rangka penguatan sistem pemilu. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa limitasi hak presiden dalam kampanye politik sebagai penguatan system pemilihan umum ialah presiden harus tetap berlaku netral, tidak menggunakan anggaran negara, tidak boleh secara aktif terlibat dalam kampanye politik kandidat tertentu, serta presiden harus berhati-hati agar kebijakan pemerintah tidak dimanfaatkan untuk keuntungan politik. Sementara dampak yang ditimbulkan dari limitasi tersebut dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan keadilan kompetisi, memperkuat akuntabilitas, menjamin transparansi, serta menjamin keseimbangan kekuasaan.
Strengthening Presidential Institutions in Indonesia: A Policy Analysis for Governance Reform Mukhlis, Muhammad Mutawalli; Lohalo, Georges Olemanu; Imširović, Mirela; Balebo, Piaget Mpoto
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v10i1.7571

Abstract

This study examines the urgency of strengthening Indonesia's presidential institution to enhance governance and adapt to contemporary challenges. The research aims to assess the institution's capacity to ensure political stability, promote democratic values, and address corruption and centralization of power. Utilizing mixed methods, the study combines surveys, in-depth interviews, and direct observation, supported by thematic and statistical analysis. Key findings indicate that improving inter-institutional collaboration, adopting innovative decision-making strategies, and leveraging technology for transparency are crucial for addressing governance challenges. The study concludes that reforms in legal frameworks and accountability mechanisms are vital for enhancing public trust and institutional responsiveness. These findings provide actionable insights for policymakers to advance democratic governance and institutional resilience