Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DENGAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PWKT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Pulungan, Ishar
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 1 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i1.2442

Abstract

This paper discusses the Legal Protection for workers with the status of a Specific Time ork Agreement according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Certain time work agreements are considered to be a lot of problems between workers and ompanies, especially in terms of contracts that should have switched status from a specific time work agreement (PKWT) to an indefinite time work agreement (PKWTT). So ar, the Specified Time Work Agreement (PKWT) is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, but with the passing of Law Number 11 of 2020 concerning Job reation, there have been many pros and cons, especially in terms of Specified Time Work Agreements (PKWT). The purpose of this research is to find out about legal protection for aborers with PKWT status based on Law Number 13 of 2003 and law no 11 of 2020. The esearch conducted in this journal uses normative juridical research. The government rgues that the new rules contained in Law Number 11 of 2020 to protect workers' rights also minimize disputes between workers and companies, but from the workers' side, they hink that this new law is oppressive to workers, especially in the specific time work greement (PKWT) section. So far, workers who are bound by a certain time work agreement still have hope to be contracted permanently if they are contracted for more than 3 years by the company, but in the Job Creation Law, workers with a certain time work agreement can be contracted continuously forever.
ANALISIS HUKUM ISLAM PERMAINAN HIGGS DOMINO ISLAND DI KALANGAN MAHASISWA IAIN PONTIANAK Triandryani, Rizka; Syahbudi, Syahbudi; Pulungan, Ishar
Al-Aqad Vol. 4 No. 2 (2024): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v4i2.3403

Abstract

This research aims to find out the factors that encourage the Higgs Domino Island (HDI) game to be popular among IAIN students and to find out the views of Islamic Law related to chip buying and selling transactions. This research uses qualitative research methods with the type of field research and normative sociological approach. The data source uses primary data obtained from interviews with IAIN Pontianak students, while secondary data is obtained from various sources, namely book journals and the internet that are relevant to the focus of the research. Data collection techniques were obtained by conducting observations, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. Then the data is checked for validity by triangulating sources, triangulating data. This research shows that the practice of buying and selling Higgs Domino Island game chips starts from various social media such as Facebook, WA, and various other applications but buyers and sellers can also trade their chips in a direct way such as fellow friends, buyers easily buy their chips. Buying and selling in the online game Higgs Domino Island is the object that is traded which is not materially handed over in the hand, but the object can be utilized and also transferred. The transaction of buying and selling HDI online game chips Ijab and Qabul is clear. Because it is clear that the seller sells something with awareness, and the buyer also buys something that is sold. However, from the point of view of the terms and conditions, the sale and purchase of chips in HDI online games contains elements of maysir, so it is not in accordance with Islamic Law.
IMPLEMENTASI MUSAQAH DALAM PRAKTEK PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA KOREK SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Dillah, Ubay; Riza, Moch Fahmi; Pulungan, Ishar
Al-Aqad Vol. 4 No. 2 (2024): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v4i2.3408

Abstract

The purpose of this research is to find out: 1) whether Oil palm plantation management agreements between land owners and land managers in Korek Village; 2) Does the oil palm plantation management agreement in Korek Village fulfil the musaqah provisions in KHES. The data collection method in this research is field or empirical research, this research data collection technique uses observation, interviews and documentation techniques. Data analysis was carried out descriptively through four stages, namely: data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that: 1) Regarding capital, the practice of musaqah is carried out by land owners with land managers, the land owner hands over oil palm plants (capital) and the land manager is responsible for the capital handed over by the land owner. The distribution of profits from the musaqah contract practice is expressed verbally, namely by sharing profits of 30% and 70% where the land manager gets 30% while the land owner gets 70% and some share the profits at 40% and 60% of the profits obtained from the musaqah contract practice. the. Based on the data in this research, the working time carried out by the parties varies, some parties determine the working time once every two years by starting a new contract, while others do not use a time limit. 1) Not all articles contained in the Compilation of Sharia Economic Law are applied in the musaqah contract, especially those contained in Article 266 concerning the pillars of musaqah, but there are most of the articles that have been implemented in the practice of managing oil palm plantations in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Bagi Masyarakat oleh Perusahaan Pulungan, Ishar
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.1980

Abstract

Abstrak Banyaknya konflik yang terus terjadi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan menandakan pemerintah selaku pemegang kebijakan seolah menutup mata atas kejadian-kejadian tersebut. Salah satu pemicu konflik di perusahaan perkebunan adalah perusahaan harus mengalokasikan lahan pembangunan kebun masyarakat (PLASMA) sebesar 20% dari keseluruhan luas lahan yang mereka kelola. Ketentuan ini tercantum secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Oleh sebab itu penulis akan menguraikan implementasi peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 paragraf 2 terkait fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat. Sebagai contoh kasus penulis akan mengangkat kasus persengketaan kebun plasma antara PT Rendi Permata Raya (RPR) dengan Masyarakat Singkuang 1 di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai kerangka kerja melibatkan pencarian literatur hukum, peraturan, putusan pengadilan, serta kaidah hukum yang berlaku. Sementara yang kedua, pendekatan empiris melibatkan metode penelitian hukum yang mempelajari aspek-aspek hukum secara praktis atau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif di tempat, atau berupa pendapat, sikap dan perbuatan hukum berdasarkan pengakuan hukum dan keabsahan hukum.
Kepastian Hukum Bagi Karyawan Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau dari Perpu Cipta Kerja pulungan, ishar
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1496

Abstract

Tulisan ini akan membahas tentang kepastian hukum bagi karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu ditinjau dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perkembangan teknologi sangat berdampak pada perusahaan, dimana para pemilik modal akan menyesuaikan aktivitas kegiatan perusahaannya dengan perkembangan yang ada. Era disruption yang sangat jelas dirasakan semenjak wabah covid19 melanda dunia banyak mengubah tatanan baik di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan. Perubahan-perubahan tatanan yang ada di perusahaan membuat para karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) menjadi cemas dengan nasib mereka ke depan, dimana banyak dari perusahaan sudah mulai mengalami masalah keuangan akibat belum stabilnya perekonomian semenjak covid19 melanda negeri ini juga dengan ancaman resesi di berbagai negara termasuk Indonesia. Adanya undang-undang ketenagakerjaan diharapkan bisa membantu para karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) dalam pemenuhan hak-hak mereka dalam bekerja ketika hal-hal yang tidak di inginkan terjadi seperti pemberhentian hak kerja (PHK). Terbitnya Perpu Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi agar Undang-undang Cipta Kerja diperbaiki dengan waktu selama 2 tahun sebelum disahkan. Oleh karena itu penulis akan menguraikan kepastian hukum yang akan di proleh oleh karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) dengan terbitnya Perpu Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni dengan mencari literatur-literatur hukum, peraturan-peraturan, putusan-putusan pengadilan juga kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Bagi Masyarakat oleh Perusahaan Pulungan, Ishar
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.1980

Abstract

Abstrak Banyaknya konflik yang terus terjadi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan menandakan pemerintah selaku pemegang kebijakan seolah menutup mata atas kejadian-kejadian tersebut. Salah satu pemicu konflik di perusahaan perkebunan adalah perusahaan harus mengalokasikan lahan pembangunan kebun masyarakat (PLASMA) sebesar 20% dari keseluruhan luas lahan yang mereka kelola. Ketentuan ini tercantum secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Oleh sebab itu penulis akan menguraikan implementasi peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 paragraf 2 terkait fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat. Sebagai contoh kasus penulis akan mengangkat kasus persengketaan kebun plasma antara PT Rendi Permata Raya (RPR) dengan Masyarakat Singkuang 1 di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai kerangka kerja melibatkan pencarian literatur hukum, peraturan, putusan pengadilan, serta kaidah hukum yang berlaku. Sementara yang kedua, pendekatan empiris melibatkan metode penelitian hukum yang mempelajari aspek-aspek hukum secara praktis atau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif di tempat, atau berupa pendapat, sikap dan perbuatan hukum berdasarkan pengakuan hukum dan keabsahan hukum.
Implementation Of Law No. 32 Of 2009 Concerning Environmental Protection And Management On The Rampant Illegal Gold Mining Activities In Mandailing Natal Regency Pulungan, Ishar
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11669

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini ialah untuk memaparkan dan menjelaskan secara rinci mengenai implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas maraknya aktfitas tambang emas illegal di kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut: pencegahan serta pengelolaan dalam area lingkungan hidup ialah “Upaya yang terorganisir dan terkoordinasi dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum, banyaknya kegiatan tambang emas illegal yang beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal seolah ada pembiaran dari pemerintah setempat dan aparat penegak hukum sehingga kegiatan ini bisa berlanjut terus menerus yang mengakibatkan rusaknya ekositem alam. Dalam kajian ini penulis akan menyajikan tulisan deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan tatacara meneliti data sekunder/bahan pustaka sebagai bahan utama buat diteliti dengan melaksanakan penelusuran peraturan-peraturan dan putusan pengadilan yang berkaitan pada topik yang di teliti, diproleh kesimpulan bahwa kegiatan tambang emas illegal menggunakan alat berat sangat banyak terjadi, banyaknya kegiatan tambang emas illegal yang beroperasi seolah ada pembiaran dari pemerintah setempat dan aparat penegak hukum sehingga kegiatan ini bisa berlanjut terus menerus yang mengakibatkan rusaknya ekositem alam. dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan yang lebih parah sudah seharusnya aparat penegak hukum menindak para pelaku tambang illegal dan pemerintah daerah harusnya memberikan edukasi terhadap masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan tambang illegal tersebut. Kata-kata Kunci: Perlindungan, Lingkungan Hidup; Tambang Ilegal. Abstrac The purpose of this study is to describe and explain in detail the implementation of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management of the rampant illegal gold mining activities in Mandailing Natal district as follows: prevention and management in the environmental area is "Organized and coordinated efforts carried out to protect the environment and prevent the occurrence and/or damage to the environment, which includes planning, utilization, management, management, supervision, and law enforcement, the number of illegal gold mining activities operating in Mandailing Natal Regency seems to be omission from the local government and law enforcement officials so that this activity can continue continuously which results in damage to the natural ecosystem. In this study the author will present descriptive writing with a normative juridical approach by examining secondary data/literature as the main material to be researched by conducting a search for regulations and court decisions related to the topic under study, it is concluded that illegal gold mining activities using heavy equipment are very common, the number of illegal gold mining activities that operate as if there is an omission from the local government and law enforcement officials so that this activity can continue continuously which results in damage to the natural ecosystem In anticipation of more severe environmental damage, law enforcement officials should take action against illegal mining perpetrators and local governments should provide education to people who are involved in illegal mining activities. Keywords: Protection; Environment; Illegal Mining.