Garuda - Garba Rujukan Digital

Perbedaan Harga pada Toko Online dan Offline Perspektik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Muhamad Ikhsan Gunawan Mubarok; Udin Saripudin; Zia Firdaus Nuzula
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 4, No. 1, Juli 2024 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v4i1.3669

Abstract. The development of online buying and selling has given Indonesian people many conveniences, both in terms of selling and buying, but in reality there are still many traders from traditional markets, not all of whom can adapt to the development of online sales, resulting in price differences between online and offline stores which has an impact on the decline. Income for some traditional market traders. The rules that apply as an effort to handle business competitiondue to price differences between online and offline stores are how Islamic business ethics and Law Number 7 of 2014 concerning trade influence price comparisons and competition between online stores and offline stores that occur at the Kopo Sayati Traditional Market. . The aim of this research is to analyze the price differences between online and offline shops in the Kopo Sayati Traditional market and then review it with Islamic business ethics and Law Number 7 of 2014 concerning trade. This research method uses field research, using descriptive analytical techniques to describe the competition that occurs in the Kopo Sayati traditional market with online stores. The results of the research show that the competition that occurs due to price differences between online and offline stores is not in accordance with the principles of Islamic business ethics and Law Number 7 of 2014 concerning trade because the competition that occurs is not based on healthy competition, and how the perpetrators should act efforts to prioritize healthy competition so that in the end no one party is harmed. Abstrak. Perkembangan jual beli online membuat masyarakat Indonesia diberikan banyak kemudahan, baik dalam hal menjual maupun membeli tetapi pada kenyataanya masih banyaknya pedagang dari pasar tradisional tidak semuanya bisa beradaptasi dengan perkembangan penjualan secara online ini, sehingga terjadinya perbedaan harga antara toko online dan offline yang berdampak kepada pernurunan pemasukan bagi sebagian pedagang pasar tradisional. Adapun aturan yang berlaku sebagai upaya menangani persaingan usaha akibat adanya perbedaan harga antara toko online dan offline yaitu bagaimana etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan memengaruhi perbandingan harga dan persaingan antara toko online dan toko offline yang terjadidi Pasar Tradisional Kopo Sayati. Adapun tujuan penelitian ini menganalisa perbedaan harga antara toko online dan offline di pasar Tradisional Kopo Sayati kemudian ditinjau dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan teknik analitis deskriptif demi menggambarkan persaingan yang terjadi di pasar tradisional Kopo Sayati dengan toko online. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa persaingan yang terjadi akibat adanya perbedaan harga antara toko online dan offline tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan karena persainga yang terjadi tidak berasaskan pada persainngan yang sehat, dan seharusnya bagaimana para pelaku usaha mengedepankan persaingan yang sehat hingga akhirnya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Interpretasi Akad Ba’i Muzayadah terhadap Hadits Larangan Transaksi di atas Transaksi Saudaranya Perspektif Abu Ubaid Al-Qasim Annisa Aulya Maksum; Eva Fauziah; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13659

Abstract. This study discusses the interpretation of the contract of ba’i muzayadah in relation to the hadith prohibiting transactions over one's brother’s transaction from the perspective of Abu Ubaid Al-Qasim. Ba’i muzayadah, commonly known as auctions in the Islamic context, has become a topic of debate due to potential misunderstandings regarding the practices of riba (usury) and exploitation in buying and selling transactions. This study aims to clarify the legal position of ba’i muzayadah through an in-depth analysis of relevant hadiths and interpretations by Abu Ubaid Al-Qasim. This research employs a qualitative method with a māwdhui (thematic) and normative juridical approach, collecting and analyzing hadiths related to ba’i muzayadah. Data is gathered from various primary and secondary literature sources, including hadith collections, tafsir (exegesis), and muamalah (Islamic commercial law) literature. The results of the study indicate that, despite terminological similarities in Abu Ubaid Al-Qasim’s views on ba’i muzayadah and the hadith prohibiting transactions over one's brother’s transaction, the prohibition aims to maintain integrity and fairness in buying and selling transactions, avoiding unhealthy competition that could harm one of the parties. The study finds that there are three groups of opinions regarding ba’i muzayadah: first, it is considered makruh (disliked); second, it is permissible with conditions; and third, it is absolutely permissible if conducted with transparency and fairness, not conflicting with sharia principles and potentially offering solutions to contemporary financial issues. Abstrak. Penelitian ini membahas tentang interpretasi akad ba’i muzayadah terhadap hadits larangan transaksi di atas transaksi saudaranya dalam perspektif Abu Ubaid Al-Qasim. Ba’i muzayadah, atau lebih dikenal dengan lelang dalam konteks Islam, telah menjadi topik perdebatan karena potensi kesalahpahaman terkait praktik riba dan eksploitasi dalam transaksi jual beli. Studi ini bertujuan untuk mengklarifikasi posisi hukum ba’i muzayadah melalui analisis mendalam terhadap hadits yang relevan dan interpretasi dari Abu Ubaid Al-Qasim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan māwdhui dan yuridis normatif, mengumpulkan dan menganalisis hadits-hadits yang terkait dengan ba’i muzayadah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab hadits, tafsir, serta literatur muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan terminologis dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qasim ba’i muzayadah dengan hadits larangan transaksi di atas transaksi saudaranya, sah selama memenuhi syarat-syarat dasar jual beli dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi jual beli, menghindari persaingan tidak sehat yang dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian ini menemukan bahwa ba’i muzayadah, terdapat 3 kelompok pendapat pertama, makruh, kedua boleh dengan syarat dan yang ketiga boleh secara mutlak bila dilakukan dengan transparansi dan keadilan, tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bahkan dapat menjadi solusi bagi masalah keuangan kontemporer.

Literasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran Agung Aji Purnama; Neneng Nurhasanah; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13935

Abstract. In Indonesia, products in circulation must have halal certification, including MSME products. In terms of implementation, halal certification in Indonesia is currently still not ideal. There are many MSMEs, so far only a few have taken care of halal certificates because there are still many MSMEs who do not know the importance of halal certification, one of which is MSMEs in Banjaran District. This research aims to find out how the literacy of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees is related to the obligation of halal certification for MSMEs in Banjaran District and what is the role of the Bandung Regency Cooperatives and Micro Enterprises Service in providing literacy socialization of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee towards halal certification obligations for MSMEs in Banjaran District. This research uses qualitative methods, with a normative-empirical approach. The source of data obtained for this research was obtained from interviews with MSME actors. The results of this research show that the literacy of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees regarding the obligation of halal certification for MSMEs, especially in the culinary sector in Banjaran District, varies, some have only reached the knowledge stage, some have only reached the awareness stage and some have Sudapa is at the stage of carrying out halal certification. The role of the Bandung Regency Cooperatives and Micro Enterprises Service is as a collaborative partner with BPJPH in socializing halal certification, as a facilitator in providing information related to halal certification through publications on online media, namely the DISKOP website, providing halal companions, and facilitators through halal training programs. Abstrak. Di Indonesia produk yang beredar wajib memiliki sertifikasi halal termasuk produk UMKM. Pada implementasinya sertifikasi halal di Indonesia saat ini masih belum ideal. Banyaknya pelaku UMKM, hingga saat ini masih sedikit yang mengurus sertifikat halal disebabkan masih banyak UMKM yang belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal salah satunya UMKM di Kecamatan Banjaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan banjaran dan bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung dalam memberikan sosialisai literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normative-empiris. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini didapat dari hasil wawancara kepada pelaku UMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner di Kecamatan Banjaran bervariasi ada yang hanya mencapai tahap pengetahuan, ada yang baru pada tahap kesadaran dan ada juga yang sudapa pada tahap melakukan sertifikasi halal. Adapun peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung ialah sebagai mitra kerja sama dengan BPJPH dalam sosialisasi sertifikasi halal, sebagai fasilitator dalam memberikan informasi terkait sertifikasi halal melalui publikasi di media online yakni website DISKOP, penyediaan pendamping halal, dan fasilitator melalui program pelatihan halal.

Analisis Saddu Dzari’ah terhadap Penggunaan Aplikasi Fake Global Positioning System (GPS) pada Shopeefood Driver Fazira Agustina; N. Eva Fauziah; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14160

Abstract. Shopee is a company engaged in online-based buying and selling services. One of the latest features of Shopee is the ShopeeFood service and has standard rules that must be obeyed by partners, including the prohibition of using devices that cause fraud. Practically there are ShopeeFood service drivers who cheat using Fake GPS. The use of Fake GPS has harmed drivers who do not use Fake GPS. This phenomenon is interesting to study from the theory of Saddu D ar ’ah.This research includes qualitative research with a normative-empirical approach, using secondary and primary data. Data were collected through interviews, documentation studies and literature studies, then analyzed by analytical descriptive methods.The results of the study show that the partnership agreement between driver partners and Shopee companies is carried out voluntarily by complying with the rules set by Shopee. The cause of using Fake GPS is economic factors, more efficient, and easy to get orders. The results of Saddu D ar ’ah’s analysis of the use of the Fake GPS application are allowed, but because it is indicated that there is fraudulent behavior and losses in other drivers, the use of Fake GPS which was initially prohibited. The use of Fake GPS by the driver has violated the agreement set by the Shopee company. The actions of the Shopee company are included in the Saddu D ar ’ah theory, which is to close the road to damage and is considered haram because it causes harm and tyranny. Abstrak. Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa jual beli berbasis online. Salah satu fitur terbaru dari Shopee yaitu layanan ShopeeFood dan telah memiliki aturan baku yang harus ditaati oleh mitra antara lain larangan menggunakan perangkat yang menimbulkan kecurangan. Secara praktis terdapat driver layanan jasa ShopeeFood yang curang dengan menggunakan Fake GPS. Penggunaan Fake GPS telah merugikan driver yang tidak menggunakan Fake GPS. Fenomena ini menarik di telaah dari teori Saddu D ar ’ah. Tujuan penelitian untuk mengetahui perjanjian antara Shopee dengan mitra driver, penyebab penggunaan aplikasi Fake GPS oleh driver ShopeeFood di Kota Bandung dan menganalisis praktik penggunaan Fake GPS berdasarkan teori Saddu D ar ’ah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, menggunakan data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dan perusahaan Shopee dilakukan secara sukarela dengan mematuhi aturan yang ditetapkan Shopee. Penyebab penggunaan Fake GPS yaitu faktor ekonomi, lebih efisien dan kemudahan mendapat orderan. Hasil analisis Saddu D ar ’ah terhadap penggunaan aplikasi Fake GPS diperkenankan namun karena diindikasikan terdapat perilaku kecurangan dan kerugian pada driver lain, maka penggunaan Fake GPS yang awalnya boleh menjadi terlarang. Penggunaan Fake GPS oleh driver telah melanggar perjanjian yang ditetapkan perusahaan Shopee. Tindakan perusahaan Shopee ini termasuk dalam teori Saddu D ar ’ah yaitu menutup jalan menuju kerusakan dan dianggap haram karena menyebabkan kemudharatan dan kezaliman.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Upah kepada Tukang Jagal dari Hasil Penjualan Sebagian Anggota Tubuh Hewan Kurban Ikbal Ramadhan; N. Eva Fauziah; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14266

Abstract. Wages are workers' rights expressed in the form of money or goods in exchange for their work. However, in reality, in the transaction process, there are still a lot of discrepancies carried out by the actors, both from the employer and from the worker. As is the case in the practice of paying wages to butchers by the sacrificial committee that occurred at the Jami Al-Hidayah Mosque, where the wages received by the butchers are in the form of money from the sale of part of the meat of sacrificial animals. This transaction raises a problem, among others, how to implement the provision of wages to sacrificial animal slaughterers and how to review Islamic law on the provision of wages to butchers from the sale of sacrificial animal meat. The purpose of this study is to examine the implementation of the provision of wages in the form of money from the sale of part of the meat of sacrificial animals and to examine the views of Islamic law on the provision of wages to butchers. This research uses observation data collection techniques, interviews and documentation This research is included in field research. To obtain valid data, several qualitative methods with deductive thinking methods are used. The results of this study explain that the qurbani committee asks for help from the butcher and as a service for his work the butcher is given a wage, but the wages given by the committee are in the form of money from the sale of sacrificial animal meat. This review of Islamic law on the provision of wages is not permissible in Islam, because this practice is contrary to the hadith of the Prophet narrated by Ahmad, Bukhari and Muslims. Abstrak. Upah adalah hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan atas pekerjaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, dalam proses transaksinya masih banyak sekali ketidaksesuaian yang dilakukan oleh para pelaku, baik itu dari pihak pemberi kerja maupun dari pihak pekerja. Seperti halnya dalam praktik pengupah kepada tukang jagal oleh panitia kurban yang terjadi di Masjid Jami Al-Hidayah, dimana upah yang diterima tukang jagal berupa uang dari hasil penjualan sebagian daging hewan kurban. Transaksi ini menimbulkan suatu permasalahan diantaranya, bagaimana pelaksanaan pemberian upah kepada tukang jagal hewan kurban dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada tukang jagal dari hasil penjualan sebagain daging hewan kurban. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan pemberian upah berupa uang dari hasil penjualan sebagian daging hewan kurban dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada tukang jagal. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi Penelitain ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field research). Untuk mendapatkan data yang valid, dipakai beberapa metode kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa panitia kurban meminta bantuan kepada tukang jagal dan sebagai jasa atas pekerjaanya tukang jagal diberi upah, namun upah yang diberikan oleh panitia berupa uang dari hasil penjualan sebagain daging hewan kurban. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah ini tidak diperbolehkan didalam Islam, karena praktik tersebut bertentangan dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Analisis Fikih Muamalah terhadap Sewa Ruko yang Belum Dibangun Krisna Aditia Putra; Fauziah, Eva; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14322

Abstract. Regarding the object of study discussed, this thesis examines the practice of renting out shops (ruko) that have not yet been built in Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. In its implementation, the shop owner rents out the ruko to tenants for use or benefit, while the tenant provides money or compensation for the benefit received. The ruko has not yet been built, but the owner has already rented it out. The issue that arises is that the rental object does not exist at the time the contract is made. To analyze the data, the author uses a descriptive-analytical method. The type of research applied is field research. From the results of the presentations conducted, the author found: The practice of renting out shops in Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, is permissible according to Islamic law. Based on the views of Hanafiyah, Malikiyah, and Hanabilah, ijarah can be linked to a future period. This is because the ijarah contract takes effect gradually, in line with the emergence of ma'qud 'alaih, which is the benefit. Thus, the ijarah contract is essentially linked to the time when the benefit exists. In the case of renting out shops in Desa Sukajaya, the rented shops will be handed over at a time agreed upon by both parties, due to the nature of ijarah that applies gradually as the benefit of the shop emerges. Abstrak. Kajian ini mengupas tentang praktik sewa-menyewa ruko yang belum dibangun di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten bandung Barat. Dalam pelaksanaannya, pemilik ruko menyewakan rukonya kepada penyewa untuk digunakan atau dimanfaatkan, sementara penyewa memberikan uang atau imbalan atas manfaat tersebut. Ruko tersebut masih belum dibangun, tetapi pemilik sudah menyewakannya. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait praktik sewa-menyewa ruko yang belum dibangun dan tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik tersebut. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukan bahwa Praktik sewa ruko di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, menurut Fikih Muamalah diperbolehkan, berdasarkan pandangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, ijarah boleh disandarkan pada waktu yang akan datang. Hal ini karena akad ijarah berlaku secara bertahap, sesuai dengan munculnya ma'qud 'alaih, yaitu manfaat. Dengan demikian, akad ijarah sebenarnya disandarkan pada saat manfaat ada. Dalam hal sewa ruko di Desa Sukajaya, ruko yang disewakan akan diserahterimakan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena sifat ijarah yang berlaku bertahap sesuai dengan munculnya manfaat ruko tersebut.

Praktik Penimbangan dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Perspektif Fikih Muamalah Anisatul Afidah; Asep Ramdan Hidayat; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15562

Abstract. Weighing Practice in rubber latex trading transactions is an activity of the community in Gading Sari Village where they have been buying and selling rubber latex for years to meet their daily needs. Weighing rubber latex can be done once every three days, once a week, once every two weeks or even once a month, depending on the agreement between farmers and collectors. Islam commands to perfect the measurements or scales according to the rules and measurements. As for the practice, in Gading Sari Village, the practice of cutting scales in rubber latex trading that occurs has become a habit of the local community. This study aims to examine the division of scales in rubber latex trading transactions regarding the weight of the scales against the perspective of muamalah fiqh in the division of collectors' scale cuts in the stalls. A descriptive qualitative research method with a type of field research is used for this study. Primary and secondary data sources. Primary information is collected through observation, interviews, documentation and written notes. To support primary data and secondary data obtained from various sources, including journals, books, print media and so on. Based on the findings of this study, collectors set the price and discount on the weight of rubber latex traded in Gading Sari Village. The condition or quality of rubber latex is a consideration in determining the weight of the rubber latex. Of course, both parties agree that the price and discount on the weight are prohibited by muamalah fiqh when buying or selling with this system. Abstrak. Praktik Penimbangan dalam transaksi jual beli getah karet merupakan suatu kegiatan masyarakat di Desa Gading Sari yang mana sudah bertahun-tahun mereka melakukan jual beli getah karet tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penimbangan getah karet bisa dilakukan tiga hari sekali, seminggu sekali, dua minggu sekali atau bahkan sebulan sekali, tergantung pada kesepakatan masing-masing antara petani dan pengepul. Islam memerintahkan untuk menyempurnakan takaran atau timbangan sesuai dengan kaidah dan takaran. Adapun praktiknya, di Desa Gading Sari dalam praktik pemotongan timbangan dalam jual beli getah karet yang terjadi sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembagian timbangan dalam transaksi jual beli getah karet mengenai berat timbangan terhadap prespektif fikih muamalah dalam pembagian potongan timbangan pengepul di lapak. Metode penelitian kulitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang digunakan untuk penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder. Infoemasi primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan tertulis. Untuk mendukung data primer dan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, antara lain jurnal, buku, media cetak dan sebagainya. Berdasarkan temuan penelitian ini, pengepul menetapkan harga dan potongan timbangan getah karet yang diperjualbelikan di Desa Gading Sari. Kondisi atau kualitas getah karet menjadi pertimbangan dalam menentukan berat timbangan getah karet. Tentu saja kedua belah pihak sepakat bahwa harga dan potongan timbangan dilarang oleh fikih muamalah ketika membeli atau menjual dengan sistem ini.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search