Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Balqis, Siti Noor Auliya; Iswanto, Bambang; Maryah, Dewi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7132

Abstract

Banyaknya peristiwa serangan satwa liar yaitu buaya yang kerap meresahkan warga di sekitar wilayah Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Penulis melihat banyaknya konflik yang melibatkan antara buaya dengan manusia yang tidak sedikit memakan korban meninggal dunia, luka-luka dan cacat tetap.Dengan permasalahan demikian, penulis akan meneliti terkait efektivitas peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2008 ditinjau dalam perspektif Maqashid Syari’ah. Dalam penelitian ini, penulis mengambil pemikiran Imam Al-Ghazali. Dalam konflik antara manusia dengan satwa liar kedua mahluk hidup tersebut sangatlah penting keberadaannya. Satwa dan manusia sama-sama tidak boleh disakiti, dilukai bahkan dibunuh. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 sebagaimana mestinya sehingga peraturan ini belum efektif. Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur pada penanganan pasca koflik kepada buaya yang terkena konflik dengan manusia seperti lokasi pelepasliaran, penanganan jika buaya tersebut terkena luka atau sakit akibat proses evakuasi, dana untuk kompensasi kepada korban manusia, serta kurangnya Sumber Daya Manusia terlatih untuk menangani buaya. Menurut pandangan Maqashid Syar’iah, konflik antara manusia dan satwa liar sebisa mungkin harus dihindari. Manusia dan hewan adalah mahluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT. yang artinya keberadaannya sangatlah penting serta tidak boleh disakiti, dilukai bahkan dibunuh dalam kondisi tertentu.
Legality of House Building Ownership Above the Sea (Case Study of Kampung Baru Above Water, West Balikpapan District) Balqis, Siti Noor Auliya
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 5 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i5.51207

Abstract

he phenomenon of building construction on water will certainly have an impact on the irregular housing environment and infrastructure such as clean water sources used for daily needs, household waste disposal channels, and garbage disposal becomes unclear. The occurrence of custructing edifices upon aquatic surfaces thus emerges as a collective endeavour of the community to serve as a residence. In addition to the neighborhood using it as a place to live, there are several parties who build buildings on water which are then used as lodging resorts. Usually buildings on water are built on the coast up to several meters towards the sea, but there are also islands that are offshore. The inquire about strategy utilized in this ponder is to utilize the observational or socio-legal lawful investigate strategy (socio lawful investigate), uutilizing the statue approach, case approach and conceptual approach. As per the data provided by Balikpapan City, residences situated on water that possess a certificate tn the form of ownership rights will have the corresponding certificate has been made for an extended period, specifically prior to 2008 before the issuance of regulations governing the rights to houses located on water. the right to use granted by the Balikpapan City BPN is a right granted to the land or sand located under the house building. so that if the BPN wants to measure the land they wait until the sea water recedes.