Garuda - Garba Rujukan Digital

Strategi Pelaku Usaha dalam Memasarkan Produk Halal di Kalimantan Timur Hervina, Hervina; Maryah, Dewi; Sayuri, Sayuri
FENOMENA Vol 12 No 2 (2020): FENOMENA VOL 12 NO. 2, 2020
Publisher : LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/fj.v12i2.8213

This research was inspired by a comparative study conducted by researchers at the International Institute for Halal Research and Training (INHART), which is one of the halal studies from the International Islamic University Malaysia. So far, especially people in Indonesia are only familiar with halal studies regarding food and beverage boundaries, including services, dynamics and innovation, halal products developed at this study institution are innovative and developing. This research aims to determine the strategies of business actors in marketing halal products in East Kalimantan, especially in the Sengatta East Kutai area. Based on the author's data findings and the results of the analysis carried out, it can be concluded that there are three strategies carried out by business actors in Sengatta, East Kutai, namely segmenting, targeting and positioning. The form of market segmentation carried out by business actors in marketing halal products can be seen that the segmentation in question has indeed been formed as if it is aimed at a particular community. The community in question is for example work friends, or a campus alma mater, school alumni, members of the Taklim Council, a group of prayer congregations at a mosque or Langgar, a professional community, a community that has the same hobby. Regarding targets, the form of market segmentation carried out by business actors in marketing halal products, it can be seen that the segmentation in question has indeed been formed as if it is aimed at a particular community. The community in question is for example work friends, or a campus alma mater, school alumni, members of the Taklim Council, a group of prayer congregations at a mosque or langgar, a professional community, a community that has the same hobby. Meanwhile, with regard to positioning, business actors are required to carry out promotions using social media considering that geographically Sengatta is located in a region that has inadequate infrastructure which hampers economic flows.

Praktek Takaran Jual Beli Binur Udang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Di Sungei Meriyam Maryah, Dewi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : FASYA Press

Penelitina ini menggangkat masalah jual beli binur udang sebagai objek penelitian, khususnya para pelaku usaha penjualan binur udang yang menggunakan alat takaran tidak sesuia alat ukur sebagaimana ketentuan undang – undang, selain itu system akad jual beli yang dilakukan tidak sama dengan kenyataan yang diteriam oleh pembeli (konsumen). Tidak ada pilihan lain yang harus diterima oleh para konsumen karena semua pelaku usaha bibit udang tersebut melakukan hal yang sama. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, penelitian ini berusaha menangkap fenomena fakta lapangan dengan menggunakan analisis teroi – teori perlindungan konsumen, jual beli dalam hukum islam, konsep dasar hokum takaran dan timbangan. Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwasanya kesalahan dalam praktek jual beli binur udang ini tidak hanya dari sisi akadnya (hukum Islam ) akan tetapi alat yang digunakan sebagai tolak ukur (berat volume) yang tidak sesuai kebijakan peraturan. Dalam kaitanya dengan perdagangan baik secara hokum positif maupun dari sisi bermuamalah perlu adanya tindak lanjut dari penegakan hukum sebagaimana mestinya

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Pembelian Alat Kontrasepsi Jenis Kondom di Samarinda Seberang Perspektif Maqashid Syariah Amalia, Frida; Hervina, Hervina; Maryah, Dewi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.6122

Kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi yang sangat mudah ditemui baik di online store maupun offline store, seperti minimarket, supermarket, dan apotek. Kondom sering disalahgunakan oleh berbagai usia, baik usia dewasa maupun usia remaja. Penyalahgunaan alat kontrasepsi sangatlah dilarang oleh negara namun belum ada aturan yang tegas pembatasan dalam pembelian alat kontrasepsi jenis kondom. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur pengadaan dan penyebaran terhadap alat kontrasepsi. Maqashid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasuln-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat ialah tentang urgensi pembentukan peraturan terhadao pembelian alat kontrasepsi jenis kondom dan penulis meninjau dalam perspektif Maqashid Syariah sebagai bentuk kajian yang bernuansa agama Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif deksriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang didapat dari dokumentasi yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, pertama bahwa pemerintah belum mengatur syarat batasan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom. Kedua, pemerintah merasa cukup untuk memberikan edukasi melalui sosialisasi yang terdapat dalam program BKKBN yaitu Genre. Ketiga, dalam Maqashid Syariah pembatasan pembelian merupakan termasuk dalam kebutauhan al-Daruryah yaitu kebutuhan pokok.

Efektivitas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Balqis, Siti Noor Auliya; Iswanto, Bambang; Maryah, Dewi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7132

Banyaknya peristiwa serangan satwa liar yaitu buaya yang kerap meresahkan warga di sekitar wilayah Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Penulis melihat banyaknya konflik yang melibatkan antara buaya dengan manusia yang tidak sedikit memakan korban meninggal dunia, luka-luka dan cacat tetap.Dengan permasalahan demikian, penulis akan meneliti terkait efektivitas peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2008 ditinjau dalam perspektif Maqashid Syari’ah. Dalam penelitian ini, penulis mengambil pemikiran Imam Al-Ghazali. Dalam konflik antara manusia dengan satwa liar kedua mahluk hidup tersebut sangatlah penting keberadaannya. Satwa dan manusia sama-sama tidak boleh disakiti, dilukai bahkan dibunuh. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 sebagaimana mestinya sehingga peraturan ini belum efektif. Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur pada penanganan pasca koflik kepada buaya yang terkena konflik dengan manusia seperti lokasi pelepasliaran, penanganan jika buaya tersebut terkena luka atau sakit akibat proses evakuasi, dana untuk kompensasi kepada korban manusia, serta kurangnya Sumber Daya Manusia terlatih untuk menangani buaya. Menurut pandangan Maqashid Syar’iah, konflik antara manusia dan satwa liar sebisa mungkin harus dihindari. Manusia dan hewan adalah mahluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT. yang artinya keberadaannya sangatlah penting serta tidak boleh disakiti, dilukai bahkan dibunuh dalam kondisi tertentu.

Tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik Takaran Timbangan Jual Beli Bumbu Masak Di Pasar Induk Samarinda Wati Sukarno Putri, Mega Mega; Alfitri, Alfitri; Maryah, Dewi
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v2i1.6038

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aktivitas jual beli bumbu masak yang menjual bumbunya tidak sama rata pada saat pengemasan serta tidak sesuai aturan dalam Pasal 22 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dalam menakar timbangan atau tidak menggunakan alat ukur yang baku sesuai standar internasional. Tujuan dari penelitian ini agar peneliti dan pembaca dapat mengetahui bagaimana praktik takaran timbangan jual beli bumbu masak di pasar induk Samarinda. Apa yang melatarbelakangi penjual menggunakan alat tersebut untuk menakar bumbu masak. Serta apakah praktik takaran jual beli bumbu masak itu bertentangan dengan Hukum positif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Praktik takaran timbangan jual beli bumbu masak di pasar induk Samarinda merupakan jual beli bumbu masak yang menggunakan takaran sendok dalam menakar bumbunya, tanpa ditimbang terlebih dahulu, (2) Hal yang melatarbelakangi penjual untuk melakukan transaksi praktik takaran timbangan jual beli bumbu masak ini dikarenkan kurangnya pemahaman pedagang terhadap hukum positif di Indonesia. serta kebiasaan yang selalu dilakukan dan turun temurun oleh penjual bumbu masak di pasar induk Samarinda. Karena praktik takaran timbangan dengan menggunakan takaran sendok dilakukan lebih cepat dan mudah sehingga tidak memakan banyak waktu untuk membungkus serta dengan adanya unsur kepercayaan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, (3) Praktik Takaran timbangan jual beli bumbu masak ini bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, serta dapat diberikan sangsi hukum sesuai ketentuan pidana pada Pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Persepsi Masyarakat Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Lembaga Pendidkan Dalam Maqashid Syariah Pujiati, Pujiati; Darmawati, Darmawati; Maryah, Dewi
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 2 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v1i2.6314

Artikel ini terkait tentang permasalahan revisi rancangan perundang- undangan tentang pajak pertambahan nilai di sektor lembaga pendidikan. Penelitian ini menjadi penting karena seharusnya pendidikan tidak terkena pajak pertambahan nilai tetapi malah akan diberlakukan rancangan tersebut yang akan berdampak pada pendidikan dan membebani masyarakat khususnya orangtua. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan mengunakan pendekatan deskriktif kualitatif. Subjek penelitian adalah Orang tua wali murid, Para Kepala Sekolah di Kecamatan Palaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda (DPRD). Hasil penelitian Persepsi Masyarakat menyatakan banyak yang tidak setju dengan peraturan perpajakan tersebut. Karena anggaran yaang begitu besar.

Urgensi Pembentukan Regulasi Sistem Jual Beli Ayam Dan Telur Ayam Di Kota Samarinda Maryah, Dewi
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i1.9942

Penelitian ini merupakan penelitian yang luarannya memberikan sebuah usulan pembentukan regulasi sistem jual beli ayam dan telur ayam di wilayah Kota Samarinda. Para pelaku usaha menjual harga ayam per ekor dan harga telor per biji dengan mengolongkan harga yang berbeda – bedar berdasarkan ukuran besar dan kecinya. Hal ini lah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini karena sistim jual beli ayam dan telur ayam di kota Samarinda tidak ditimbang sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui besar kecilnya ayam dan telur ayam mestinya dipastikan masa (volume) dengan menggunakan alat timbangan sesuai aturan Metrologi Legal. Dari sisi perlindungan hukum konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akuran dalam hal jula beli, karena sistem jual beli ayam dan telur ayam yang di jual dengan cara perkiraan saja adalah hal yang tidak pasti. Sulit untuk ditertibkan karena belum ada regulasi yang mengatur tentang sistem jual beli ayam dan telur ayam. Untuk itu maka penelitian ini memberikan usulan agar segera dibentuknay regulasi tentnag hal tersebut

Jaminan Hak Biologis Paranapi di Lapas Kelas II A Samarinda Maryah, Dewi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10089

Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan sebuah pandangan dari sisi lain kehidupan para narapidana sebagai mahluk yang memiliki fitrah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri individu itu sendiri. Setiap manusia yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum akan menjalan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep dari program Lembaga Pemasyarakatan yakni dengan memberika pengayoman, pembinaan dan memperlakukannya secara manusiawi berdasarkan HAM. Akan tetapi disisi lain dari HAM tersebut setiap napi tidak mendapatkan hak untuk kebutuhan biologis (seksualitas) dari suami-istri yang sah. Prorgram pembinanan kepribadian yang dimaksudkan adalah upaya mengalihkan hasrat seksualitas para napi. Pemenuhan hak biologis belum dapat diterapkan karena belum ada regulasi yang mengaturnya, keterbatasan sumber daya manusia di lapas, keterbatasan fasilitas gedung juga banyak menjadi penyebab tidak terpenuhinya jaminan hak biologis narapidana tersebut.

PROBLEMATIKA KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA Ula, Ummi Laila; Murjani, Murjani; Maryah, Dewi
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 1 (2024): MITSAQ VOLUME 2, NOMOR 1, 2024
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v2i1.6109

Pada sistem perkawinan di Indonesia mengenal adanya asas harta bersama yang mengikat harta suami istri hingga mereka memperjanjikan hal lain. Selain itu atas keberlakuan asas harta bersama ini semua harta yang diperoleh suami ataupun istri akan menjadi kepemilikan bersama dan keduanya memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Sedangkan pada perkawinan campuran ini tidak ada ketentuan yang dengan tegas mengatur harta perkawinan dalam perkawinan campuran ini. Selain itu atas keberlakuan asas harta bersama ini justru menimbulkan perbedaan hak yang dimiliki oleh Warganegara Indonesia sebagai pelaku perkawinan campuran dengan Warganegara Indonesia lain yang melakukan perkawinan pada umumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Perkara No.900/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Br dan bahan hukum sekunder berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Samarinda. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Dengan pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam perkawinan campuran ini berlaku juga asas harta bersama yang berlaku dalam setiap perkawinan diIndonesia yang mana hal ini didasarkan pada asas penundukkan hukum, maka ketentuan harta bersama ini juga berlaku bagi perkawinan campuran dan setiap perkawinan yang dilakukan oleh Warganegara Indonesia. Terkait problematika harta bersama dalam perkawinan campuran dapat kembali dimiliki oleh pelaku perkawinan campuran ini dengan membuat perjanjian perkawinan atas pemisahan harta. Selain itu ditinjau dari maqashid syar'iyah perjanjian perkawinan atas pemisahan harta ini adalah salah satu bentuk dari haafidzul maal (penjagaan terhadap harta) karena dalam hal ini dapat memperjelas kedudukan harta dalam perkawinan campuran itu sendiri Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan, Harta Tidak Bergerak

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search